Hukum ›› Berkas Korupsi ADD Kilang Tertahan di Polisi

Berkas Korupsi ADD Kilang Tertahan di Polisi


Ambon - Janji untuk mengembalikan berkas tersangka dugaan korupsi ADD dan DD Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon tahun 2016 kepada JPU Kejari Ambon hingga kini belum dilakukan penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Sesuai pernyataan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hadi Santoso, berkas tersang­ka, Stevanus Latuheru akan dikembalikan awal Februari. Sayangnya sampai sekarang berkas tersebut masih tertahan di penyidik dan belum dilimpahkan ke penuntut umum.

Kassubbag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Julkisno Kaisupy yang dikonfirmasi Siwalima, Rabu (13/2) mengaku berkas masih dalam perampungan oleh penyidik dan sudah tentunya segera dikembalikan.

“Untuk kasus ADD Kilang itu kan sudah tahap I, tetapi karena belum lengkap JPU kembalikan ke penyidik. Kini masih ditangani dan segera akan diserahkan secepat­nya,” ujar Kaisupy.

Menurut Kaisupy, hal ini disam­paikan langsung dari bagian Res­krim sehingga sedang diproses. Ken­datipun pergantian jabatan Kasat Reskrim  namun kasusnya tetap jalan.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon berharap penyidik Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease segera menyerahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi ADD dan DD Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon tahun 2016.

Sudah lima bulan, terhitung, sejak Agustus 2018, berkas kasus dugaan korupsi ADD-DD Kilang dengan tersangka, Stevanus Latuheru itu dikembalikan ke penyidik kepolisian  untuk lengkapi.  Namun sampai saat ini, berkas kasus dugaan korupsi  sebesar Rp. 251.718.550, itu tak kunjung dikembalikan.

“Kami berharap penyidik segera menyerahkan, berkas kasus dugaan korupsi ADD-DD Kilang agar bisa diteliti JPU,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon, Wahyudi Kareba kepada Siwalima di Ambon, Jumat (18/1).

Menurutnya, dalam petunjuk tersebut JPU memerintahkan penyi­dik untuk memeriksa sejumlah pihak di kasus dugaan korupsi ADD-DD Kilang. Namun jika kesulitan, maka penyidik boleh memeriksa saksi yang dianggap penting.

“Untuk mempercepat proses pe­nyidikan kasus dugaan korupsi ADD-DD Kilang, maka penyidik mestinya periksa saksi yang diang­gap penting saja,” ujarnya.

Pertanyakan

Kejari Ambon akan berkoordinasi dengan penyidik Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk mempertanyakan ber­kas dugaan korupsi ADD dan DD Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon tahun 2016.

Berkas kasus dugaan korupsi  sebesar Rp. 251.718.550, itu, dikem­balikan jaksa pada Agustus 2018 lalu, disertai sejumlah petunjuk. Namun hingga kini berkas dengan tersangka Stevanus Latuheru itu, masih tertahan di penyidik.

“Kami akan berkoordinasi dengan penyidik Reskrim Polres Ambon untuk mempertanyakan petunjuk JPU terhadap kasus dugaan korupsi ADD-DD Kilang, apakah sudah dilengkapi atau belum,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon, Wahyudi Kareba kepada Siwalima, seluler­nya, Sabtu (3/11).

Kareba mengatakan, jika penyidik belum bisa melengkapi petunjuk, maka JPU tetap menunggu hingga berkas tersangka dikembalikan untuk diteliti. “Prinsipnya kami akan menunggu,” ujarnya.

Dalam penyidikan, penyidik me­nemukan kerugian negara Rp 179.000.000. Namun setelah dipe­riksa oleh inspektorat Kota Ambon, ternyata ditemukan anggaran Rp. 251.718.550 yang tidak bisa diper­tanggungjawabkan.

Stevanus Latuheru dijerat dengan pasal 2, dan 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 dan 56 KUHP dengan  ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun pen­jara dan paling lama 20 tahun penjara.

Dugaan korupsi  DD dan ADD Kilang tahun 2016 dilaporkan oleh warga ke Polres Pulau Ambon sejak 4 Oktober tahun 2017.

Dalam laporan tersebut dijelas­kan, DD dan ADD Kilang tahun 2016 tahap pertama yang telah ditransfer ke rekening desa sebesar Rp 658.186.000, diperuntukan bagi pem­bangunan sarana air bersih Rp 207. 080.00, untuk jalan rabat beton Rp 119.000.000, dan untuk pembangu­nan sarana PAUD sebesar Rp 450.000.000. Namun yang dikerjakan hanya sarana air bersih dan ang­garan jalan rabat beton.

Sementara pembangunan sarana prasarana PAUD tidak dilakukan. Kendati begitu, ada anggaran sebe­sar Rp 48.000. 000 yang digunakan untuk pembelian material. Material itu juga telah rusak, dan tidak layak untuk dipakai. 

Lengkapi Berkas

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease saat itu, AKP Rifal Efendi Adikusuma mengatakan, untuk melengkapi petunjuk jaksa, tim penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan on the spot untuk pemeriksaan.

“Kemarin penyidik turun ke Kilang lakukan pemeriksaan. Itu kan masih melengkapi P-19 dari jaksa. Masih pemeriksaan, kemarin sudah turun ke sana,” jelas Rifal saat dikonfirmasi di Mapolres Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kamis (18/10). (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon