Daerah ›› DPRD Kritisi Pembangunan Sekolah Pelaut di Allang

DPRD Kritisi Pembangunan Sekolah Pelaut di Allang

Ambon - Pembangunan sekolah pelaut yang merupakan program Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang rencananya dibangun di Desa Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dikritisi Komisi C DPRD Maluku.

Kritikan terhadap sekolah pelaut tersebut muncul saat Komisi C DPRD Maluku melakukan rapat dengan mitranya yakni Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan, Dinas Peker­jaan Umum (PU), Kantor Syahban­dar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon dan Balai Pelaksana Jalan Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara dalam rangka menja­ring aspi­rasi guna di sampaikan ke beberapa kementerian di Jakarta.

Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (17/1) yang dipimpin Ketua Komisi C DPRD Maluku, Everd Kermite men­dapat interupsi bertubi-tubi lantaran kritikan keras dari sejumlah anggota Komisi C saat Kepala Bidang Perhubu­ngan Udara Dishub Maluku yang mewa­kili Kepala Dishub Maluku, menyam­paikan sekolah pe­laut akan dibangun di Desa Allang.

Wakil Ketua Ko­misi C DPRD Malu­ku, Amphy Malioy sebagai orang per­tama yang mengkri­tisi kebijakan Pem­prov Maluku melalui Dinas Perhubungan terkait dengan ren­cana pembangunan sekolah tersebut.

Ia mempertanya­kan, kenapa saat ini muncul pemba­ngu­nan sekolah dengan lokasi berada di Desa Allang, padahal pada tahun 2010 lalu, usulan sekolah ter­sebut telah disam­pai­kan ke Kementerian Perhu­bungan saat dijabat Freddy Numberi dan telah disepakati lokasinya di Desa Wayame Kota Ambon.

“Kita sudah usulkan sekolah pelaut ini tahun 2010 dan sudah disampaikan ke Kementerian Per­hubungan dan disepakati lokasinya di Desa Wayame. Dan menjadi per­tanyaan, kenapa sekolah ini lokasi­nya di Allang. Lalu status tanahnya seperti apa? Apalagi dengan kondisi wilayah di Allang,” ujarnya.

Malioy menandaskan, pada tahun 2010 itu diusulkan sekolah pelaut bersama pembangunan dermaga untuk kegiatan pelatihan dan jika dibangun di Desa Allang, maka pembangunan dermaganya dimana.

“Persoalan tanah ini harus menja­di perhatian, jangan kita usulkan lalu ada persoalan lagi soal tanah se­hingga program ini tidak jalan,” ujarnya.

Anggota Komisi C lainnya, Fran­kois Orno juga mengkritisi rencana pembangunan sekolah pelaut tersebut. Dikatakan, sekolah pelaut tersebut sangat penting dalam rangka untuk menghasilkan putra-putri di negeri menjadi tenaga pelaut yang handal dan professional dan sekolah tersebut harus dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Kritikan yang sama juga disam­pai­kan Sekretaris Komisi C, Habiba Pellu. Ia meminta Pemprov Maluku meninjau ulang lokasi pembangu­nan sekolah pelaut itu, karena sekolah tersebut harus dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan untuk pelatihan sehingga memerlukan lahan yang cukup.

Sementara di Desa Allang kondisi geografisnya berbukit serta lokasi­nya tidak mudah untuk dijangkau. Dikatakan, Maluku merupakan daerah kepulauan sehingga diperlu­kan pembangunan sekolah pelaut yang banyak.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Maluku, Everd Kermite ke­pada wartawan usai memipin rapat dengan mitra Komisi C, juga meminta agar pemprov Maluku melalui Dishub Maluku untuk mengevaluasi agar sekolah tersebut dibangun di lokasi yang strategis karena bukan sekolah yang diba­ngun namun fasilitas penunjang seperti pelabuhan untuk pelatihan dan lain-lain.

“Lokasi yang cocok untuk pem­bangunan sekolah pelaut adalah Desa Tawiri atau Desa Wayame. Kita harus realistis kondisi di sana (Desa Allang-red) itu daratan susah. Kita akan terus diskusikan ini agar pembangunan sekolah ini dapat disetujui pempus guna pengem­bangan pendidikan di bidang kelautan,” ujarnya. (S-26)



Berita Terkait


Ambon