Daerah ›› Bupati Malteng Diminta Batalkan Pengangkatan Raja Negeri Hatu

Bupati Malteng Diminta Batalkan Pengangkatan Raja Negeri Hatu

Ambon - Bupati Maluku Tengah (Malteng), Abua Tuasikal diminta membatalkan pemberkasaan pengangkatan raja Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, kabupaten setempat.

Permintaan tersebut diungkapkan anak cucu Matarumah Hehalatu Teong Lesahitu, dan Keturunan Parentah di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Malteng dalam release yang diterima Siwa­lima, Senin (24/9).

Dijelaskan, pihaknya telah menyu­rati Bupati Malteng tertanggal 10 September 2012, perihal pemberkasan untuk mengangkat Raja Negeri Hatu, namun hingga kini belum juga diresponi.

Menurutnya, pembatalan peng­angkatan berdasarkan beberapa fakta akurat, antara lain Pertama, Marcus Hehalatu bukan merupakan satu-satunya ahli waris keturunan parentah yang ada di Negeri Hatu, dari mata­rumah Hehalatu Teong Lesahitu, sebab keturunan parentah yang ada berjumlah kurang lebih 50 orang (keturunan lurus).

Kedua, penetapan matarumah yang didisposisi oleh Saniri Negeri Hatu untuk mengangkat Marcus Hehalatu tidak melalui musyawarah matarumah sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Malteng Nomor  3 Tahun 2006 yang mengatur tentang, pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri.

“Untuk itu kami mohon proses tersebut dibatalkan dan dikembalikan ke Negeri Hatu untuk dilakukan musyawarah matarumah sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Ketiga, apabila dikatakan adanya Peraturan Negeri (Perneg) Hatu yang menetapkan tentang keturunan lurus yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hatu, maka dengan tegas kami nyatakan bahwa peraturan negeri tersebut dibuat secara terse­lubung, karena tidak melibatkan keseluruhan anak cucu keturunan lurus matarumah parentah dan kalaupun demikian, maka peraturan negeri tersebut merupakan torehan tinta hitam terhadap sejarah kepemim­pinan para leluhur Hehalatu keturunan lurus matarumah parentah di Negeri Hatu, dan peraturan negeri tersebut belum dan atau tidak pernah disosia­lisasikan kepada keluarga Hehalatu, Teog Lesahitu, keturunan lurus matarumah perentah untuk dievaluasi.

“Kami beranggapan bahwa per­aturan tersebut tidak sah dan tidak pernah diberlakukan di Negeri Hatu,” tuturnya.

Keempat, demi dan untuk menjaga ketenteraman dan mengantisipasi terjadinya perpecahan di dalam masyarakat Negeri Hatu, mereka meminta bupati untk menindaklanjuti secara arief dan bijaksana, dan mengutus petugas pada bagian pemerintahan untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanakan musyawarah matarumah yang dapat dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh masyarakat Negeri Hatu. “Apabila proses pengangkatan Kepala Peme­rintah Negeri Hatu tetap dilaksanakan, maka kami akan tetap mengupayakan keadilan hukum dan tegaknya peraturan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara,” tegasnya. (S-36)



Berita Terkait


Ambon