Daerah ›› DPRD Dukung Pemekaran Pulau-pulau Terselatan

DPRD Dukung Pemekaran Pulau-pulau Terselatan

Ambon - DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi A mendukung penuh perjuangan pemekaran Pulau-pulau Terselatan dari Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Hal ini disampaikan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Pulau-pulau Terselatan, George Leasa saat hearing dengan Komisi A DPRD Malu­ku, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Pulau-pulau Terse­latan dari wilayah yang terbentang dari  Marsela sampai ke Lirang dekat Ibukota Negara tetangga Timor Leste merupakan kepulauan yang sangat jauh dan sangat terbatas ak­ses-akses pelayanan pemerintahan dan juga sentuhan-sentuhan pem­bangunan .

“Karena MBD merupakan salah satu wilayahnya Provinsi Maluku yang sangat terbelakang dan juga primitif, sehingga satu-satunya menurut kami bahwa solusinya bagaimana memekarkannya menjadi satu dearah baru,” ujar Leasa.

Leasa mengungkapkan, jarak dari Wonreli Kecamatan Pulau-pulau Terselatan ke Distrik Lospalos itu cuma 12 mil, sedangkan salah satu pu­lau Atauru yang merupakan wila­yah Timor Leste itu sangat berde­katan dengan Lirang, Pulau Wetar  itu hanya 4,6 mil.

Karena itu, kalau ada warga di pu­lau Wetar itu ada yang sakit mereka lebih memilih ke Atauru yang salah satunya wilayah Timor Leste atau mereka ke ibukota Dili untuk peng­obatan disana.

“Kita punya masyarakat di sana membutuhkan pelayanan kesehatan, akan tetapi kita tidak meresponnya dengan cepat karena rentang ken­dali sehingga negara lain yang meli­hat masyakat kita. Masa negara lain yang memperhatikan masalah kesehatan masyarakat kita, ini kan tidak boleh,”  tukasnya.

Karena itu, masyarakat membuat satu tekad untuk memperjuangkan wilayah Pulau-pulau Terselatan dimekarkan.

Leasa juga mengungkapkan, di Pulau Kisar terdapat dua bahasa yang sama dengan Lospalos. Se­dangkan di pulau Wetar itu punya bahasa yang sama juga dengan Dis­trik Walagutto dan Baucau, daerah­nya Timor Leste.

“Ini persoalan ini yang kami lihat, bukan persoalan kabupaten baru tetapi ada persoalan-persoalan yang lain. Persoalan itu menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan juga adanya kedekatan geografis dan juga  kultur, kekerabatan dan juga sejarah dan sampai saat ini orang Lirang dan Wetar itu masih kawin mawin dengan negara tetangga ter­sebut dan sekalipun sudah pindah negara tetapi persoalan-persoalan itu masih terjadi,” jelas Leasa.

Sementara itu,  Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengatakan, Bupati MBD Barnabas Orno sudah mengeluarkan surat tertanggal 26 November 2012 untuk mendekralasikan Kabupetan Pulau-pulau Terselatan.

“Jadi sudah clear, karena reko­men­dasi yang dikeluarkan itu bukan dalam bentuk paksaan. Saya ber­sama Gubernur Maluku dan juga Bupati MBD saat disidang Sinode di Babar sudah membicarakan untuk kita mempersiapkan pemekaran Kabupa­ten Pulau-pulau Terselatan ini dengan baik kedepan,” kata Rahakbauw.

Olehnya itu, Rahakbauw meminta Pemprov Maluku melalui Asisten I Angki Renjaan agar segera me­nyiap­kan alokasi anggaran, kalau bisa Rp.500 juta hingga Rp. 1 Milyar un­tuk Komisi A memperjuangkan hal ini.

Sekretaris Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans menambahkan, Komisi A akan membahas pemekaran Pulau-pulau Terselatan secepatnya dan meminta persetujuan gubernur untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

Asisten I Sekda Maluku, Angki Renjaan mengatakan, untuk proses pemekaran Pulau-Pulau Terselatan harus minimal memiliki lima keca­matan, dan juga penentuan lokasi calon ibukota.

“Pulau-pulau Terselatan itu keca­matannya ada tujuh, sehingga itu sudah memenuhi persyaratan dan untuk anggarannya kita akan usul­kan ke DPRD melalui Komisi A untuk membahas anggaran tersebut,” tandas Renjaan. (Mg-3)



Berita Terkait


Ambon