Pendidikan ›› Bangun Perpustakaan SD Al Bina tak Pakai Uang Negara

Bangun Perpustakaan SD Al Bina tak Pakai Uang Negara

Ambon - Mantan pengelola teknik kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Maluku, Aris Rajab mengungkapkan, dana yang digunakan untuk membangun perpustakaan SD Islam Al Bina yang terletak di Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang dibangun sejak 2008 tidak menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD tetapi uang pribadinya.

Hal ini dikatakannya saat mendatangi redaksi Siwalima, Rabu (3/3) untuk mengklarifikasi pernyataan Kepsek SD Islam Al Bina, Yana Nuryaman yang mengatakan bangunan perpustakaan tersebut belum rampung dan terbengkalai, akibat dana yang dikucurkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Maluku tidak sesuai yang tertera dalam apa yang disetujui.

Pembangunan perpustakaan tersebut belum rampung terungkap, saat Komisi D DPRD Maluku mengunjungi SD Islam Al Bina, Jumat (26/5) dalam rangka meninjau dua ruang kelas baru (RKB) di sekolah itu, yang menggunakan APBD Provinsi Maluku 2009.

Kepala Sekolah SD Islam Al Bina, Yana Nuryaman kepada Siwalima mengatakan, , bangunan perpustakaan tersebut belum rampung dan terbengkalai akibat dana yang dikucurkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Maluku tidak sesuai yang tertera dalam apa yang disetujui.

Dijelaskan, direncanakan bangunan perpustakaan itu dikerjakan dalam dua tahap, tahap pertama pada tahun 2008 lalu, pengelola teknik kegiatan dari Dikpora Maluku untuk bangunan itu yang diketahui bernama Aris Rajab yang kini bertugas di Biro Kesejahteraan (Kesra) Kantor Gubernur Maluku mengucurkan dana kepada pihak sekolah sebesar Rp 52 juta dari total anggaran sebesar Rp 95 juta untuk pembangunan perpustakaan tersebut.

Nuryaman menjelaskan, dana sebesar Rp 52 juta itu tidak dicairkan melalui rekening sekolah, namun diserahkan langsung kepada pihak sekolah secara tunai.

Menanggani hal ini, Rajab menegaskan, perpustakaan tersebut bukan menggunakan dana APBN atau APBD provinsi tetapi uang pribadinya.

"Jadi dana itu bukan dari dana APBN maupun dari APBD tapi dana itu saya pinjam dari BRI sebesar 50 juta dengan nama saya di BRI Waihaong dan ditambah dengan uang saya dua juta rupiah. Jadi berjumlah 52 juta dan itu dipotong dari gaji saya," tegasnya.

Ia mengatakan, sebenarnya sekolah ini tidak terakomodir untuk tahun 2008, tetapi karena ini perintah dari Kadis Dikpora saat itu, Alm Ismail Titapele, maka dirinya selaku bawahan tidak bisa membantahnya.

"Di SK sekolah tersebut tidak ada. Jadi pada saat itu saya dipanggil almarhum minta supaya sekolah itu di akomodir tapi saya bilang SK bantuan sudah keluar pada tanggal 30 April 2008," tambahnya.

Karena pada bulan Mei 2008, lanjut dia, proses pencairan terhadap sekolah-sekolah sudah harus berjalan sehingga tidak bisa dirubah lagi SK tersebut. Namun permintaan Titapele saat itu tetap mengatakan dengan cara apapun harus diupayakan.

Walaupun sudah dikatakan tidak ada sumber anggaran lagi, karena sudah diplot untuk 63 sekolah yang terdaftar di SK saat itu.

Rajab mengatakan selama pengurusan anggaran tersebut Nuryaman hanya bertemu dengan dirinya sebanyak dua kali, dimana pertama saat mengajukan proposal dan kedua saat menerima uang.

Dengan sumber anggaran pribadi, ia mengatakan, sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan karena bukan bersumber dari keuangan daerah atau lainnya.

"Bukti pinjaman itu ada pada saya dimana saya mulai melakukan kredit di BRI Waihaong pada tanggal 19 September 2008," jelasnya. (S-28)



Berita Terkait


Ambon