Hukum ›› Eks Kepala UPTD Parkir Tepis Tuduhan Jaksa Sidang Korupsi Retribusi Parkir

Eks Kepala UPTD Parkir Tepis Tuduhan Jaksa


Ambon - Eks Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kota Ambon, Harman Sahupala menepis tudingan jaksa kalau ia menikmati dana retribusi parkir. Dalam sidang di Peng­adilan Tipikor Ambon, Kamis (10/3) Sahupala membantah semua isi dakwaan jaksa.

“Saya tidak pernah menerima uang sedikitpun dari dana retribusi parkir itu,” tandas Sahupala, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Avian­tara, didampingi anggotanya Herry Liliantono dan Alex Pasaribu.

Sahupala yang didampingi Penasihat Hukum,  Ronny Sianressy, Cs juga menegas­kan, ia  tidak pernah menerima uang dari pengelola parkir seperti yang dituduhkan jaksa.

“Saya tidak pernah mene­rima uang dari para pengelola parkir seperti yang dituduh­kan oleh jaksa. Saya hanya menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap penge­lolaan parkir di Kota Ambon,” ujarnya.

Usai mendengarkan ketera­ngan Sahupala, majelis hakim menunda sidang hingga pe­kan depan dengan agenda pembacaan tuntutan.

Sebelumnya,  salah satu tim auditor Inspektorat Kota Ambon, Merlyn Van Room me­ngaku, kerugian negara dalam pengelolaan retribusi parkir Kota Ambon tahun 2013-2014 senilai Rp 210 juta.

Hal ini diuangkapkan Van Room saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi retri­busi parkir di UPDT Dinas Perhubungan Kota Ambon, Kamis (25/2) di Pengadilan Tipikor Ambon.

Van Room merincikan, rea­lisasi penyetoran dana retri­busi parkir yang diterima oleh bendahara penerima pada setiap lokasi parkir tidak se­suai dengan harga borongan dalam SPMK, yang menye­babkan terjadi tunggakan setoran dana retribusi parkir selama tahun 2013 senilai Rp 385.875.000 dari harga boro­ngan Rp 928. 476.000, sehi­ngga yang terealisasi hanya Rp 542.601.000.

Begitu juga di tahun 2014. Realisasi penyetoran dana retribusi parkir yang diterima bendahara penerima pada se­tiap lokasi parkir tidak sesuai dengan harga borongan da­lam SPMK, yang menye­bab­kan terjadi tunggakan setoran dana retribusi parkir selama tahun 2014 senilai Rp 530. 255.000 dari harga borongan sebesar Rp 782.060, sehingga yang terealisasi hanya Rp 251.805.000.

Tim JPU Theo Panungkol Tua Simorangkir, dan Asmin Hamja dalam dakwaannya mengungkapkan, di tahun 2013 Harman Sahupala selaku Kepala UPTD Perpakiran ber­sama Angganoto Ura selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon merekrut penge­lola parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir tanpa melalui proses tender atau­pun tanpa pengajuan permo­honan seperti yang dilakukan tahun 2011.

Sahupala bersama Ura me­nunjuk langsung dengan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atas nama para pengelola parkir tanpa sepengetahuan bebe­rapa pengelola parkir yang ditunjuk itu, yakni Lambertus Pieter Manusama dan Rendy Stevanus Tentua (kawasan Jl. Ponegoro), Rakib Soamole (Jl. Sam Ratulangi), Safi Febianto bin Thahir (Jl. Pantai Mar­dika), Lutfi Agustian (Ruko Batu Merah), Chairil Anwar (Jl. AM Sangadji), Muham­mad Nasir Tuasamu (AY Patty), Ronny Pattilawa (Jl. Said Perintah, Setia Budi, Imam Bonjol dan Yan Paais), Usman Marasabessy (Ambon Plaza) dan La Ode sura (Jl. Jenderal Sudirman MCM).

