Politik ›› Besok MK Baca Putusan Sengketa Pilkada Maluku

Besok MK Baca Putusan Sengketa Pilkada Maluku

Jakarta - Proses sengketa Pilkada Maluku dipasti­kan akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) besok Selasa (30/7) pukul 13.30 WIB.

Majelis hakim MK yang diketuai Hamdan Zoelva dan didampingi Muhammad Alim dan Arief Hidayat sebagai anggota, besok sudah menuntaskan proses persidangan perkara yang diajukan oleh tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu Abdullah Tuasikal – Hendrik Lewerissa (TULUS), Jacobus F Puttileihalat dan Arifin Tapi Oyihoe (BOB-ARIF) dan Herman Adrian Koedoeboen-M Daud Sangadji (MANDAT).

Selain itu secara bersama-sama disi­dangkan juga gugatan perkara yang diajukan oleh William B Noya – Adam Latuconsina (bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak lolos verifikasi KPU Maluku).

Gugatan PHPU yang diajukan pasangan TULUS teregistrasi dengan nomor perkara 91/PHPU.D-XI/2013, pasangan BOB-ARIF (nomor perkara 92/PHPU.D-XI/2013) sementara pasangan MANDAT (nomor perkara 94/PHPU.D-XI/2013). Sedangkan pasangan William B Noya – Adam Latuconsina teregistrasi dengan nomor perkara 93/PHPU.D-XI/2013.

Pasangan TULUS dalam persidangan tersebut diwakili oleh kuasa hukum AH Wakil Samal, Noya Lenda Meilani, Helmi Sulilatu dan Jakobis Siahaya. Pasangan BOB-ARIF dikuasakan kepada Petrus Selestinus, Helmi Sulilatu, Jakobis Siahaya, Silvester N Manis, Samuel Sapasuru, Abdul Hakim, Risha Shindyani Halim dan PA Sobalokan. Sementara pasangan MANDAT dikuasakan kepada Sirra Prayuna, Sugeng Teguh Santoso, Yanuar Prawira Wasesa, Martina, Tanda Perda­maian Nasution dan Badrul Munir. 

KPU Provinsi Maluku selaku pihak termohon dalam persidangan tersebut hadir lengkap. Tampak hadir Ketua KPU Provinsi Maluku Idrus Tatuhey didampingi anggota Noferson Hukunala, MG Lailossa, Musa L Toekan dan M Nasir Rahawarin. Hadir juga Sekre­taris KPU Provinsi Maluku Arsyad Rahawarin serta kuasa hukum KPU Anthony Hatane, Latif Hatala dan Ali Toekan.

Pasangan Abdullah Vanath-Mar­thin Maspaitella (DAMAI) sebagai pihak turut terkait I diwakili oleh Charles Litaay, M Nur Nukuhehe dan Yustin Tunny sementara pasangan Said Assagaff-Zeth Sahuburua (SETIA) diwakili oleh Taha Latar, Elia Ronny Sianressy, Lauritzke Mantulameten, Fachri Bachmid dan Edyson Sarimanela.

Sampaikan Kesimpulan

Pihak-pihak yang bersengketa juga sudah menyampaikan kesimpu­lan sesuai fakta persidangan yang ber­langsung sejak Rabu (17/7) – Selasa (23/7) pada Rabu (24/7) pukul 14.00 WIT.

Informasi yang diperoleh Siwa­lima di MK menyebutkan persida­ngan dengan agenda pengucapan putusan akan digelar Selasa (30/7).

“Agenda penyampaian kesim­pulan dilakukan pada Rabu (24/7) lalu dan biasanya sekitar 4  hari sejak penyampaian kesimpulan, sehingga persidangan dengan agenda pem­bacaan keputusan akan digelar Selasa (30/7),” ungkap sumber Siwalima diMK.

Sebelumnya, sejak Rabu (24/7) terlihat kuasa hukum dari masing-masing pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya.

Ketua Tim hukum pasangan SETIA selaku pihak terkait II, M Taha Latar  mengaku sudah memperoleh informasi menyangkut persidangan dengan agenda pengucapan putu­san melalui website MK.

“Informasi resmi yang disam­paikan disampaikan melalui website MK telah mengagendakan peng­uca­pan putusan MK akan digelar hari Selasa (30/7),” ungkap Taha kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (28/7).

Taha juga menjelaskan pihaknya sudah menyerahkan kesimpulan kepada MK pada Rabu (24/7) pukul 11.30 WIB.

“Intinya dalil-dalil yang disam­paikan pemohon tidak bisa dibuk­tikan. Pemohon seharusnya menje­laskan berapa selisih suara yang di­duga digelembungkan sebagaimana dituduhkan kepada termohon mau­pun pihak terkait,” jelasnya.

Dikatakan, pemohon seharusnya membuat data perbandingan antara perolehan suara versi pemohon dan pe­roleh suara versi termohon dan terkait.

“Masing-masing pihak sudah menghadirkan saksi maupun alat bukti sehingga kita hanya menu­nggu putusan majelis MK,” katanya.

Sementara kuasa hukum pasa­ngan DAMAI, Charles Litaay menje­laskan, pihaknya dalam kesimpulan yang telah disampaikan ke MK menegaskan pencalonan pasangan DAMAi sah sesuai ketentuan pen­calonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

“Fakta persidangan membuktikan pasangan DAMAI diusung oleh 14 partai politik (parpol). Pimpinan ke-14 parpol tersebut menandatangani formulir pendaftaran B.KWK-KPU. KPU Provinsi Maluku bahkan sudah memverifikasi dan ternyata pimpinan parpol pengusung maupun reko­mendasi yang disampaikan juga sah,” tandasnya.

Dikatakan, jika ada pihak yang mempermasalahkan menyangkut keabsahan tanda tangan pimpinan parpol pengusung maka hal itu harus diselesaikan melalui peradilan umum dan bukan di MK.

Terkait dalil pemohon menyang­kut money politic maupun pengge­rakan PNS untuk memenangkan pasangan DAMAI, Litaay mengata­kan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dalam persidangan.

“Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan money politic maupun penggerakan PNS untuk memenangkan pasangan DAMAI. Justru sebaliknya kita dapat membuktikan bahwa dalil tersebut tidak benar,” katanya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum pasangan MANDAT sebagai salah satu pemohon dalam perkara ter­sebut, Tanda Perdamaian Nasution yakin majelis hakim MK akan me­ngabulkan permohonan pasangan MANDAT untuk menggelar pemu­ngutan suara ulang di Kabupaten SBT.

“Kita sudah menyerahkan kesim­pulan ke MK dan dalam kesimpulan itu kita menyatakan seluruh dalil yang kita sampaikan itu terbukti khususnya menyangkut penyelenggaraan Pilkada Maluku di Kabupaten SBT maupun Maluku Tenggara (Malra). Kita yakin majelis hakim akan mengambulkan permohonan untuk menggelar pemu­ngutan suara ulang di Kabupaten SBT,” ungkap Nasution kepada Siwa­lima di Jakarta.

Dikatakan, seluruh saksi yang dihadirkan juga mendukung dalil-dalil yang disampaikan pihaknya.(S-12)



Berita Terkait


Ambon