Hukum ›› DPRD Tertawakan Kebijakan Beli Tanah di Atas NJOP

DPRD Tertawakan Kebijakan Beli Tanah di Atas NJOP

Ambon - Rencana pemerintah kota (pemkot) Ambon membayar tanah areal proyek pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) lanjutan di Eri Desa Nusaniwe di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditertawakan. Anggota DPRD Kota Ambon mengatakan bila itu kebijakan yang sangat lucu. Aroma korupsi mulai terlihat.

Kepada Siwalima di baileo rakyat Belakang Soya, kemarin, Ketua Fraksi Gerindra Amanat Kedaulatan (F-GAK) DPRD Kota Ambon Rustam Latuopono mengungkapkan hal tersebut.

Menurutnya NJOP tanah itu hanya ditetapkan Rp 65 ribu per meter persegi namun disetujui membayar Rp 125 ribu per meter persegi merupakan bentuk kelucuan yang dipertontonkan pengambil kebijakan di kota ini. Apalagi hanya didasarkan alasan kalau
pemilik tanah tak bersedia menjual sesuai NJOP.

"Ini sangat lucu jika pemerintah tidak mengikuti aturan yang ditetapkan namun mengikuti kemauan pemilik tanah. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon mengikuti peraturan yang ditetapkan," ujarnya.

Menurutnya, mengikuti kemauan pemilik tanah menjual dengan harga tak sesuai NJOP merupakan sebuah pelanggaran. Selain itu dampak lainnya akan menimbulkan terjadinya kecemburuan sosial. Belum lagi, bakal kacaunya berbagai proyek fisik di daerah ini, karena pemilik tanah dapat bertindak semena-mena menaikan harga jual tanah saat mengetahui bakal digunakan untuk proyek pemerintah.

Politisi yang cukup kritis itu juga mengungkapkan keheranannya karena masalah ini tak terjadi di awal proses pembangunan.

"Anehnya kenapa sejak awal proses pembangunan tidak timbul masalah namun kini setelah proses pembangunan berjalan baru muncul persoalan, seharusnya persoalan tersebut telah diselesaikan sejak awal sehingga saat proses pekerjaan tidak lagi ada persoalan," terangnya
Lanjutnya, bila besok, 15 Desember nanti, pembayaran tanah sesuai dengan keinginan pemilik tanak dan mengabaikan NJOP, maka ada indikasi kerugian negara.

"F-GAK sendiri akan mendorong untuk dilakukannya proses hukum dalam persoalan tanah PPI tersebut jika ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam prosesnya, karena ditakutkan proses pembangunnya tidak akan selesai sesuai limit waktu yang ditetapkan. Indikasi ke arah itu (korupsi¬-red) sudah terlihat¸tetapi kita harus ada pembuktian," tandasnya.(S-30)



Berita Terkait


Ambon