Hukum ›› Direktur BPS Tersangka Tindak Pidana Pertambangan Gunung Botak

Direktur BPS Tersangka


Ambon - Direktur PT Buana Pratama Sejahtera, Fakri ditetapkan sebagai tersangka  kasus tindak pidana pertambangan di Gunung Botak, Gogrea dan Sungai Anahoni, Kabupaten Buru. 

Fakri  adalah tersangka pertama yang ditetapkan oleh penyidik Direktorat Tipi­dter Bareskrim Polri.

“Tersangka ini ditetapkan setelah penyidik Bareskrim mendapatkan sejumlah bukti kuat,” kata Kasubdit II Direk­torat V Bareskrim Polri,  Kombes Sulistyono, saat mem­berikan keterangan ke­pada wartawan, di ruang Humas Polda Maluku, Jumat (11/1).

Sulistyono didampingi oleh Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Firman Na­inggolan, dan Kabid Humas Kombes M Roem Ohoirat.

Sulistyono mengatakan, penyidi­kan kasus pertambangan di Gunung Botak tak hanya menyangkut peja­bat  daerah, tetapi juga korporasi.

“Untuk pertambangannya PT BPS sudah ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai ter­sangka. Karena ini adalah corporate, berarti yang ditetapkan tersangka adalah corporatenya. Baik itu pemi­lik perusahaan maupun lainnya,” jelasnya.

Tidak hanya PT BPS, kata Sulis­tyono, tidak menutup kemungkinan perusahaan lain juga dijerat, ter­masuk pejabat daerah. Sebab, pe­ngembangan penyidikan sementara berjalan.

“Sejumlah pihak lain, baik peru­sahaan termasuk aparat pemerinta­han dan pejabat akan dilidik, karena ini juga menyangkut dengan izin-izin bagi perusahaan-perusahaan di Gunung Botak dan sekitarnya,” ujarnya. 

Sulistyono menegaskan, kasus tindak pidana pertambangan di Gunung Botak, Gogrea dan Sungai Anahoni, dan juga pencemaran dan pengruskan lingkungan akibat peng­gunaan merkuri dan sianida akan diusut  hingga tuntas. “Yang dita­nga­ni oleh penyidik Bareskrim pasti tuntas,” tandasnya.

Beri Izin

Dari sisi pemerintah, Gubernur Maluku, Said Assagaff  dan anak buahnya Kepala Dinas ESDM Matha M Nanlohy yang paling bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana pertambangan di Gunung Botak, Gogrea dan Sungai Anahoni, Kabupaten Buru. 

Assagaff dan Martha yang selama ini mengurus tambang emas di Gunung Botak dan sekitarnya. Izin diteken oleh Assagaff. Selanjutnya Martha yang menjalankan peran teknis di lapangan.

Ada lima perusahaan yang diberi izin oleh Assagaff untuk menggarap emas di Gunung Botak dan sekitar­nya yaitu PT BPS, PT Sinergi Saha­bat Setia (SSS), PT.Prima Indo Per­sada (PIP), PT.Citra Cipta Prima (CCP) dan PT. Ski Global Energi (SKE).

Izin yang diberikan tidak gratis. Tak jelas berapa anggaran yang dikucurkan  perusahaan lain. Namun PT BPS jelas angkanya. Perusahaan ini mengucurkan uang Rp 4,6 miliar ke rekening Martha.  Keberadaan uang tersebut juga diketahui oleh gubernur.

Harus Masuk ke APBD

Kalangan akademisi, DPRD bahkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Maluku saat itu, Zulkifi Anwar mengkritik keras kebijakan Martha.

Mereka menilai, kucuran dana miliaran rupiah dan ditampung di rekening Martha menabrak aturan. Harusnya uang itu masuk ke APBD.

“Harusnya dana yang masuk dari pihak ketiga harus masuk sebagai pendapatan di APBD dan keluar sebagai belanja program, dan itu baru sesuai dengan aturan,” kata Zulkifi saat ditanya Komisi B DPRD Maluku menyangkut mekanisme penyaluran dana pihak ketiga ke Pemprov Maluku.

Zulkifi menjelaskan, peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah bersifat onimbus regulation (menyeluruh) dan tidak ada SKPD yang mendapat perlakukan khusus.

“Saya mengambil contoh dari PP 58 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 17 ayat 1 dise­butkan bahwa yang menyangkut semua penerimaan atau pendapatan daerah dan yang menyangkut pengeluaran atau belanja daerah dalam bentuk uang atau barang atau jasa harus dianggarkan dalam APBD,” jelasnya.

Zulkifi melanjutkan, merujuk kepada perjanjian kerjasama Kadis ESDM dan PT. BPS tidak ada satu klausul yang mengatur dana ke kas daerah. Padahal jika dana pihak ketiga dikelola diluar APBD sudah menyalahi aturan.

“Harusnya dana yang masuk dari pihak ketiga harus masuk sebagai pendapatan di APBD dan keluar sebagai belanja program dan itu baru sesuai dengan aturan. Ketika kelola diluar APBD sudah salahi regulasi. Dan apa yang sudah terjadi dengan Kadis ESDM, silahkan bapak, ibu anggota Komisi B menilai sendiri,” tandas Zulkifi.

Zulkifi mengaku tidak tahu berapa besar dana dari PT.BPS yang masuk ke rekening Kadis ESDM. Ia menegaskan, dalam pembuatan dokumen kerjasama seharusnya Dinas ESDM tidak membuatnya sendiri, karena harus melibatkan biro hukum untuk menilai apakah sudah sesuai dengan aspek legalitas serta biro ekonomi dan investasi sebagai pengawasan. Dan juga harus dilibatkan BPPKAD dan Inspektorat.

Merasa disokong oleh gubernur, Martha tak ambil pusing dengan kritikan. Ia tetap ngotot,  kalau apa yang dilakukannya sudah benar.

“Kalau ada masalah, mungkin sejak tahun 2015 saya sudah dita­han,” ujar Martha penuh percara diri. 

Kini Martha mati kutu. Ia dan pejabat lainnya, tinggal menunggu waktu karena penyidik Bareskrim sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon