Daerah ›› DPRD Aru: Pembangunan Dermaga Ferry Dobo Salah Perencanaan

DPRD Aru: Pembangunan Dermaga Ferry Dobo Salah Perencanaan


Dobo - Pembangunan Dermaga Ferry Dobo yang menghabiskan anggaran Rp 7 milyar hingga kini tak dapat digunakan. Ini diakibatkan adanya kesalahan saat tahapan peren­canaan.

“Kesalahannya itu ada pada tahapan perencanaanya. Terbukti akibat salah perencanaan maka dampaknya pada hasil pekerjaan tersebut. Setahu saya, untuk pembangunan suatu proyek, awalnya harus dilakukan survei lokasi terlebih dahulu apakah lokasi tersebut dengan kedalaman lautnya dapat dijadikan untuk pemba­ngunan dermaga ferry ataukah tidak. Jika memenuhi persyaratan silah­kan dibangun namun jika ti­dak maka sebaiknya dari awal tidak perlu dibangun,” tandas Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Marthen Tuhumury kepada Siwalima, di Dobo, Kamis (5/3).

Dikatakan, Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Dobo harus se­segera mungkin mengusut pembangunan dermaga ferry Dobo, agar pihak-pihak yang terlibat dapat mempertang­gung­ja­wabkan proyek ter­sebut.

“Bagaimana mungkin pro­yek yang menelan biaya Rp. 7 miliar lebih ini dibangun demi pelayanan perhubungan di daerah ini lalu kemudian hasilnya mubazir karena tidak bisa difungsikan,” katanya.

Tuhumury menjelaskan, kondisi ini sudah sangat lama terjadi, namun hingga kini aparat penegakan hukum seakan tidak pernah melihat masalah tersebut.

“Dengan pengembangan jalur transportasi antar Pro­vinsi Maluku dan Papua ke­depan dengan menempatkan Kabu­paten Kepulauan Aru sebagai pintu utama masuk dari Papua dan ke Papua mestinya hal ini sudah dipikirkan pemerintah sejak awal. Pemerintah daerah juga harus melihat kondisi ini, bagaimana cara agar dermaga ferry tersebut yang dibangun sejak tahun 2004 dengan me­nelan biaya miliaran rupiah ter­sebut dapat difungsikan seba­gaimana mestinya,” jelasnya.

Pemerintah Harus Perbaiki

Senada dengan Tuhumury, Anggota DPRD Maluku, Freddy Rahakbauw meminta pemerintah setempat segera memperbaiki dermaga tersebut.

Kepada Siwalima melalui telepon seluler, Kamis (5/3) Rahakbauw mengaku Pemkab Aru telah memintanya seba­gai sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku-6 (Kabupaten Aru, Malra dan Kota Tual) untuk mengajukan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait sarana dermaga tersebut maupun kapal ferry.

“Sebagai wakil dari Kabu­paten Aru, saya sudah me­nyam­paikan aspirasi tersebut kepada staf Kementerian Perhubungan saat komisi C DPRD menyampaikan aspirasi dan mereka merespons de­ngan baik,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, kendati sudah menghabiskan anggaran Rp 7 milyar lebih, namun dermaga Ferry Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru namun hingga kini tidak dapat difungsikan. Proyek yang menghabis­kan anggaran yang digelon­torkan dari dari APBN tahun anggaran 2004 tersebut kini mubazir.

Proyek ini mulai dikerjakan sejak tahun 2004 saat Kabu­paten Aru dipimpin Caretaker Bupati Jopie Patty dan baru selesai dikerjakan pada tahun 2009 serta diresmikan oleh Bupati (Alm) Theddy Tengko.

Dermaga yang begitu mewah itu dibangun saat Kadis Per­hubungan Provinsi Maluku dijabat (Alm) Ali Pellu. Dermaga dilengkapi sejumlah infra­struktur pendukung seperti kan­tor, 4 unit rumah dinas, 1 unit menara suar kini bagaikan kawasan kumuh, akibat fasi­litas-fasilitas tersebut justru telah rusak.

Fasilitas tersebut juga tidak bisa difungsikan karena keda­la­man airnya sangat dangkal, akibat terjadinya endapan lumpur. Areal dimaksud meru­pakan jalur arus endapan lumpur dari Pulau Wokam.

Beberapa kali sudah dila­kukan pengerukan endapan lumpur tersebut saat Kadis Perhubungan Aru dijabat Jemy Anggrek pada tahun 2004-2011, namun tetap saja hingga kini tidak bisa digunakan.

Berdasarkan pantauan Siwa­lima di lokasi dermaga tersebut, Sabtu (28/2) sangat jelas terli­hat, terjadi kerusakan mulai dari dermaga hingga bangunan kantor.

Bahkan dermaga tersebut dialihfungsikan sebagai pasar tradisional ketika pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru dipimpin oleh Plt Bupati Umar Djabumona dan hal itu telah berlangsung hampir tiga tahun lamanya.(Cr-1)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon