Hukum ›› Banding Tahalele Masih dalam Proses Musyawarah Majelis Hakim

Banding Tahalele Masih dalam Proses Musyawarah Majelis Hakim

Ambon - Sampai sekarang Pengadilan Tinggi (PT) belum memutuskan perkara banding mantan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kadin­kesos) Provinsi Maluku, Fenno Tress Tahalele.

Menurut Panitera Muda Pidana PT Ambon, M. Matuankotta, perkara tersebut sementara dalam proses musyawarah majelis hakim. "Belum ada putusan, karena perkaranya sementara proses musyawarah ma­jelis hakim pada tingkat banding," ka­tanya kepada Siwalima, Senin (25/4).

Ia mengatakan, tidak lama lagi putusan banding Tahalele akan tu­run, setelah proses musyawarah se­lesai dilakukan.

Tahalele menempuh upaya hukum banding setelah Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, pada Rabu (9/2), memvonisnya hakim ketua Sunggul Simanjuntak didampingi hakim anggota Agam, Syarief Baharudin dan Yusrizal juga menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dalam sidang yang ber­langsung di ruang Cakra itu, mantan staf ahli bidang Hukum dan HAM Pemda Provinsi Maluku ini didam­ping penasehat hukum (PH), Ester Silooy.

Majelis hakim dalam amar pu­tusannya mengatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terhadap proyek dana keserasian. Perbuatan terdakwa jelas melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mengatakan, ber­dasarkan fakta persidangan, ter­dakwa dengan jelas telah menya­lahgunakan kewenangannya se­bagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini selaku Kadis Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, sehingga program kese­rasian yang mestinya dinik­mati oleh masyarakat Maluku eks konflik sosial tahun 1999 tidak sesuai per­untukkannya. Proyek keserasian senilai Rp 35,5 milyar itu menurut majelis hakim justeru terdakwa dan kroni-kroninya termasuk rekanan yang menikmati dan bukan masya­rakat Maluku eks korban konflik 1999. Sebab ber­dasarkan fakta per­sidangan, yakni keterangan para rekanan maupun Ketua Panitia Lelang, Wingson Lalu, anggota panitia lelang Yako­mina Patty, bendahara proyek, Ana Wairata bahwa terdakwa memu­tuskan untuk setiap rekanan membayar "fee" atau uang terima kasih senilai 7 persen dari nilai proyek.

Fakta lainnya yang dikemukakan majelis hakim, yakni dari delapan provinsi yang ditetapkan peme­rintah pusat untuk menerima dana proyek keserasian, hanya Maluku yang melibatkan pihak ketiga dalam mengerjakan proyek tersebut. Di sam­ping itu, bukan uang tunai yang diberikan kepada masyarakat akan tetapi bantuan dalam bentuk barang. Fakta tersebut diketahui majelis hakim setelah staf Depar­temen Sosial (Depsos) RI memberi­kan keterangannya di persidangan.

Dengan begitu, majelis hakim berpendapat, kebijakan terdakwa untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang adalah keliru karena berpotensi untuk terjadi penyele­wengan terhadap keuangan negara.

Di sisi lain, sebagai pejabat birokrasi, terdakwa dalam mengambil kebijakan atau diskresi tidak me­nyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sehingga menurut majelis hakim kebijakan terdakwa tidak logis dan sewenang-wenang. Selain itu, di bagian lain pertimbangannya, majelis hakim juga menambahkan, terdakwa merupakan birokrat senior, sehingga dalam mengmbil kebijakan tentu didasarkan pada hal-hal yang logis. Lemahnya pengawasan dalam proyek keserasian lanjut majelis hakim dikarenakan adanya putusan atau kebijakan yang diambil ter­dakwa.

Dikatakan, dana keserasian yang diperuntukkan bagi korban eks konflik 1999 benar masyarakat me­nerima dana tersebut, akan tetapi dana yang diterima itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek yang semesti­nya harus dinikmati lebih oleh masyarakat, justeru dinikmati terdakwa Cs akibat kebijakan terdakwa yang salah. Alhasil, sesuai hasil peng­hitungan BPKP Perwakilan Maluku, negara dirugikan dalam proyek tersebut sebesar Rp 4 milyar lebih. (S-32)



Berita Terkait


Ambon