Kesra ›› BEM Unpatti Demo Turunkan Harga BBM

BEM Unpatti Demo Turunkan Harga BBM


Ambon - Rencana pemerintah menaik­kan Bahan Bakar Minyak (BMM) pada 1 April 2012 mendatang, di­tentang habis-habisan oleh mas­yarakat, utamanya kalangan ma­hasiswa di seantero nusantara.

Di mana-mana aksi unjuk rasa menetang kebijakan pemerintah tersebut terus terjadi tak ter­kecuali aksi mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon. Puluhan mahasiswa yang ter­gabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpatti Ambon, Jumat (9/3), menggelar de­monstrasi menentang kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM dan TDL.

Aksi tersebut bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Wila­yah Maluku dan Maluku Utara serta Kantor Gubernur Maluku. Dalam aksi yang dipimpin Koor­dinator Lapangan (Korlap), M Irsyad Sopalatu tersebut, pen­demo membawa sejumlah pam­flet yang bertuliskan ‘Satu Suara Turunkan Harga BBM, TDL. SBY-Boediono Harus Turun, ‘Naiknya Harga BBM Menam­bah Derita Rakyat, BBM + TDL Naik Menguntungkan Kaum Bermodal, Indonesia Merdeka Sudah 66 Tahun Tapi Rakyat Tetap Dijajah, BBM dan TDL Turun Rakyat Sejahtera’.

Pergerakan BEM Unpatti dimulai dari perempatan Gong Perdamaian Dunia sekitar pukul 09.30 WIT dan menuju ke Kantor PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan berjalan kaki sambil long march dan berorasi dari Jalan AY Patty.

Sesampainya di perempatan Tugu Trikora, pendemo tidak langsung masuk ke halaman Kantor PLN, tetapi mereka terlebih dahulu mela­kukan orasi menyangkut dengan penolakan kenaikan harga BBM dan TDL.

Orasi tersebut tak berlangsung lama, sebab kurang lebih 10 menit, pendemo mencoba masuk ke hala­man Kantor PLN, sayangnya niat mereka dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga-jaga di depan pagar pintu kantor tersebut.

Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan PLN, pendemo diizinkan masuk ke halaman kantor PLN untuk bertatap muka langsung dengan Kepala PLN Cabang Ambon, Helmi Bantam yang bersedia menerima pendemo.

Sopalatu dalam orasinya turut menyinggung tarik ulur naiknya harga BBM. Ia kemudian menjelas­kan, pada 15 Januari 2012, Menko­kesra Agung Laksono memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun, 26 Januari 2012, Menteri ESDM, Jero Wacik menegaskan, pemerintah tidak berniat menaikkan harga BBM dikarenakan amanat UU APBD 2012 melarang adanya kenaikkan harga. Kemudian, 13 Februari 2012 Presi­den SBY mengisyaratkan kemung­kinan kenaikkan harga BBM apabila harga minyak dunia terus naik. 22 Februari 2012, Presiden SBY menga­takan harga BBM bersubsidi harus naik agar Indonesia dapat bertahan dari dampak krisis dunia.

“Perbedaan antara presiden dengan para menteri untuk meng­ambil kebijakan menaikkan harga BBM tampaknya mengisyaratkan derita bagi masyarakat Indonesia,” teriak Sopalatu.

Betapa tidak, tarik ulur kebijakan seperti tandasnya, menandakan bahwa imbas dari kebijakan tersebut bagi rakyat tidak difikirkan sama sekali, karean pejabat negeri ini lebih suka beretorika berdasarkan asumsi masing-masing yang diwarnai dengan kepentingan belaka.

Usai berorasi, Sopalatu lalu membacakan pernyataan sikap yang antara lain, Pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar tidak menjalankan keputusan peme­rintah pusat untuk menaikkan harga BBM, karena akan mengakibatkan angka kemiskinan 20 persen ber­tambah dari tahun lalu di daerah ini.

Kedua, Pemprov Maluku tetap menolak naiknya harga BBM, sebab tidak sesuai dengan jiwa UUD 45 dan Putusan MK yang mencabut pasal-pasal tertentu dalam UU Migas No 22/2001 yang menyetujui pemberlakuan harga pasar.

Ketiga, naiknya harga BBM akan mengakibatkan kenaikkan berantai juga terhadap ongkos transportasi, TDL, dan harga sembako yang jelas akan merugikan mahasiswa dan masyarakat.

Setelah membacakan pernyataan sikap tersebut, Sopalatu kemudian menyerahkannya kepada Kepala PLN Cabang Ambon, Helmi Bantam. Pada kesempatan itu Bantam berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Unpatti Ambon ke pusat.

“BBM dan TDL yang naik adalah merupakan kebijakan pemerintah. Tetapi aspirasi adik-adik akan tetap kita tampung untuk disampaikan ke pusat,” janji Bantam.

Sementara aksi yang sama juga berlanjut ke Kantor Gubernur, namun pendemo tak diizinkan masuk. Mereka hanya dibiarkan ber­orasi di depan pintu pagar dengan penjagaan ketat anggota Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease maupun anggota Satpol PP.

Hal yang sama juga disampaikan pendemo di Kantor DPRD Maluku Karang Panjang Ambon. Ketua Komisi B DPRD Maluku, Melkias Frans, dihadapan pendemo menga­ta­kan, rencana pemerintah untuk me­naikan harga BBM  April mendatang tetap akan berimbas pada naiknnya harga-harga kebutuhan pokok dan juga naiknya harga transportasi di daerah ini, apalagi Maluku merupa­kan wilayah kepulauan. (S-35/Mg-4)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon