Kriminal ›› Direskrimsus Enggan Tahan Wakil Bupati Aru

Direskrimsus Enggan Tahan Wakil Bupati Aru


Ambon - Kasus dugaan korupsi dana MTQ XXIV Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2011 dengan tersangka Wakil Bupati Aru, Umar Djabumona mulai redup di penyidik Direktorat Reser­se dan Kriminal Khusus (Reskrim­sus) Polda Maluku.

Bagaimana tidak, janji institusi tersebut untuk menahan orang no­mor dua di kabupaten penghasil mu­tiara itu tak kunjung kesampaian.

Jangankan menahan, surat izin penahanan pun tidak jelas ujung pangkalnya. Ketika wartawan mem­per­tanyakan soal izin penahanan, jawaban yang didapat selalu sudah dilayangkan ke presiden. Namun dari berbagai sumber yang beredar di Reskrimsus menyebutkan, “surat sakti” izin penahanan presiden itu tertahan di Bareskrim Mabes Polri.

“Surat itu sebenarnya sudah di Bareskrim namun tidak mungkin mereka sampaikan ke presiden, sebab sudah ada deal untuk itu. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku seharusnya proaktif, tapi kami juga tidak tahu ini persoalan orang berpangkat, kita ini orang kecil,” ungkap sumber Siwalima di jajaran Diteskrimsus Polda Maluku, Selasa (12/2).

Informasi lain, menyebutkan, penyidik Ditreskrimsus seakan “kasihan” karena sebelumnya dalam kasus ini istri Wakil Bupati Aru, Henny Djabumona dan lima tersang­ka lainnya lebih dulu ditahan.

Menurut sumber Siwalima, hal inilah yang menjadi alasan, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku ogah menahan Umar Djabumona.

“Kasihan juga kalau mau tahan Umar, istrinya itu sudah ditahan, sebaiknya Umar tidak usah ditahan, nanti juga kasus itu sampai di peng­adilan, karena sudah ada perintah Kapolri untuk dilanjutkan ke peng­adilan,” kata sumber tersebut.

Terlepas dari persoalan Umar Djabumona ditahan polisi  atau tidak, tetapi menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Aru, Legent Apanath, polisi mesti memposisikan kasus Djabumona adalah pidana korupsi.

Menurutnya, hukum tidak me­mandang bulu, sebab itu dalam kasus korupsi dana MTQ Kepulau­an Aru dengan tersangka Umar Dja­bumona, seharusnya yang bersang­kutan mendapat perlakuan yang sama dengan tersangka lainnya.

Disisi lain kata Apanath, Direktur Reskrimsus selama ini mulutnya terlalu ‘berminyak’. Banyak janji, banyak komentar di media yang tidak ada satupun memiliki unsur kebenaran.

“Saya katakan itu dalam kaitannya dengan persoalan pencekalan Umar yang oleh Diresktur Reskrimsus, Kombes Sulistyono katanya sudah dicekal, padahal yang bersangkutan bebas keluar daerah. Ini pernyataan-pernyataan yang membuat bingung masyarakat,” tandasnya.

Dalam menuntaskan kasus ko­rupsi dana MTQ tambah Apanath, penyidik Ditreskrimsus seharusnya objektif untuk menghindari peni­laian miring masyarakat.

“Persoalannya adalah ini kasus korupsi, siapapun yang diduga ter­libat harus mendapat ganjaran yang sama. Jika seandainya suatu ketika ada oknum yang diduga korupsi dan dia orang kecil katakanlah bu­kan kepala daerah atau eks kepala daerah atau pejabat apapun itu, polisi lalu menahannya, masyarakat akan komplain. Polisi menahan yang satu, membiarkan yang lain bebas berkeliaran. Ini penegakan hukum macam apa yang dipertontonkan polisi,”  ungkap Apanath.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku, AKBP Hasan Mukadar yang ditemui di ruang kerjanya Selasa (12/2) mengaku, izin penahanan Djabumona merupakan kewenangan Bareskrim.

“Memang surat izin sudah dilayangkan jauh hari ke Bareskrim. Surat itu sudah di Bareskrim, tinggal dikirim ke presiden. Persoalan dikirim inilah yang belum ada informasi,” kata Mukadar.

Menyangkut hasil gelar perkara Djabumona di Bareskrim apakah termasuk izin penahanan sudah dilayangkan ke presiden, mantan Kapolres Seram Bagian Timur (SBT) ini mengaku tidak mengetahuinya.

“Kalau soal itu kami belum menge­tahui, tetapi nantilah akan dikoordi­nasikan secepatnya,” janji Mukadar.

Sebelunya, Bareskrim Polri meme­rintahkan penyidik Ditreskrimsus untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi dana MTQ tingkat Provinsi Maluku di Dobo ibukota Kabupaten Kepulauan Aru dengan tersangka Wakil Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona.

Kepada Siwalima di Ambon Sabtu (9/2), Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Hasan Mukadar menjelaskan, Mabes Polri melalui Bareskrim Polri dalam gelar perkara memerintahkan penyidik Polda Maluku yakni Ditreskrimsus untuk melanjutkan kasus MTQ dengan tersangka Wakil Bupati Aru, Umar Djabumona.

“Jadi hasil gelar perkara di Bares­krim Polri itu diperintahkan agar kasus MTQ Aru dengan tersangka Wakil Bupati, Umar Djabumona dilanjutkan sampai ke pengadilan,” kata Mukadar.

Dalam kasus korupsi anggaran MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXIV ini, Ditreskrimsus sudah me­ng­urung istri Wakil Bupati Kepu­lauan Aru, Henny Djabumona di penjara, Jumat (7/12).

Henny ‘diseret’ bersama empat ter­sangka lainnya ke Rumah Taha­nan (Rutan) Polda Maluku, Tantui, yaitu mantan Staf Ahli Bidang Pe­merintahan Kabupaten Kepulauan Aru Ambo Walay, anggota KPU Aru Jermina Larwuy, Bendahara KPU Aru Reny Awal, dan pemilik Rumah Makan Prima Rasa, Jefry Oersepuny. Disusul Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Aru, William Botmir, Sabtu (8/12).

Untuk diketahui, guna membiayai penyelenggaraan MTQ XXIV Ting­kat Provinsi Maluku Tahun 2011 yang dilaksanakan di Dobo, telah dianggar­kan anggaran sebesar Rp 8 milyar dalam APBD Kabupaten Kepulauan Aru yang diprediksi sudah cukup untuk membiayai ke­giatan persiapan sampai dengan pelaksanaan MTQ.

Bila ditambah dengan bantuan Pemprov sebesar Rp 500 juta, maka total anggaran untuk pelaksanaan MTQ berjumlah Rp 8.500.000.000.

Dana Rp 8,5 milyar tersebut belum habis terpakai, dan terdapat saldo sebesar Rp. 13.630.190 dari realisasi sebesar Rp 8.486.369.810.

Namun atas perintah langsung dari Umar Djabumona yang kala itu menjabat Plt Bupati Kepulauan Aru, kepada Bendahara Sekretariat Daerah Elifas Leua untuk mengeluar­kan sejumlah anggaran sebesar Rp. 4.392.351.894 yang digunakan untuk tambahan kegiatan MTQ sebesar 2.964.652.644 dan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1.424.699.250.

Hal ini sangat tidak wajar, jika ada tambahan anggaran di luar APBD untuk kegiatan yang sama, semen­tara kegiatan tersebut yang dibiayai dari APBD tidak habis terpakai.

Perintah Plt Bupati kepada Ben­dahara Sekretariat Daerah untuk mengeluarkan dana dari kas daerah menyalahi mekanisme dan tata kelola keuangan daerah. Sebab, selain tanpa koordinasi dengan Sek­retaris Daerah selaku Kuasa Peng­guna Anggaran Daerah juga tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Kabupaten Aru.

Untuk Bidang Konsumsi baik yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.072.394.407 dan tambahan dana diluar APBD sebesar Rp 485.857.044 dicairkan oleh istri Plt Bupati Aru, Henny Djabumona tidak sesuai mekanisme, karena pengelolaan ang­garan Bidang Konsumsi seharusnya dikelola oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, sementara. Henny Djabumona bukan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Berdasarkan hasil audit BPKP Maluku, terdapat kerugian negara sebesar Rp 271 juta. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon