Ambon - Saat ini begitu banyak orang sedang mensosialisasi diri untuk menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur untuk Pilkada pada tahun 2013 nanti.

Dalam proses sosialisasi diri tersebut, berbagai isu dan slogan dihembuskan oleh tiap kandidat calon.

Menanggapi hal ini, M.J Papilaja, mantan Walikota Ambon, yang kini men­jadi dosen di Business School Universitas Pelita Harapan mengatakan, Sosialisasi diri kandidat agar diusung oleh partai politik atau didukung oleh mas­yarakat sebagai calon independen itu hal yang lasim dalam sistem demokrasi kita sekarang. Namun sosialisasi diri tersebut harus berkualitas.

Artinya, mau menjadi calon Gubernur Maluku, harus tahu persis apa masalah paling pokok dan mendasar di Maluku ini. Jangan asal punya uang dan digadang-gadang oleh sekelompok orang, lalu memaksakan diri menjadi kandidat calon gubernur.

“Tren sekarang kan begitu. Anda bisa bayangkan saja, jika orang yang sama sekali tidak tahu atau tidak paham sama sekali tentang permasalahan pokok di Maluku, lalu tiba-tiba sosialisasi diri dengan isu perubahan atau isu pemberantasan korupsi atau isu pendidikan dan kesehatan gratis atau isu kedamaian dan kesejahteraan atau yang sejenis itu, tanpa punya gambaran yang realistik tentang permasalahan pokok di Maluku,” ujar Papilaja, kepada Siwalima, Minggu (8/7) di Jakarta.

Menurutnya, sebuah isu yang men­jadi jualan kandidat, harus ada keje­lasan untuk menyelesaikan masalah pokok di Maluku. Kalau tidak, isu-isu itu hanya menjadi jualan di saat pilkada saja, dan setelah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, lain lagi yang dilakukan, bahkan sama sekali tidak terarah. Akhirnya Maluku tetap tertinggal terus di segala dimensi.

Papilaja mengungkapkan, setahun yang lalu, Biro Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data kemiskinan di Indonesia. Maluku adalah provinsi dengan tingkat masyarakat termiskin ketiga di Indonesia. Semua pihak, terutama Gubernur dan DPRD bereaksi keras terhadap BPS, bahkan Kepala Perwakilan BPS Provinsi Maluku seperti menjadi terdakwa akibat data tersebut.

Gubernur maupun DPRD merasa data itu salah dan tidak mungkin, karena setiap tahun pemerintah daerah meng­alokasikan dana untuk pemberdayaan masyarakat puluhan bahkan ratusan milyar lewat APBD maupun APBN.

“Saya ketawa dalam hati saja. Karena tidak ada yang salah. Kepala BPS Maluku tidak salah, Gubernur tidak salah, dan DPRD juga tidak salah. Terus apanya yang salah, Ini mesti tanya kepada rumput yang bergoyang,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini sambil tertawa.

Data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS itu, lanjut Papilaja, me­nunjukkan bahwa arah pembangunan di Maluku selama ini tidak jelas. Ang­garan dialokasikan untuk membangun berbagai sarana fisik ratusan milyar, untuk pemberdayaan masyarakat juga mungkin ratusan milyar, tetapi jumlah orang miskin tetap tinggi, jauh di atas rata-rata nasional.

Ini artinya, alokasi anggaran yang beratus-ratus milyar itu salah sasaran, atau bukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan secara tepat.

Saat ditanya apakah, selama ini pembangunan di Maluku tidak berhasil, Papilaja mengatakan, “Itu bukan saya yang bilang, tapi fakta dan data yang bilang,”.

Data menyebutkan setiap tahun ratusan milyar anggaran untuk pem­bangunan sarana fisik, jalan, jembatan, sarana pendidikan, gedung-gedung pemerintah yang bagus-bagus, dan lain-lain. Data juga mengatakan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, tertinggi nomor 3 di Indonesia, setelah Papua Barat dan Gorontalo.

“Kalau saya tidak salah, fakta juga berbicara bahwa potensi konflik sosial di Maluku cukup tinggi, karena jumlah pengangguran terdidik bertambah setiap tahun yang jauh di atas kesem­patan kerja yang tersedia bagi mereka, dan urbanisasi yang tinggi ke perko­taan karena kurang adanya harapan perbaikan kesejahteraan di pedesaan,” ungkap Papilaja.

Lanjut  Papilaja. Urbanisasi ke perkotaan yang tinggi ini menyebabkan persaingan memperebutkan lapangan pekerjaan maupun sumber daya politik yang semakin ketat dan sensitif. Semuanya ini adalah potensi konflik yang laten, yang setiap saat dapat memicuh konflik fisik di perkotaan. “Ini semua fakta dan data yang berbicara, bukan saya dong,” kata Papilaja, lagi-lagi sambil tertawa.

Karena itu, semua kandidat gubernur dan wakil gubernur harus tahu persis apa masalah pokok provinsi ini.

Menurut Papilaja, masalah pokok di provinsi ini ialah kemiskinan. Mengapa kemiskinan? Karena kewajiban pemerintahan adalah mensejahterakan rakyatnya. Selama masih banyak rakyat yang miskin, itu berarti pemerintah belum berhasil.

Mensejahterakan rakyat bukan dengan slogan perubahan, anti korupsi, dan lain-lain yang selalu digembar-gemborkan oleh setiap kandidat dalam setiap momen politik seperti pilkada ini, tetapi dengan strategi yang jelas dan terukur, serta konsisten meng­implementasikan melalui instrumen  APBD nanti jika terpilih.

Dikatakan, strategi peningkatan ke­sejahteraan rakyat yang demikian harus berdasarkan atas pemahaman terhadap kantong-kantong kemiskinan di setiap wilayah dan penyebabnya, serta berbagai faktor dominan yang dapat mempercepat proses pengu­rangan kemiskinan.

Strategi mensejahterakan rakyat di Maluku atau dimana saja, bukan soal pemberdayaan ekonomi semata, tetapi yang multi dimensi, termasuk infra­struktur fisik dan sosial-politik.

“Selama ini kan, pendekatannya sangat sektoral dan tidak bersinergi. Ya hasilnya adalah tingkat kemiskinan tetap tinggi. Anda lihat contohnya, jalan trans Seram dibangun menge­luarkan dana puluhan bahkan ratusan milyar. Apa dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Seram? Tidak siginifikan dampaknya, hanya mempermudah orang dari Seram datang ke Ambon saja. Ini tidak cukup dan terlalu mahal. Bukan berarti jalan trans Seram tidak perlu. Tetapi jalan trans Seram tanpa dibarengi dengan skenario interaksi ekonomi serta rekayasa sosial yang tepat, tidak ada manfaat yang berarti seperti sekarang ini,” tukas Papilaja.

Bahkan kata Papilaja, ada banyak ruas jalan trans Seram yang jarang dilalui kendaraan, sehingga ditumbuhi alang-alang. Ini contoh sederhana saja, bahwa pembangunan sebuah infrastruktur bukan sekedar bangun karena ada banyak dananya, tetapi harus jelas tujuannya dan bersinergi untuk sebuah sasaran yang jelas.

“Itu adalah bagian dari strategi. Jadi saya tidak bisa katakan di sini. Nanti pada waktunya, akan dikemukakan oleh pasangan calon yang saya dukung di saat dialog publik pada kampanye nanti,” ungkap Papilaja. (S-34)