FKIMHW Demo Tuntut Usut Konflik di Pelauw

FKIMHW Demo Tuntut Usut Konflik di Pelauw

Ambon - Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Intelektual Muda Hatuhaha Waelapia (FKIMHW) Wilayah Maluku menggelar demo di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (23/3).

Aksi tersebut dilakukan guna menuntut keadilan dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Aksi FKIMHW yang dipimpin Enhas Salampessy tersebut dimulai dari perempatan Monumen Gong Perdamaian Dunia pada pukul 10.20 WIT. Kemudian mereka menuju ke pintu pagar samping Kantor Gubernur Maluku, di Jalan Sultan Hairun untuk melanjutkan aksi mereka.

Para pendemo juga membawa spanduk yang bertuliskan, berikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban kekerasan di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku. Tangkap aktor intelektual dibalik konflik Pelauw 9-11 Januari 2011. Tegakan hukum di Negeri Pelauw. Berikan kami (korban) keadilan. Mnuntut tanggung jawab Bupati Malteng terhadap korban konflik Pelauw 9-11 Januari 2011.

Para pendemo berupaya masuk ke halaman kantor gubernur, namun upaya mereka sia-sia, karena pintu pagar telah dikunci, dan dijaga ketat oleh puluhan anggota polisi dan Satpol PP. Akibatnya, mereka hanya melakukan orasi di luar pagar sambil meneriakan tuntutan mereka.

Aksi mereka berlangsung hingga pukul 12.00 WIT, dan tak satpun pejabat Pemerintah Provinsi Maluku yang mau menemui mereka. Mereka kemudian membubarkan diri dan melanjutkan aksi mereka di DPRD Maluku.

Dalam pernyataan sikap yang kopiannya diperoleh Siwalima, mereka menuntut, Pertama, usut tuntas dan adili aktor intelektual dibalik konflik yang terjadi di Pelauw. Kedua, adili pelaku pembongkaran dan/atau pengrusakan rumah di Negeri Pelauw. Ketiga, stop seluruh aktivitas di rumah Soa Salampessy (Rumah Putih) sepanjang bertentangan dengan mekanisme yang dijalankan secara turun-temurun oleh internal marga Salampessy.

Keempat, Pemerintah Kabupaten Malteng segera melakukan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat Pelauw akibat konflik yang terjadi pada tanggal 10-12 Januari 2011 sebagaimana yang dijanjikan dan dituangkan dalam perjanjian kesepakatan damai tanggal 19 Januari 2011 bertempat di Polres P Ambon dan Pp Lease.

Kelima, tangkap dan adili aktor penggerak massa yang menyebabkan rusaknya Rumah Soa Salampessy (Rumah Magaribi). Keenam, status hukum yang jelas terhadap pemerintah di Negeri Pelauw.

Demo di DPRD

Tuntutan yang sama disampaikan para pendemo saat melakukan aksi mereka di Gedung DPRD Maluku.

Setelah melakukan orasi selama kurang lebih dua jam, para pendemo diterima di ruang Komisi A oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Marcus Pentury bersama dengan anggotanya, Syarief Hadler.
Turut mendampingi Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Melkias Frans dan Sekretaris Komisi B, La Ode Salimin.

Koordinator FKIMHW, Ayub Basri Salampessy mengatakan, untuk kesekian kalinya konflik dengan akar persoalan yang sama terjadi di Negeri Pelauw terhitung sejak tahun 1987.

Saat itu terjadi pembongkaran rumah purnawirawan TNI AD, Talib Talaohu, Roho Adil Tualeka, Jafar Latupono dan Abdullah Salampessy. Di tahun 2004 terjadi penyerangan dan pembongkaran 20 rumah dan penggunaan senjata api yang menimbulkan korban atas nama Hamid Latuamuri. Kemudian tanggal 12 April 2010 terjadi perampasan jabatan seisi marga Salampessy yang seharusnya dijabat oleh Muhamad Ali Salampessy. Dan terakhir pada tanggal 10-12 Januari 2011 terjadi penyerangan, yang mengakibatkan satu rumah terbakar, 25 rumah rusak ringan dan satu rumah rusak berat.

"Yang menjadi catatan penting bagi kami bahwa konflik-konflik yang terjadi itu tidak pernah terselesaikan, baik oleh pemda maupun aparat penegak hukum," ujar Salampessy.

Selain itu, kata dia, pada tanggal 1 April mendatang ini akan dilakukan pemugaran secara sepihak terhadap rumah Soa Salampessy, dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum adat yang berlaku di Soa Salampessy.

Jika aktivitas pemugaran ini dipaksakan untuk dilakukan dengan tidak mengikuti mekanisme adat di internal Soa Salampessy, maka akan berpotensi konflik.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Marcus Pentury mengatakan, semua orang harus menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Pihaknya akan mendorong pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa memediasi penyelesaian masalah ini.

"Saya meminta agar teman-teman semua yang tergabung dalam forum ini dapat mengawal dan menjaga kondisi keamanan agar tidak terjadi konflik maupun tindak kekerasan lainnya," himbau Pentury. (S-35/S-16)



Berita Terkait


Ambon