Pemerintahan ›› Birokrasi Harus Profesional

Birokrasi Harus Profesional


Perencanaan yang baik dan benar untuk pengembangan wila­yah demi peningkatan kualitas ke­sejahteraan masyarakat dalam wila­yah untuk pengentasan kemis­kinan adalah perencanaan yang berbasis pada realitas sesung­guhnya dan tujuan atau target-target yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk memahami realitas sesungguhnya dari keadaan masyarakat, dalam hal ini mengenai kemiskinan mas­yarakat, mesti dilakukan analisis berbagai indikator penyebab

kemiskinan pada setiap kawasan pulau, sehingga dapat dibuat sebuah skenario aksi pengentasan kemiskinan di setiap kawasan pulau yang realistik dan terukur.

Analisis yang benar dan obyektif sangat tergantung pada keterse­diaan data yang lengkap, instru­men/alat analisis yang tepat ber­dasarkan konsep-konsep yang teruji kejanggihan dan akurasinya serta kompetensi orang yang melaksa­nakan. Dugaan saya, ketiga faktor penentu keberhasilan perencanaan pengentasan kemiskinan ini, tidak digunakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi seluruh program pengentasan kemiskinan dibuat hanya berdasarkan “order politik” dari sang penguasa, yakni Gubernur dan para anggota DPRD sesuai kepentingan masing-masing. Ini tidak berarti bahwa tidak ada peren­cana yang baik di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku. Orang-orang pe­ren­cana yang baik itu ada dijajaran Pemprov Maluku, walau dalam jumlah terbatas, tetapi selama ini mereka diabaikan oleh atasan me­reka, karena tekanan dari atas untuk melaksanakan apa yang diinginkan dan bukan berdasarkan hasil ana­lisis dan kajian para staf yang relatif muda dan potensial itu. Sebetulnya, para perencana muda potensial yang ada di jajaran Pemprov Maluku ini, tinggal dipoles sedikit saja dengan pendekatan ilmiah terbaru yang teruji kejanggihan dan keber­hasilan nya, maka mereka mampu menghasilkan sebuah skenario pengentasan kemis­kinan yang realistik dan terukur. Para perencana muda ini hanya perlu tambahan pengetahuan baru dan pendam­pingan dari ahli yang kom­peten saja, dan dihargai hasil kerja mereka, pasti hasilnya jauh lebih baik dari yang ada sekarang !.

Faktor lain lagi ialah, penentu kebijakan, dalam hal ini Gubernur yang kurang miliki wawasan peng­embangan wilayah dan tidak mau belajar serta berperilaku otoriter, dan ditambah lagi dengan DPRD yang malas berpikir, maka lengkaplah sudah kedangkalan konsep menge­nai peng­entasan kemiskinan di Maluku, dan hasilnya ialah dalam sepuluh tahun terakhir, Maluku tetap menem­pati urutan ketiga pro­vinsi dengan pen­duduk termiskin di Indonesia, padahal anggaran yang digunakan dalam rangka pengen­tasan kemiskinan diseluruh Maluku bisa mencapai triliuan rupiah setiap tahunnya.

Perencanaan pengentasan kemis­kinan yang baik dimaksud meliputi pendataan jumlah dan lokasi sebaran orang miskin, penyebab kemiskinan setiap lokasi, program pengentasan yang realistik dan terukur, besaran anggaran, serta unit kerja pelaksana setiap program/proyek. Penyebab kemiskinan setiap lokasi diperlukan untuk dibuat semacam klusterisasi penyebab kemiskinan, yang pada akhirnya menghasilkan kluster kemiskinan, sehingga disusun program pengen­tasan kemiskinan setiap kluster yang tentu saja berbeda antar klus­ter. Khusus mengenai klusterisasi kemiskinan ini, diperlukan kepakaran khusus, karena pendekatannya agak ilmiah dan multi dimensi, dan tidak semua ilmuan atau akademisi mampu untuk membuat desainnya. Klus­terisasi seperti ini saya kembangkan dalam riset doktoral saya di Institut Pertanian Bogor mengenai pengem­bangan usaha perikanan pesisir di Kota Ambon. Saya tidak bisa menulis tentang proses klusterisasi ini secara detail dalam rangkaian tulisan di media ini, karena agak ilmiah, dan lebih cocok disampaikan di forum komunitas ilmuan. Intinya ialah dengan klusterisasi kemiski­nan, akan teridentifikasi kesamaan karakteristik masalah penyebab kemiskinan, dan program aksi yang realistik untuk setiap kluster. Setiap kluster yang dimaksud ialah seke­lompok kawasan desa/pulau yang memiliki kesamaan karakter penye­bab kemiskinan. Mengapa saya me­nganjurkan perlunya klusterisasi kemiskinan di Maluku ini?. Karena tingkat keragaman penyebab kemis­kinan yang tinggi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Contohnya, penyebab kemiskinan di Pantai Utara Pulau Ambon, berbeda dengan di Geser, berbeda dengan di Aru, dan juga berbeda dengan di PP. Kisar, serta berbeda pula dengan PP. Lease. Jika tidak dibuat klusterisasi, maka program pengentasan kemis­kinan cenderung digeneralisasi, yang akhirnya tidak tepat sasaran dan gagal total.

Program aksi pengentasan kemis­kinan juga harus terinci yang meli­puti jenis kegiatan pengentasan kemiskinan di setiap desa/pulau dan besaran anggaran serta target penurunan angka kemiskinannya, dan SKPD yang melaksanakan. Dengan rincian seperti ini, akan memudahkan pemantauan dan evaluasi. Karena SKPD yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi serta mengaudit, mempunyai standar ukuran yang sama dalam melaksanakan fungsi masing-masing, sehingga progress pemantauan, evaluasi, dan audit dapat terprogram dengan baik. Dengan demikian, dapat dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program berdasarkan hasil peman­tauan dan evaluai, baik dalam tahun anggaran berjalan, maupun untuk kelanjutan program di tahun ang­garan berikutnya. Dengan cara ini, SKPD pelaksana program, SKPD pemantau dan evaluasi program, dan SKPD pengaudit program, secara tidak langsung juga teridentifikasi ukuran kinerja masing-masing. Hal ini akan memudahkan Gubernur untuk menilai kinerja kepala SKPD masing-masing, bukan seperti sekarang ini tidak ada acuan ukuran kinerja para kepala SKPD yang jelas, tetapi hanya didasarkan pada faktor suka-tidak suka atau kepentingan politik sempit atau tergantung besaran setoran.

Pola pengentasan kemiskinan yang saya sebutkan diatas harus pula di dukung oleh pengorga­nisasian pelaksanaan program yang baik. Pengorganisasian pelaksana program yang baik setelah program­nya telah terencana seperti dise­butkan diatas, meliputi identifikasi SKPD penanggungjawab dan pelak­sana program, SKPD pemantau dan pengevaluasi, dan SKPD yang melakukan audit program (bukan audit keuangan!), masing-masing dengan ukuran kinerjanya. Konsep yang cocok untuk diterapkan ialah dengan mengadopsi balance score cards concept. Konsep balance score cards ini berfungsi seperti rapor tiap SKPD maupun bagian-bagian dalam satu SKPD, yang setiap saat (misalnya tiap 4 bulan) dapat dievaluai capaian kinerja, jika capain kinerja masih dibawah target, dikaji penyebabnya dan dibuat berbagai kebijakan untuk mendo­rong percepatan pelaksanaannya. Dan juga, jika terindikasi ada pe­nyimpangan keuangan (bisa dilihat indikasinya di balance scored card) dilakukan audit khusus (special audit) oleh Inspektorat, sehingga penyimpangan keuangan yang lebih besar dapat dieliminasi dan yang bersalah harus ditindak/dihukum. Dengan konsep balance score cards juga dapat dinilai kinerja setiap SKPD, sehingga yang berprestasi baik, pantas diberi promosi, dan sebaliknya yang tidak berprestasi diberi demosi. Sehingga praktek-praktek manajemen kinerja seperti yang terjadi selama ini, yang tidak didasarkan pada kinerja yang benar, tetapi didasarkan pada “kinerja setoran”  tidak diteruskan oleh Gubernur yang sekarang.

Pola manajemen pengentasan kemiskinan seperti yang disebutkan diatas, menuntut adanya birokrat yang profesional !. Birokrat yang profesional ini tidak berarti atau tidak sama dengan birokrat yang titel akademiknya berjubel, tetapi biro­krat yang memiliki basis ilmu yang cukup (tidak harus bergelar doktor atau magister) dan dapat meng­gu­nakan akal sehat dan hati nuraninya secara sistematik dalam menentukan berbagai kebijakan operasional dan teknis, serta mampu menggerakan dan mendorong staf nya untuk melak­sanakan semua tupoksi nya secara benar, baik, dan tidak korup. Untuk mendapatkan birokrat yang profesional seperti ini, sangat tergantung pada pola rekruitmen pejabat di Pemprov Maluku. Selama ini mungkin saja sudah ada sistem nya. Pertanyaannya, apakah sistem­nya diimplementasi secara benar atau hanya asal-asalan alias forma­litas, bahwa sistem ada dan telah dilakukan?. Kita bisa menilainya atau bisa juga bertanya kepada rumput yang bergoyang..!(*)

 

DR. MJ Papilaja, MS

Kaprodi Akuntansi FE Ukrida Jakarta/

Dosen Business School UPH Jakarta



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon