Daerah ›› DPRD Sesali Kunjungan Walikota ke Belanda

DPRD Sesali Kunjungan Walikota ke Belanda


Ambon - Dewan Perwakilan Rak­yat Daerah (DPRD) Kota Ambon sesali kunjungan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy beserta rombongan ke Belanda. Kunjungan ke Kota Vlissi­ngen dalam rangka MoU dan kerja sama di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial budaya itu tidak melibatkan DPRD Kota Ambon.

Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatita yang ditemui Selasa (11/6) me­ngatakan, seharusnya pem­kot melakukan koordi­nasi dengan DPRD selaku bagian dari mitra pemerintah.

“Kita tentu sesali kebijakan pemkot ke Belanda MoU dan kerja sama dengan Pemerintah Vlissingen. Kenapa, karena tidak ada koordinasi dengan kita,” ujar Maatita

Menurut Maatita, keberangkatan Pemkot  ke Belanda MoU dengan Pemerintah Kota Vlissingen tidak pernah diketahui DPRD, lantaran tidak ada koordinasi atau pemberi­tahuan dari Pemkot ke DPRD.

“Kita tidak tahu soal keberang­katan Pemkot ke Belanda, sa­masekali kita tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan ke kita,” katanya.

Ditanya apakah lazim penanda­tanganan  suatu kerja sama tidak perlu diketahui DPRD, dengan tegas politisi PDI-P ini mengaku seluruh kerja sama pemkot dengan pihak lain yang membebani APBD harus sepengetahuan DPRD.

“DPRD harus dilibatkan apabila dalam MoU itu ada pembebanan anggaran melalui APBD dan harus mendapat persetujuan DPRD. Jadi kalau MoU itu ada pembebanan anggaran APBD maka, harus men­dapat persetujuan DPRD, dan ka­laupun ada pembebanan anggaran dalam MoU itu maka harus disam­paikan ke DPRD untuk disetujui,” jelas Maatita.

Kendati demikian, Maatita meng­sinyalir, kemungkinan kunjungan yang dilakukan oleh Pemkot ke Belanda masih berupa penjajakan atau persamaan persepsi kerja sama, sehingga DPRD tidak dilibatkan.

“Mungkin itu penjajakan-penja­jakan kerja sama, tapi kalau ada konsekuensi anggaran maka DPRD perlu dilibatkan atau mendapat persetujuan DPRD,” pungkasnya.

Sekwan tak Tahu

Sekretaris DPRD Kota Ambon, Elkyopas Sillooy yang dikonfirmasi kemarin mengaku  dalam kunjungan Walikota Ambon dan rombongan tersebut tidak melibatkan DPRD Kota Ambon.

Rombongan Walikota ke Belanda kata Silooy merupakan agenda Pemkot. Padahal seluruh kerja sama dengan pihak ketiga harus melibat­kan atau ikut ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Hal itu diamanatkan dalam PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerja sama daerah. Dimana dalam BAB IV pasal 9 menyebutkan; “Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD, dengan ketentuan apabila, biaya kerja sama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran berjalan dan atau menggunakan dan atau meman­faatkan aset daerah”.

Silooy menegaskan DPRD Kota Ambon tidak dilibatkan dalam kunjungan dimaksud. “DPRD Kota Ambon tidak dilibatkan, sehingga tidak ada anggota satu pun yang ikut dengan walikota,” ujar Silooy.

Padahal dalam aturan

Begitupun dengan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon Jafri Taihuttu mengakui tidak mengetahui agenda keberangkatan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy ke Belanda.

“Kita tidak tahu soal keberang­katan walikota ke Belanda,” pungkas Taihuttu. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon