Ambon - Kendati sudah tiga tahun dimekarkan diri sebagai daerah otonom baru di Maluku, namun hingga saat ini proses pembangunan di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) nyaris tidak ada, bahkan kabupaten ini jadi ladang korupsi.

Salah satu tokoh masyarakat Bursel, Salim Alkatiri saat mendatangi redaksi Siwalima, Kamis (14/7) mengungkapkan, uang negara yang telah dikucurkan di Kabupaten Bursel hingga saat ini hampir mencapai ratusan milyar rupiah, namun anehnya tidak ada pembangunan apa-apa di Bursel dari sisi pembangunan.

“Uang negara dan uang rakyat telah dirampok oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab telah mencapai ratusan milyar, namun hingga saat ini belum satupun pejabat Bursel yang dijebloskan ke penjara,” tandasnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bursel merupakan ladang korupsi yang paling subur di daerah ini, di mana anggaran yang telah kucurkan ke Bursel telah mencapai milyaran rupiah, namun tidak pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana seperti jembatan dan fasilitas perekonomian seperti pasar dan sebagainya.

“Kabupaten Bursel selama ini menjadi ladang korupsi. Selain terjadi perampokan terhadap uang negara dan uang rakyat, juga terjadi perampasan terhadap hak-hak warga, di mana banyak tanah yang hingga saat ini belum dituntaskan,” jelasnya.

Alkatiri sangat menyanyangkan kinerja aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang hingga saat ini belum menetapkan pejabat-pejabat Kabupaten Bursel sebagai tersangka dan menjeblosklan mereka ke penjara.

“Kejati sudah dua kali membentuk tim untuk melakukan investigasi ke Bursel, namun hingga saat ini tidak ada hasil apa-apa yang tidak sebanding dengan kondisi di lapangan yang mana terjadi korupsi besar-besaran,” ungkapnya.

Ia menandaskan, tim investigasi yang dibentuk Kejati Maluku untuk menyelediki penyelewengan uang negara hanya merupakan bentuk pembohongan kepada rakyat Bursel.

Ia juga mengecam DPRD Bursel yang terkesan tidak berbuat apa-apa dan mendiamkan kasus-kasus korupsi di Bursel. (S-26)