Daerah ›› Angka Kemiskinan di Maluku Turun 1,22 Persen

Angka Kemiskinan di Maluku Turun 1,22 Persen

Ambon - Sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, tercatat sejak tahun 2011 lalu sampai dengan Maret 2012, Maluku telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebanyak 10.090 orang atau 1,22 persen dari jumlah penduduk Maluku, sehingga angka kemiskinan per Maret 2012 berada pada level 21,78 persen.

Hal ini diungkapkan Gubernur Maluku KA Ralahalu, dalam sambutannya, yang dibacakan Asisten III Sekda Maluku Anthonius Sihaloho, saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2012, yang berlangsung di Hotel Aston, Rabu (5/12).

Berdasarkan data itulah, kata dia, Pemprov Maluku telah menetapkan target pencapaian angka kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 12,5 persen, dan hal ini telah dijustifikasi dalam RPJMD tahun 2008-2013.

“Dari kondisional yang ada, ini tidak mudah dicapai. Menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,28 persen dalam kurun waktu satu tahun tidaklah mudah, tetapi juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Apabila hal ini dapat dilakukan secara bersama, dalam sinergistas dan koordinasi yang solid antar semua elemen di daerah dalam sebuah perspektif besar membangun Maluku untuk semua, Saya sangat optimis angka kemiskinan sebesar 12,5 persen pada tahun 2013 akan tercapai,” tandasnya.

Menurutnya, jika berhitung secara sederhana, dimana target penurunan angka kemiskinan sebesar 9,28  persen harus mendapat dukungan dan tanggungjawab dari pemerintah kabupaten/kota melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah secara merata, maka masing-masing kabupaten/kota mesti dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,84 persen pada tahun 2013.

Namun rasanya, hal ini tidak proporsional dan tidak memberikan rasa keadilan, karena sampai dengan tahun 2011, angka kemiskinan masing-masing kabupaten/kota masih sangat variatif, berkisar antara 6,83 persen sampai dengan 34,49 persen, sehingga perlu ada upaya rasionalisasi tanggungjawab penurunan angka kemiskinan berdasarkan presentase kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota.

“Rapat Koordinasi ini menjadi sangat penting dan berarti, untuk semua institusi terkait dapat duduk bersama, dan membahas serta mengkaji secara lebih detail lagi, strategis dan langkah-langkah apa saja yang mesti dipersiapkan,” ujarnya.(S-16)



Berita Terkait


Ambon