Kesra ›› Demo Mahasiswa Tolak PT GBU dari Romang

Demo Mahasiswa Tolak PT GBU dari Romang


Ambon - Aksi demo menolak eksplorasi tambang emas di Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terus terjadi.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komponen Koalisi Kerakyatan untuk Pulau Romang (KKPR), Jumat (28/9) kembali mendatangi Gedung DPRD Maluku untuk menyampaikan aspirasi mereka mendesak PT. Gemala Borneo Utama (GBU) segera angkat kaki dari Pulau Romang.

Setiba di depan gedung wakil rakyat yang berada di Karang Panjang itu, mereka langsung menggelar orasi.

Koordinator lapangan  Sammy Pattipeilohy mengungkapkan, mereka pernah mendatangi DPRD, dan diterima Ketua Komisi B, Melkias Frans dan Anggota Komisi A, Arnolis Laipeny.

Saat pertemuan itu, mereka sudah menyampaikan penolakan terhadap aktivitas PT GBU di Pulau Romang, termasuk menyampaikan masalah penahanan 417 warga Romang oleh polisi karena menolak eksplorasi tambang emas, namun hingga kini tak pernah ditindaklanjuti.

Dalam pernyataan sikap mereka yang kopiannya diterima Siwalima, KKPR menuntut pertama,  mendesak Gubernur Maluku segera memanggil dan mengevaluasi Bupati MBD, Barnabas Orno terkait kebijakan memberikan Ijin eksplorasi kepada PT. Gemala Borneo Utama (GBU), dengan Induk Perusahaannya di Australia Robust Resources Ltd pada Juni 2012, saat mana perusahaan tersebut belum mendapatkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menhut RI.

Kedua, mendesak Gubernur Maluku dengan segala kewenangannya agar segera memerintahkan Bupati MBD untuk mencabut ijin eksplorasi tambang emas di Pulau Romang, tanpa terkecuali karena melanggar peraturan perundang-undangan.

Ketiga, mendesak Menteri ESDM segera mencabut ijin PT. GBU. Keempat, mendesak Kapolda Maluku segera membebaskan tanpa syarat 16 Warga Romang yang ditangkap secara sewenang-wenang oleh anggota Polres MTB pada 2 September 2012 yang kemudian dibawa paksa ke Saumlaki, karena melanggar prosedur aturan Kepolisian RI dan Hukum Acara Pidana.

Kelima, mendesak Kapolda Maluku segera mencopot Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono karena dinilai tidak independen dan terkesan mengabaikan laporan dan Forkomp MBD tertanggal 20 April 2012 terkait dugaan penyelewengan atas dana Rp 8 milyar yang kami anggap sebagai bentuk penyuapan atau gratifikasi dari PT. GBU di Pulau Romang kepada oknum pejabat Pemda MBD.

Keenam, mendesak Kapolda Maluku agar segera mencopot Kapolres MTB atas fakta memerintahkan penangkapan atas 16 orang warga Jerusu pada 2 September 2012 dan memeriksa oknum polisi yang melanggar HAM dalam melakukan penangkapan terhadap warga pulau Romang.

Ketujuh, mendesak DPRD Provinsi Maluku agar segera memanggil Bupati MBD untuk mengevaluasi kinerjanya terkait pemberian ijin pertambangan dan sejauhmana melakukan pengawasan terhadap PT. GBU yang dinilai telah melanggar aturan akan tetapi Pemda MBD seakan-akan menutup mata dengan membiarkan PT. GBU tetap melakukan kegiatan eksplorasi.

Setelah berorasi kurang lebih 30 menit, mereka kemudian diminta untuk melakukan pertemuan dengan Komisi A dan B, yang berlangsung di ruang rapat Komisi A.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Lapangan, Sammy Pattipeilohy mengungkapkan, mahasiswa dan masyarakat Romang kecewa dengan janji anggota dewan untuk mengundang Kapolda Maluku untuk membahas masalah penahanan ratusan warga pasca pembakaran kamp PT GBU di Pulau Romang.

“Agenda ini tidak pernah terlaksana sampai saat ini ditambah keberangkatan tim Komisi B untuk verifikasi lapangan tidak sampai ke Pulau Romang, tapi hanya menemui bupati dan instansi terkait sehingga persoalan yang diinventarisir tidak valid. Penolakan warga terhadap aktivitas penambangan emas oleh PT. GBU karena telah menyebabkan pencemaran air sungai yang menjadi sumber utama masyarakat karena terkena tumpahan oli,” ungkapnya.

Ketua Komisi A Richard Rahakbauw kaget mendengar pengakuan Pattipeilohy bahwa saat pertemuan sebelumnya anggota Komisi A Arnolis Laipeny menjanjikan pemanggilan Kapolda.

“Saya ini ketua komisi tapi tidak pernah diberitahukan oleh Arnolis Laipeny kalau ada pertemuan dengan para mahasiswa. Selaku Sekretaris Fraksi Golkar, kami juga akan meminta penjelasan Laipeny,” tandas Rahakbauw.

Sementara Wakil Ketua Komisi B, Edwin Huwae menjelaskan, pihaknya membentuk tiga tim untuk melakukan verifikasi lapangan dan ditugaskan ke Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat serta Kabupaten MBD.

Dikatakan, tim yang ke MBD sudah melakukan tugasnya sesuai mekanisme yang berlaku. Artinya menemui kepala daerah dan instansi terkait serta sejumlah kepala desa, sehingga telah menginventarisir berbagai persoalan yang terjadi, baik menyangkut masalah hukum, lingkungan maupun hak ulayat.

“Tim tidak bisa berangkat ke lokasi penambangan di Pulau Romang karena sulitnya mendapatkan angkutan, karena saat bersamaan ada tim khusus dari Kementerian ESDM yang pergi ke sana,” katanya.

Huwae juga mengatakan, tidak semua warga pemilik petuanan maupun tokoh adat di MBD menerima atau menolak kehadiran PT GBU, tapi masukan data dari para mahasiswa juga sangat penting untuk tambahan referensi ke Komisi A dan B untuk mencari solusi terbaik.

Mendengar penjelasan tersebut, Pattipeilohy menegaskan, pihaknya akan terus melakukan aksi demo bila tuntutan yang disampaikan tidak direspons secara serius.

“Kami akan menunggu tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi B sehingga kami akan kembali menagih janji tersebut, dan kami tidak akan membiarkan hal ini berlarut begitu saja, tetapi kami akan terus berjuang agar proses ini cepat terselesaikan,” tegasnya. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon