Daerah ›› Dana Bos 2,5 M Menguap Ditunggu Kepsek, tak Dicairkan Pemprov

Dana Bos 2,5 M Menguap


Ambon - Dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) bagi SMA/SMK tahun 2018 sebesar Rp 2,5 miliar menguap di kas Pemprov Maluku. Sudah diangggarkan, namun tak dicairkan.

Pemprov Maluku meng­alo­kasikan dana Rp 10 miliar untuk bosda tahun  2018. Pem­bayaran dilakukan setiap triwulan. Untuk triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp 2,5 mi­liar hingga kini belum dicair­kan. Namun anehnya, pem­prov sudah mencairkan bos­da triwulan I tahun 2019.

Bosdayang diperoleh ma­sing-masing sekolah ber­beda. Tergantung jumlah siswa.

Para kepala sekolah SMA dan SMK kecewa, karena bosda triwulan IV 2018 belum dicairkan. Padahal mereka membutuhkan dana tersebut untuk operasional sekolah, terutamanya untuk persiapan ujian nasional.

“Aneh, kita belum menerima dana Bosda triwulan IV tahun 2018 tetapi untuk triwulan I tahun 2019 sudah dicairkan,” kata salah satu kepala sekolah, kepada kepada Siwalima, Rabu (20/2).

Ia menjelaskan, dana bosda yang diterima sebanyak empat kali dalam setahun. Di tahun 2018, setiap siswa memperoleh Rp 500 ribu per tahun. Jika dibagikan per triwulan maka setiap siswa memperoleh Rp 125 ribu.

“Jadi besaran bosda yang dite­ri­ma tergantung jumlah siswa,” ujarnya.

Ia mengaku bingung, bosda triwu­lan IV 2018 belum dibayar, namun triwulan I tahun 2019 sudah dicair­kan awal Februari lalu. Sudah be­gitu, nilai bosda yang diterima mengalami penurunan. Yang dicairkan bukan lagi Rp 125 ribu per siswa, namun hanya Rp 75 ribu. Berarti dalam setahun setiap siswa hanya mem­peroleh Rp 300 ribu.

“Kami juga kaget, nilai bosda turun. Sekarang setiap siswa hanya mendapatkan Rp 300 ribu per tahun. Pemangkasan tidak pernah diso­sialisasikan kepada sekolah-seko­lah,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan, data penerima dana bosda setiap se­kolah disiapkan oleh Dinas Pendi­dikan dan Kebudayaan Maluku, dan ke­mudian diserahkan ke bagian ke­uangan daerah.

Menurutnya, dana bosda juga men­jadi lahan untuk memperkaya oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Maluku, dengan melakukan mark up jumlah siswa.

“Jadi setiap sekolah yang mema­sukan data jumlah siswa pada se­kolah tersebut ke Dinas PK, kemu­dian dari Dinas PK menyerahkan ke keuangan untuk dilakukan pemba­yaran. Jadi data jumlah siswa yang dipasok dari Dinas PK ke keuangan bisa di-mark up. Nanti ketika uang­nya ditransfer, barulah dari sekolah mencairkan untuk diberikan kepada oknum-oknum di Dinas PK,” tandasnya. 

Salah seorang kepala sekolah di Maluku Tengah menilai, pemba­yaran bosda tidak jelas. Seharusnya yang dibayar triwulan IV tahun 2018. Namun langsung melompat ke triwu­lan I  2019.

“Seharusnya yang kita dapat itu bosda twiwulan IV  2018, bukan lompat kaya katak,” ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran 2018 berakhir di 31 Desember. Saat tutup tahun anggaran, tidak ada lagi pem­bayaran.

“Orang kampung bilang tutup kas itu berarti semua anggaran apa saja untuk tahun 2018 itu berakhir di 31 Desember 2018, kenapa tidak dapat, itu perlu dipertanyakan.  Malahan yang dapat ini  bosda triwulan I tahun 2019 , sudah begitu dipotong lagi,” tandasnya.

Kebutuhan ujian nasional tahun 2019 , kata dia, cukup banyak. Kalau model pemberian dana seperti ini, bagaimana pendidikan di Maluku mau maju. “Ini salah satu perma­salahan pen­didikan di Maluku,” ujarnya.

Kepala sekolah lainnya mengata­kan, masalah ini harus disikapi serius oleh semua kepala SMA/SMK di Maluku. Jika hanya tinggal diam, menjadi kebiasaan.

“Harus disikapi secara bersama, jangan tinggal diam karena ini sebuah proses pembiaran akhirnya menjadi kebiasaan dan rutinitas.  Aristoteles mengatakan kebenaran dan keadilan harus disampaikan sekalipun langit akan runtuh,” tandasnya.

Ia dan beberapa rekannya sudah mengecek ke Dinas PK. Jawaban yang diperoleh, kalau kas daerah kosong, sehingga bosda triwulan IV tahun 2018 tidak bisa dibayar.

 “Kita sudah cek ke dinas jawaban bendahara kas kosong. Loh, kosong bagaimana. Kan sudah dianggarkan, masa kosong,” ujarnya.

Penanggungjawab bosda tahun 2018, Dominggus Patty yang dihu­bungi melalui telepon selulernya, mengaku tidak bisa berkomentar. “Saya tidak bisa berkomentara seka­rang, nanti di kantor saja ya,” ujar Kabid Ketenagaan Dinas PK Maluku ini .

Sementara Plt Kepala Bidang Pen­didikan Sekolah Menengah Ventje Mandaku yang juga penanggung­jawab bosda 2019 dihubungi bebe­rapa kali, namun tidak mengangkat teleponnya.

Kas Kosong

Bendahara Umum Bagian Ke­uangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Ibrahim Tuankotta saat di­konfirmasi, mengaku kas daerah kosong, sehingga bosda triwulan IV 2018 tak bisa dicairkan.

“Bosda kewenangan pemerintah daerah untuk mencairkan tetapi un­tuk triwulan IV 2018 tidak bisa diba­yarkan karena kas kosong otomatis tidak bisa dicairkan,” ujar Tuankotta.

Dijelaskan, tahun 2018 diang­gar­kan Rp 10 miliar untuk bosda. Te­tapi, pendapatan daerah tidak men­capai target, sehingga kas kosong.

“Dana bosda yang dibayarkan itu berasal PAD yang dihasilkan oleh daerah dan diakhir tahun PAD Pro­vinsi Maluku tidak mencapai target, sehingga kita tidak bisa memba­yarkan bosda untuk triwulan IV tahun 2018,” katanya. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon