Kriminal ›› Diduga, Dana PNPM di Negeri Pelauw Dikorupsi Polsek Haruku tidak Tindaklanjut

Diduga, Dana PNPM di Negeri Pelauw Dikorupsi

Ambon - Upaya pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat dan memperbaiki berbagai infrastruktur melalui Program Nasional Pember­dayaan Masyarakat (PNPM) Man­diri, justru dimanfaatkan oleh ok­num-oknum yang tidak bertanggung­jawab dengan menyalagunakan anggaran atau mengkorupsi dana tersebut.

Dugaan korupsi anggaran PNPM Mandiri itu terjadi di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah (Mal­teng). Paket PNPM Mandiri ta­hun 2012 melalui progran cerdas dan sehat dibidang pendidikan dan kesehatan yang diperuntukan untuk siswa miskin pada berbagai sekolah di ibukota Kecamatan Pulau Haruku itu justru dikorupsi oleh tim yang menangani dana PNPM Mandiri.

Anggaran untuk paket cerdas dan sehat dibidang pendidikan dan kesehatan itu sebesar Rp.300 juta, namun kenyataaannya anggaran tersebut disalahgunakan. Dugaan penyalagunaan dana PNPM Man­diri di Negeri Pelauw ditemukan oleh Forum Peduli Matasiri Pelauw.

Ketua Tim Forum Peduli Matasiri Pelauw, Abubakar Latupono kepada wartawan di Ambon, Selasa (2/4), mengungkapkan, alokasi anggaran PNPM sebesar Rp.300 juta itu dialokasikan untuk ratusan siswa miskin berupa dana transportasi bagi siswa miskin, guru, tenaga honor dan pengadaan paket seragam sekolah bagi siswa miskin pada berbagai sekolah seperti SMP dan SD di Negeri Pelauw.

Ia mengungkapkan, penyeleweng­an dana PNPM tersebut telah mere­sahkan masyarakat sehingga telah dilaporkan ke Polsek Pulau Haruku pada 12 Maret 2013 lalu, namun hingga kini tidak ada tindaklanjut.

Latupono mengungkapkan, pi­hak­nya akan melaporkan penyala­gunaan dana PNPM di negeri Pe­lauw ke Polres Pulau Ambon dan Pu­lau-Pulau Lease untuk diusut tun­tas.

“Berdasarkan hasil investigasi Forum Peduli Matasiri Pelauw, dite­mukan banyak kejanggalan seperti memberikan biaya transportasi untuk siswa miskin, guru dan tenaga honor pada beberapa sekolah yang mestinya diberikan Rp.120 ribu per orang, namun kenyataannya hanya diberikan Rp.60 ribu saja. Hal ini ditemukan pada SMP Negeri 1 Pulau Haruku dengan jumlah siswa sebanyak 249 orang dimana ratusan siswa ini harus menerima dana tersebut untuk jatah dua (2) bulan,” jelas Latupono.

Kejanggalan lain adalah ditemu­kan di SD Islam Al Khairiyah Ory dimana dalam daftar tercatat 60 siswa, namun yang menerima dana hanya 30 siswa dengan masing-masing siswa menerima Rp.30 ribu dari yang mestinya Rp.120 ribu.

Hasil penelusuran tim ini juga menemukan sejumlah guru honor yang terdaftar sebagai penerima dana PNPM itu tidak mendapat dana tersebut. Ia menandaskan, kasus tersebut harus diusut tuntas dan tidak membiarkan oknum-oknum yang bersenang-senang diatas penderitaan rakyat. (S-26)



Berita Terkait


Ambon