Demo Rahakbauw Salah Alamat Masyarakat Jangan Terkecoh, DCS Golkar Sudah Final

Demo Rahakbauw Salah Alamat

Ambon - Dua anggota DPRD Maluku asal Partai Golkar sudah pasti tidak akan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu Legislatif 2013, pasca kisruh pendaftaran yang ditandai dengan munculnya dua versi DCS.

Keduanya adalah Arnolis Laipeny dan Richard Rahakbauw. Laipeny se­be­lumnya adalah anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Da­ya (MBD). Sedangkan Ra­hak­bauw adalah ang­gota DPRD dari dapil Maluku Tenggara (Mal­ra).

Kepastian itu ter­tuang dalam Surat Ke­putusan (SK) DPP Partai Golkar nomor R-497/Golkar/IV/2013 tertanggal 30 April tentang Perse­tujuan Daftar Calon Sementara Ang­gota DPRD Provinsi Maluku yang ditandatangani Ketua Umum Abu­rizal Bakrie (ARB) dan Sekjen Idrus Marham. Keputusan tersebut juga me­negaskan DCS Golkar sudah final.

Keputusan tersebut mengacu pada Keputusan DPP Partai Golkar Nomor Kep-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tertanggal 15 Januari 2013 ten­tang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar; Surat DPP Partai Golkar Nomor R-492/GOLKAR/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 perihal Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku; Hasil Rapat DPP Partai Golkar dengan ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Papua serta DPD Partai Golkar Provinsi Maluku pada tanggal 29 April 2013 dan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor B-20/DPD/GOLKAR-MAL/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 tentang Penyampaian Nama Calon Anggota DPRD Pro­vinsi Maluku periode 2014-2019 (hasil kompromi).

Dalam keputusan tersebut DPP mengesahkan 9 calon dari Dapil-1 (Kota Ambon), 5 calon dari Dapil-2 (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan), 10 calon dari Dapil-3 (Kabupaten Maluku Tengah), 3 calon dari Dapil-4 (Kabupaten Seram Bagian Timur), 5 calon dari Dapil-5 (Kabupaten Seram Bagian Barat), 8 calon dari Dapil-6 (Kabupaten Ma­luku Tenggara, Kota Tual dan Kabu­paten Kepulauan Aru), dan 5 calon dari Dapil-7 (Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Ma­luku Barat Daya).

DPP sesuai keputusan tersebut menginstruksikan DPD Partai Golkar Maluku untuk menindaklanjuti per­setujuan penetapan dan penge­sahan tersebut sesuai de­ngan ke­tentuan organisasi yang berlaku; mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD provinsi yang sudah mendapatkan persetujuan DPP Partai Golkar ke Komisi Pemi­lihan Umum setempat sesuaio jadwal yang ditetapkan; penetapan dan pe­ngesahan ini bersifat final dan me­ngikat bagi seluruh jajaran peng­urus/fungsionaris/kader dan ang­gota Partai Golkar; serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat DPP Partai Golkar Nomor R-492/GOLKAR/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 perihal Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Seperti diketahui, daftar caleg yang sudah ditetapkan berdasarkan pleno DPD Golkar Maluku dirubah se­enaknya tanpa melakukan koor­dinasi dengan Koordinator Provinsi DPP Partai Golkar, Hamzah Sangadji dan Ketua DPD Golkar Maluku, Zeth Sahuburua. Padahal, 45 caleg yang sudah ditetapkan tersebut su­dah melalui proses seleksi yang matang. 

Otak dibalik kekacauan pendaf­taran caleg DPRD Provinsi Maluku adalah Wakil Ketua Bidang Peme­nangan Pemilu DPP Partai Golkar, Fredy Latumahina. Padahal juklak DPP Nomor 227 mengisyaratkan calon legislatif diramu oleh tim seleksi DPD dan selanjutnya diserahkan ke DPP melalui ketua umum untuk disahkan.

Saat Wakil Ketua Bidang Orga­nisasi DPD Partai Golkar Maluku Husein Toisuta membawa hasil pleno DPD Golkar Maluku tersebut ke Jakarta ternyata sudah disetujui dan tidak ada perubahan nama.

Namun kemudian menjelang pen­daftaran DCS pada tanggal 22 April lalu muncul surat DPP Partai Golkar Nomor R-492/GOLKAR/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 perihal Persetujuan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Maluku. Di surat tersebut ternyata terjadi peru­bahan nama sejumlah calon tanpa sepengetahuan DPD. Salah satu perubahan yaitu Richard Rahak­bauw tidak lagi dipasang pada no­mor urut 1 Dapil-6 (Kabupaten Ma­luku Tenggara, Kota Tual dan Ka­bupaten Kepulauan Aru) namun dipindahkan ke nomor urut 5 Dapil-1 (Kota Ambon).

Kendati demikian, DPD Partai Golkar tetap mendaftarkan di KPU Maluku dengan menyertakan DCS versi hasil pleno DPD sebagaimana tertuang dalam surat B-13/DPD/GOLKAR-MAL/IV/2013.

Akhirnya untuk menyelesaikan kekisruhan ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie meng­gelar pertemuan yang diikuti kedua kubu yang berbeda pandangan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Bakrie Tower lantai 46, Kuningan-Jakarta, 29 April lalu pada pukul 19.00 WIT, yang langsung dipimpin Abu­rizal Bakrie yang dihadiri Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Papua Freddy Latu­mahina serta DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.

Setelah mendengar penjelasan dengan masing-masing kubu, Abu­rizal Bakrie yang akrab disapa ARB  kemudian memutuskan membentuk tim untuk mensinkronkan DCS se­suai usulan dari masing-masing kubu.

Kubu yang bertahan dengan DCS hasil pleno DPD Partai Golkar Ma­luku diwakili oleh Ronny Sianressy, Paulus Mantulameten, Husein Toi­suta dan Roland Tahapary semen­tara kubu yang merubah DCS hasil pleno DPD  diwakili oleh Freddy La­tu­mahina, Fatani Sohilauw dan John Tomasoa. ARB kemudian me­nugaskan Ronny Sianressy untuk memimpin jalannya pertemuan kedua kubu.

Kedua pihak akhirnya bersepakat membahas ulang DCS dan setelah diputuskan ternyata nama Arnolis Laipenny dan Richard Rahakbauw tidak diakomodir. Laipenny sebenar­nya tidak diakomodir dalam DCS hasil pleno DPD Partai Golkar Malu­ku, namun Fredy Latumahina yang merombak DCS tersebut justru me­nempatkan Laipenny dari dapil MTB-MBD. Begitu juga dengan Rahakbauw, sesuai DCS hasil pleno DPD Partai Golkar Maluku ternyata me­nempatkan yang bersangkutan di urutan pertama dapil Malra-Kota Tual-Aru namun lagi-lagi Latuma­hina merombak dan memindahkan­nya ke dapil Kota Ambon.

Saat proses pendaftaran bakal caleg di KPU Maluku, Senin (22/4), Rahakbauw terlihat begitu getol memperjuangkan DCS sesuai ke­putusan DPP sebagaimana yang dirombak Freddy Latumahina. Namun di kemudian hari ternyata perjuangan Rahakbauw sia-sia. Latumahina yang awalnya meng­gunakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini sebagai striker justru berdiam diri saat nama Rahakbauw tak diakomodir di DCS.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Maluku, Husein Toisuta saat jumpa pers di Sekre­tariat DPD Partai Golkar Maluku, Senin (20/5) menjelaskan, hasil kerja tim sinkronisasi tersebut kemudian dibacakan di depan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Mu­hamamd yang saat itu dipercayakan oleh ARB untuk memimpin lanjutan pertemuan, karena ARB harus me­ninggalkan ruang pertemuan guna menghadiri acara lain.

“Setelah hasil dibacakan dan disetujui, ternyata ada salah satu pen­dukung FL yaitu Djauhari Oratmangun yang mempertanyakan tidak diakomodirnya Richard Ra­hakbauw dalam DCS. Hal itu ke­mudian dijawab oleh Fadel dengan menegaskan, saat pertemuan tidak lagi membahas orang per orang sebab penetapan dan pengesahan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus/fungsio­naris/kader dan anggota Partai Golkar,” jelasnya.

Dikatakan, jika Ketua DPD Partai Golkar mengakomodir Rahakbauw maka hal itu justru akan berten­ta­ngan dengan keputusan DPP Partai Golkar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen.

“Karena itu jika Ketua DPD Golkar mengakomodir Rahakbauw maka itu sama saja dengan menetang kepu­tusan DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Apa­lagi Sahuburua tidak ikut serta dalam rapat tim sinkronisasi tersebut,” kata Toisuta yang saat jumpa pers ter­sebut didampingi Tim Seleksi DCS Partai Golkar diantaranya Ronny Sianresy, Anos Jeremias, Hanny Pariela, Abraham Malioy, Paul Man­tulameten, Jusuf Keliwawa dan Roland Tahapary,” katanya.

Toisuta juga menegaskan, demo yang dilakukan Rahakbauw salah alamat karena seharusnya ditujukan ke DPP Partai Golkar.

“Demo yang dilakukan Rahak­bauw salah alamat karena seharus­nya dilakukan di DPP Partai Golkar tersebut itu merupakan keputusan DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen,” tandas­nya. (S-12)



Berita Terkait


Ambon