Diduga, Perusahaan Keluarga Waplau Monopoli Proyek di Buru

Diduga, Perusahaan Keluarga Waplau Monopoli Proyek di Buru

Namlea - Sebanyak empat perusahaan besar milik keluarga Sonny Waplau, ditengarai kuat memonopoli proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Buru.

Data Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku menyebutkan, dalam kurun waktu dua tahun anggaran terakhir ini, perusahaan milik keluarga Sonny Waplau ini mengerjakan seluruh proyek jalan dan jembatan di Pulau Buru yang dibiayai APBN.

Hal itu diungkapkan Ketua LIRA Maluku, Yan Sariwating kepada Siwalima, Minggu (18/9) setelah ia berulang kali mendatangi Kabupaten Buru dan juga mengunjungi Kabupaten Buru Selatan bulan lalu. “Keempat perusahaan ini telah menggurita di Pulau Buru dan dibawa kendali langsung adik kandung Sonny Waplau, bernama Alen Waplau, sehingga sulit untuk dilawan perusahaan lain,” beber Sariwating.

Sariwating mengaku sudah bertemu dengan beberapa pejabat dan ia memperoleh keterangan bahwa berbagai program yang masuk ke Pulau Buru itu turut mendapat campur tangan Sonny Waplau , anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang duduk di Komisi V.

Peran Sonny ini diakui sangat penting dalam meloloskan program-program tersebut, terutama di bidang parasarana jalan dan jembatan.

Namun setelah dananya turun ke daerah, akui Yan Sariwating, dalam pakteknya selalu dikerjakan oleh empat perusahan besar milik keluarga Sonny Waplau.

Empat perusahaan besar itu masing-masing PT. Mutu Utama Konstruksi, PT. modern Widya Technical, PT. Lintas Equator dan PT. Tarawesi Arta Megah.

Terindikasi KKN

Selain tuduhan adanya praktek monopoli, LIRA juga menengarai ada unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terhadap proyek-proyek yang ditangani perusahaan yang dikendalikan adik kandung Sonny waplau ini.

Hal itu sudah dimulai dari awal proses tender. Misalnya tiga paket proyek besar yang ditangani di tahun anggaran 2010 lalu, masing-masing: Satu, pekerjaan preservasi berkalan jalan dalam Kota Namlea yang ditangani PT. Lintas Equator dengan nilai Rp 4,176 milyar. Dua, pekerjaan preservasi berkalan jalan Modanmohe-Namrole ditangani PT. Mutu Utama Konstruksi  dengan nilai Rp 6,892 milyar. Tiga, pekerjaan preservasi berkalan jalan Mako-Modanmohe ditangani PT. Mutu Utama Konstruksi jo PT. Tarawesi Artha Megah dengan nilai kontrak Rp 8,048 milyar.

LIRA mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku agar mengusut tiga proyek besar ini, karena dari awal proses tender hanya diikuti perusahaan dari dua group pemilik modal, yakni perusahaan dibawa kendali Alen Waplau dan perusahaan dibawa kendali John Sutaner.

Karena itu ditengarai kuat kalau perusahan milik John Sutaner itu hanya dipinjam pakai benderanya, sehingga dengan mudah dapat diatur skenario agar ketiga proyek itu tetap berada dalam genggaman perusahaan milik keluarga Sonny Waplau.

Perusahan yang mengikuti proses tender dalam tiga proyek tersebut masing-masing, PT. Handayani Gema Citra, PT. Karya Ruatha, PT. Anugrah Karya Arga Sentosa, PT. Cahaya Mas Perkasa, PT. Mutu Utama Konstruksi, PT. Tarawesi Artha Megah, PT. Lintas Equator dan PT. Modern Widya Technical.

Indikasi pengaturan atau dugaan kongkalikong dalam proses tender proyek tersebut sangat kental sekali, sehingga selain menyalahi Keppres Nomor 80, juga menyalahi Peraturan MenPU Nomor 604 tahun 2005 dan Peraturan MenPU Nomor 43 tahun 2007, serta menyalahi surat Edaran Irjen PU Nomor 6 tahun 2006.

Bercermin kepada Peraturan Menteri PU dan Edaran Irjen PU tersebut, ada indikasi kuat telah terjadi pengaturan dalam proses tender tersebut, tapi tidak pernah dilaporkan panitia, sehingga Sariwating menuding panitia turut bekerjasama dengan perusahaan pemenang tender.

Hal ini juga berulang dalam proses tender jalan dan jembatan di Pulau buru  tahun anggaran 2011 yang telah selesai dilakukan bulan Maret lalu.

Dari penyerapan dana APBN yang mencapai seratus milyar lebih, nyaris tidak ada kontraktor dari luar group perusahaan milik keluarga Sonny Waplau yang diberikan kesempatan menang dalam tender proyek tersebut. “Pak Sonny turut berjuang membantu percepatan pembangunan jalan dan jembatan di kampung halamannya. Tapi yang menikmati langsung dana pembangunan justeru perusahaan milik keluarganya juga,” sesalkan Sariwating.

Sampai berita ini diturunkan, Ricky yang tercatat sebagai Direktur PT. Mutu Utama Konstruksi, PT. Modern Widya Technical, PT. Lintas Equator yang mengikat kontrak perjanjian kerja dengan pemilik pekerjaan, tidak berhasil ditemui untuk dimintai konfirmasi.

Menurut salah satu staf di kantor modern Group di jalan Dermaga Namlea, bahwa perusahaan tersebut bukan dibawa kendali Ricky, melainkan langsung ditangani Alen Waplau, adik kandung Sonny Waplau.

“Pak Cai (Alen Waplau-red) sementara ini tidak berada di Namlea. Tanya saja ke beliau, karena beliau yang mengatur perusahan milik keluarga pak Sonny ini,” terang pekerja yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini.

Sementara Alen Waplau yang dihubungi melalui telepon dengan enteng, mengatakan terserah saja kalau mau ditulis proyek ini ada KKN.

Menurutnya, semua proses tender sudah ditempuh sebelum perusahaan yang dikomandaninya itu ditunjuk melaksanakan proyek tersebut. "Silahkan saja kalau mau ditulis proyek ini ada KKN. Tapi tolong di-check dahulu kebenarannya," ujar Waplau. (S-31)



Berita Terkait


Ambon