Daerah ›› Diduga Raja-raja se-Kabupaten SBB Korupsi ADD Tak Ada Laporan Pertanggung Jawaban

Diduga Raja-raja se-Kabupaten SBB Korupsi ADD


Piru - Korupsi berjamaah ternyata bukan hanya terjadi dikalangan elite politik, birokrasi dan swasta di negeri ini, tetapi tengah merambah tingkatan paling bawah yakni, raja-raja atau kepala desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), diduga turut korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) bernilai milyaran rupiah.

Menurut sumberSiwalima di Pemkab Malteng, pembangunan di desa dan dusun tidak lagi menggu­nakan ADD, namun secara keselu­ruhan ditangani melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyara­kat Pedesaan (PNMP) Mandiri, sehingga oknum-oknum raja/kades lebih leluasa menyalahgunakan ADD bukan untuk pembangunan desa, tetapi diduga untuk kepenti­ngan pribadi.

Kata sumber tersebut kepada Siwalima kemarin, berdasarkan Surat Keputusan Bupati SBB Nomor 143-249 tanggal 28 Oktober 2009, total ADD pada 11 kecamatan sebe­sar Rp 4.625.000.000. ADD Untuk Kecamatan Waesala total per tahun Rp 493.439.000 yang diperuntukan bagi tujuh desa.

“Desa Waesala Rp 104 juta, Desa Alang Asaude Rp 39 juta, Desa Buano Utara Rp 92 juta, Desa Buano Selatan Rp 52 juta, Desa Sole Rp 57 juta, Desa Tonu Jaya Rp 64 juta dan Desa Tahalupu Rp 83 juta,” rincinya sumber itu.

Untuk Kecamatan Pulau Manipa, lanjutnya, total per tahun Rp 332.344.000, terbagi pada tujuh desa yaitu, Desa Luhutuban Rp 66 juta, Desa Masawoi Rp 44 juta, Desa Tuniwara Rp 46 juta, Desa Kelang Asaude Rp 46 juta, Desa Tomalehu Barat Rp 45 juta, Desa Tomalehu Timur Rp 41 juta dan Desa Buano Hatuputih Rp 41 juta. Sementara Kecamatan Taniwel total per tahun Rp 806.536.000 terbagi pada 19 desa yaitu,  Desa Rumahsoal Rp 43 juta, Desa Lohia Sapalewa Rp 41 juta, Desa Buria Rp 48 juta, Desa Riring Rp 46 juta, Desa Neniari Rp 39 juta, Desa Mornaten Rp 47 juta, Desa Nikulukan Rp 39 juta.

Selanjutnya, Desa Nuniali Rp 40 juta, Desa Lisabata Rp 44 juta, Desa Taniwel Rp 49 juta, Desa Uweth Rp 40 juta, Desa Hulung Rp 42 juta, Desa Kasieh Rp 45 juta, Desa Nukuhay Rp 40 juta, Desa Pasinalo Rp 39 juta, Desa Niwelehu Rp 42 juta, Desa Laturake Rp 39 juta, Desa Wakolo Rp 39 juta dan Desa Patahuwe Rp 37 juta.

Hal yang sama juga terjadi pada Kecamatan Taniwel Timur total per tahun Rp 629.941.000 terbagi pada 15 desa yaitu, Desa Sohuwe Rp 41 juta, Desa Maloang Rp 40 juta, Desa Lumahlatal Rp 40 juta, Desa Matapa Rp 40 juta, Desa Seakasale Rp 41 juta, Desa Makububuy Rp 44 juta, Desa Sukara Rp 42 juta, Desa Uwen Pantai Rp 40 juta, Desa Tounussa Rp 42 juta, Desa Musihuwey Rp 41 juta, Desa Solea Rp 42 juta, Desa Waraloin Rp 42 juta, Desa Walakone Rp 42 juta, Desa Hatunuru 41 juta dan Desa Lumapelu Rp 45 juta.

Sedangkan untuk  Kecamatan Amalatu total per tahun Rp 346.014.000 terbagi pada tujuh desa diantaranya, Desa Tala Rp 42 juta, Desa Seriholo Rp 43 juta, Desa Hualoy Rp 54 juta, Desa Tomalehu Rp 42 juta, Desa Latu Rp 60 juta, Desa Tihulale Rp 47 juta dan Desa Rumahkay Rp 55 juta.

Untuk Kecamatan Kairatu total per tahun Rp 375.731.000 terbagi tujuh  yaitu, Desa Kamarian Rp 72 juta, Desa Seruawan Rp 40 juta, Desa Kairatu Rp 84 juta, Desa Waimital Rp 57 juta, Desa Hatusua Rp 42 juta, Desa Waipirit Rp 37 juta dan Desa Uraur Rp 41 juta.

Kecamatan Kairatu Barat total per tahun Rp 267.158.000 terbagi pada enam desa, Desa Waihatu Rp 43 juta, Desa Waesamu Rp 39 juta, Desa Nuruwe Rp 44 juta, Desa Kamal Rp 60 juta, Desa Waisarisa Rp 40 juta dan Desa Lohiatala Rp 39 juta.

Untuk Kecamatan Inamosol total per tahun Rp 240.050.000,- terbagi pada lima desa,  Desa Rambatu Rp 43 juta, Desa Rumberu Rp 48 juta, Desa Hunitetu Rp 56 juta, Desa Hukuanakota Rp 46 juta dan Desa Manusa Rp 44 juta.

Sedangkan Kecamatan Elpaputih total per tahun Rp 321.268.000 terbagi pada tujuh desa, Desa Huku Kecil Rp 43 juta, Desa Sumeith Pasinaro Rp 43 juta, Desa Ahiolo Abio Rp 47 juta, Desa Watui Rp 41 juta, Desa Elpaputih Rp 54 juta, Desa Sanahu Rp 44 juta dan Desa Wasia Rp 45 juta.

Demikian juga di Kecamatan Seram Barat total per tahun Rp 385.029.000 terbagi pada tujuh desa, Desa Piru Rp 93 juta, Desa Neniari Rp 34 juta, Desa Morekauw Rp 36 juta, Desa Lumoli Rp 40 juta, Desa Eti Rp 77 juta, Desa Kaibobu Rp 42 juta dan Desa Kawa Rp 60 juta.

Sementara di Kecamatan Huamual total per tahun Rp 427.490.000,- terbagi pada lima Desa Luhu Rp 165 juta, Desa Iha Rp 71 juta, Desa Kulur Rp 38 juta, Desa Lokki Rp 112 juta dan Desa Ariate Rp 39 juta.

Sumber ini menduga, dana-dana tersebut tidak digunakan secara baik, sehingga perlu diusut oleh aparat penegak hukum baik kejak­saan maupun kepolisian, karena di era keterbukaan publik, penggu­naan anggaran haruslah transpa­ransi, dimana masyarakat

Memiliki peran untuk turut meng­awasi roda pembangunan termasuk penggunaan anggaran.

Hal yang sama juga dikatakan sala satu staf Dinas  Pemberdayaan SBB kepada Siwalima  mengungkapkan, dana ADD yang dicairkan raja-raja dari tahun ke tahun, sampai saat ini belum melaporkan pertangung jawaban  atas pengunaan dana ADD tersebut.

“Sebabnya setiap pencairan ADD seharusnya setiap raja harus mela­por­kankannya tiap tahun ke dinas terkait untuk dipertangung jawab­kan, dari setaip pencairan  ADD, na­mun hingga saat ini belum satupun raja memasukan laporannya sehing­ga membuat dinas terkait kewala­han,” jelas sumber ini yang meminta namanya tak dikorankan. (S-33)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon