Kriminal ›› Direktur Poltekes Cs Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Direktur Poltekes Cs Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Ambon - Direktur Polteknik Kesehatan (Poltekes) Negeri Ambon, Ham­dan Tunny dan stafnya Ita La Tho dituntut 1,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka dinyatakan terbukti me­ng­korupsi anggaran pemeliha­raan kampus senilai Rp 420.500.000,-.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU, Ikhsan Nasrulloh dan I Made Juri Imanu dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tin­dak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (10/4).

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Agam Syarief Baha­rudin, didampingi hakim anggota, Herry Liliantoro dan Abadi.

Dalam tuntutannya, JPU me­nga­takan, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ber­salah melakukan tindak pidana korupsi anggaran pemeliharaan kampus tahun 2011.

Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pem­be­rantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah de­ngan UU Nomor 20 tahun 2001 ten­tang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menuntut para terdakwa dengan hukuman 1,6 tahun penjara dipotong masa penahanan, JPU juga  menuntut para terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 451 ribu.

Jika uang pengganti tersebut ti­dak dibayar dalam waktu satu bulan sesu­dah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik para terdakwa akan disita dan dilelang untuk me­nutupi uang pengganti tersebut.

Jika para terdakwa tidak mempu­nyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

Selain itu menghukum pula para ter­dakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair pidana kuru­ngan pengganti selama tiga bulan. 

Untuk diketahui, JPU dalam dak­waannya menjelaskan, pada ta­hun 2011, Poltekes Ambon menda­pat­kan alokasi dana APBN yang tertuang dalam DIPA Nomor : 1375/024-12.2.01/29/2011 tanggal 20 De­sember 2010 sebesar Rp 28.134.114.000,- dimana terdapat mata anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran sebe­sar Rp 3.777.000.000.-

Pada tahun itu juga terdapat ke­giatan pemeliharaan gedung kampus dengan nilai kegiatan sebesar Rp 420.500.000.- Pemeliharaan tersebut tidak dianggarkan dalam DIPA Pol­tekes 2011, namun dana untuk kegia­tan ini atas perintah terdakwa Hamdan Tuny selaku Direktur Poltekes dan Kua­sa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut masuk dalam mata anggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran.

JPU menjelaskan, kalau kegiatan pemeliharaan gedung kampus ini dibentuklah panitia pemeliharaan berdasarkan SK terdakwa selaku Direktur Poltekes Negeri Ambon.

Sayangnya, dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung tidak pernah dibentuk panitia lelang dan bahkan tidak pernah dilakukan lelang. Tapi dibuat dokumen seolah-olah kegiatan lelang telah dilakukan dan dokumen lelang tersebut ditandata­ngani oleh panitia pemeliharaan seolah-olah sebagai panitia lelang atas perintah para terdakwa.

Hamdan Tuny selaku KPA dan Ita La Tho selaku Pejabat Pembuat Ko­mitmen (PPK) dan berdasarkan doku­men lelang itu, CV.Adiyasa Pratama dengan Direkturnya Wisnoe Ward­hani (DPO) ditunjuk untuk melaksa­nakan kegiatan pemeliharaan gedung kampus Poltekes Ambon.  CV.Adiyasa Pratama melaksanakan kegiatan pemeliharaan gedung tanpa adanya kontrak melainkan atas perintah lisan dari Ita La Tho. Dan kemudian doku­men-dokumen terkait pelelangan dan kontrak atas perintah terdakwa Hamdan Tuny baru dibuat setelah pekerjaan selesai dilak­sanakan. (S-32)



Berita Terkait


Ambon