Visi ›› Bersihkan Jaksa Nakal

Bersihkan Jaksa Nakal

CITRA aparat Kejaksaan Tinggi Maluku kembali tercoreng bukan karena tidak mampu menegakan supremasi hukum di negeri rempah-rempah ini, tetapi malah sebaliknya kejaksaan yang sering menanggani berbagai kasus korupsi ini malah bermain-main di air keruh dengan memanfaatkan segala cara demi mencari keuntungan diri sendiri dan orang lain.

Tak tanggung-tanggung uang rakyat yang disita dari tangan koruptor malah dimanfaatkan secara bersama-sama oleh oknum-oknum jaksa nakal. Tindakan jaksa nakal inilah yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Maluku.

Buktinya, pada Rabu (19/9) sejumlah jaksa diperiksa Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Maluku terkait dugaan penggelapan dana sitaan kasus korupsi  senilai Rp 245 juta.

Dana Rp 245 juta tersebut merupakan dana sitaan dari perkara korupsi Nomor 62/Pid.B/2011/PN.AM. Jaksa-jaksa yang diperiksa berinisial CS, MD, TH, dan LT. Mereka diperiksa oleh Aswas Kejati Maluku, Winarno.

Dana Rp 245 juta yang disita awalnya dititipkan di Bank Maluku. Namun dana tersebut hanya tersisa Rp 235  juta. Diduga, Rp 10 juta telah digunakan oleh salah satu jaksa dari keempat jaksa tersebut. Lebih miris lagi, Dana Rp 245 juta tersebut yang disita keempat jaksa, ternyata juga tidak disertakan dalam berkas perkara. Padahal penyitaan dilakukan sebelum perkara Nomor 62/Pid.B/2011/PN.AM tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Pantas saja Korupsi di Maluku semakin meningkat dan berada pada urutan keempat di Indonesia, akibat kinerja oknum-oknum jaksa nakal yang masih mempraktekan cara-cara tidak benar dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hanya demi uang segala cara bisa dihalalkan.

Tindakan para oknum jaksa nakal di Kejati Maluku ini tentu saja tidak dibenarkan dan tidak bisa diterima dalam proses penegakan hukum di Maluku, rakyat semakin menjerit menuntut keadilan dan kebenaran, tetapi malah sebaliknya dengan seenaknya dan tanpa rasa malu pada rakyat, uang rakyat yang sita dari tangan koruptor malah dinikmati untuk kepentingan sendiri.

Tindakan oknum jaksa yang nakal harus dibersihkan tidak boleh dipelihara dan dibiarkan begitu saja. proses pembersihan harus dimulai dari internal kejaksaan sendiri dengan cara terus mengawasi kinerja mereka.

Fungsi pengawasan bisa dilakukan secara internal dilingkup Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, tetapi juga bisa secara eksternal dengan melibatkan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pers. Masyarakat maupun pers harus berani melaporkan tindakan jaksa yang nakal, tetapi Kepala Kejati Maluku maupun Kejagung juga harus berani mengambil tindakan tegas jangan ada perlindungan terhadap mereka.

Bersihkan jaksa yang nakal bukan hanya sekedar janji tetapi harus ada tindakan nyata sebagai bentuk efek jera terhadap tindakan yang sudah dilakukan mempermalukan instutusi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini semakin hilang, rakyat akan susah melaporkan kasus korupsi ke Kejaksaan tetapi mungkin akan mencari lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepolisian.

Publik berharap Kejati Maluku dapat mengambil tindakan tegas terhadap para oknum-oknum jaksa nakal tersebut. Stigma-stigma masyarakat terhadap jaksa yang nakal tersebut akan hilang jika upaya perbaikan dan pembersihan dijajaran kejaksaan ini terus dilakukan. Pembersihkan itu tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi kontijuw sehingga komitmen jaksa untuk menegakan supremasi hukum di negeri rempah-rempah ini benar-benar bisa terwujud. (*)



Berita Terkait


Ambon