Berdasarkan SPMK yang dibuat sendiri Sahupala dan diketahui oleh Ura  itu, dibuat kesepakatan atau perjanjian antara keduanya dengan ke­sembilan pengelola parkir itu yakni penyetoran dana retri­busi parkir dilakukan per minggu sesuai dengan harga satuan atau harga setiap hari, dan penyetoran dana retri­busi parkir oleh para penge­lola parkir dilakukan langsung kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Namun dalam pelaksanaan­nya, Sahupala melanggar kesepakatan tersebut. Sahu­pala sengaja memerintahkan bendahara pembantu pada UPTD Perpakiran, Doming­gus de Fretes mengambil se­toran retribusi parkir dari pengelola Lambertus Pieter Manusama setiap minggu se­besar Rp 2 juta tanpa kwitansi bukti penyetoran, kemudian diserahkan kepadanya.

Selain itu, Sahupala secara sengaja memerintahkan para pengelola parkir atas nama Safi Febianto Bin Thahir,  Rendy Stevanus Tentua, Ra­kib Soamole, Lutfi Agustian, Chairil Anwar, Muhammad Nasir Tuasamu, Ronny Patti­lawa, Usman Marasabessy  dan La Ode Sura menyetor dana retribusi kepada dirinya, dan bukan kepada Benda­hara Penerima pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Akibat perbuatan Sahupala realisasi penyetoran dana retribusi parkir yang diterima oleh bendahara penerima pada setiap lokasi parkir tidak sesuai dengan harga boro­ngan dalam SPMK, yang menyebabkan terjadi tung­gakan setoran dana retribusi parkir selama tahun 2013 sebesar Rp 385.875.000 dari harga borongan sebesar Rp 928. 476.000, karena yang terealisasi hanyalah Rp 542.601.000

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014. Sahupala membuat SPMK bagi 10 pengelola parkir yakni Sarif Marasabessy (kawasan Am­plaz), M Nazir Tuasamu (Jl. AY Patty), Rakib Soamole (Jl. Pantai Mardika), Safi Fe­bianto Bin Thahir (Jl. Sam Ratulangi), La Ode Sura (Jl. Jenderal Sudirman MCM), Chairil Anwar (Jl. AM Sa­ngadji), Saiful Ch Latuconsina (Jl. Diponegoro), Junaidy Tubaka (Jl. Said Perintah, Setia Budi, Imam Bonjol dan Yan Paays), Raden Abdullah Palembang (Ruko Batu Merah) serta Andarias Leaua (Terminal Transit Passo).

Akibat perbuatan Sahu­pala, realisasi penyetoran dana retribusi parkir yang diterima bendahara penerima pada setiap lokasi parkir tidak sesuai dengan harga boro­ngan dalam SPMK, yang menyebabkan terjadi tung­gakan setoran dana retribusi parkir selama tahun 2014 sebesar Rp 530.255.000 dari harga borongan sebesar Rp 782.060, karena yang tereali­sasi hanyalah Rp 251.805.000.

Selanjutnya, dengan dalih untuk kepentingan penerti­ban perpakiran dan transportasi Sahupala atas sepenge­ta­huan Angganoto Ura meng­gu­nakan dana retribusi parkir sebelum disetor ke kas daerah sebesar Rp 96 juta. Dana tersebut untuk membeli 90 buah gembok seharga Rp 2.250.000, 90 buah kunci sepeda Rp 3.150.000, biaya makan petugas Dishub, TNI/Polri pada tanggal 15 Maret 2013 Rp 5 juta, membuat spanduk Rp 4.200.000, beli satu unit laptop beserta prin­ter Rp 10.840.000.

Perbuatan Sahupala dan Ura bertentangan dengan pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Ke­uangan Daerah yang menya­takan pendapan daerah dise­torkan sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan peraturan per­undang-undangan yang berlaku.

JPU juga menyebutkan, dana retribusi parkir tahun 2013 sebesar Rp 385.875.000 digunakan Sahupala untuk membeli satu unit mobil avan­sa, dan kemudian menjual­nya. Kemudian tahun 2014 ia juga menggunakan dana retri­busi parkir sebesar Rp 530.255.000. Sampai saat ini, ia baru dapat mengemba­likannya sebesar Rp 20 juta. Dari tunggakan tersebut, ia juga memberikan kepada Angganoto Ura Rp 6 juta.

Di tahun 2013 Dinas Perhu­bungan Kota Ambon menda­patkan alokasi APBD sebesar Rp 101.500. 000 dan tahun ang­garan 2014 Rp 199.920.000 un­tuk penertiban perpakiran dan transportasi, namun Ang­ga­noto Ura tidak menya­lurkannya kepada Sahupala selaku Kepa­la UPTD Perpakiran. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon