Pemerintahan ›› Gubernur Ciptakan Birokrasi yang tak Sehat Mutasi Pejabat Disusupi Balas Dendam

Gubernur Ciptakan Birokrasi yang tak Sehat

Ambon - Mutasi dan penempatan pejabat khususnya eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang disusupi balas dendam atau like and dislike akan menciptakan birokrasi yang tak sehat.

Alhasil, penciptaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Gubernur Maluku, KA Ralahalu hanya sebatas slogan. “Sistem balas dendam harusnya dihindari karena akhirnya dapat menggangu kinerja penyelenggaraan pemerintah ke depan. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan menganut prinsip-prinsip good governance dan clean government haruslah menjadi patokan sebagaimana visi misi yang disampaikan beberapa waktu lalu ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku,” tandas akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumalos kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (10/10), mengkritisi mutasi dan pelantikan 28 pejabat eselon II, 51 pejabat eselon III dan 79 pejabat eselon IV oleh Gubernur Maluku, Karel A. Ralahalu, Sabtu (8/10), di Lantai VII Kantor Gubernur.

Kotarumalos menilai, gubernur kurang arif dan bijaksana dalam mem­proses mutasi pejabat di lingkup Pemprov Maluku. Karena tak mengedepankan asas kapabilitas dan kualitas sebagaimana bidang tugas dan posisi yang ditempati oleh para pelaksana tugas pemerin­tahan, pembangunan dan pelayanan publik tersebut. “Seharusnya gu­bernur juga arif dan bijaksana dalam proses mutasi pejabat tersebut, se­bab sudah seharusnya memperhati­kan kapabilitas dan kualitas, bukan sebaliknya karena like and dislike,” ujarnya.

Lanjut Kotarumalos, seharusnya dalam mutasi tersebut, gubernur menghindari praktek politisasi birokrasi, politik balas jasa dan balas dendam yang sering mewarnai proses penyelenggaraan pemerin­tahan.

Dikatakan, proses mutasi yang diwarnai balas dendam dan menge­depankan kepentingan kelomplok, akan berpengaruh terhadap profe­sio­nalisme, etos kerja dan disiplin kerja. “Penataan birokrasi yang telah dilakukan tidak akan menghasilkan sebuah pengelolahan pemerintahan yang baik sesuai dengan job kerja yang dimiliki, sebab sistem birokrasi yang dijalankan akan timpang, sebab mutasi yang dilakukan tak lagi mempertimbangkan aturan-aturan dan prasyarat kepegawaian yang harusnya dijadikan patokan,” tukas Kotarumalos.

Kotarumalos juga mengatakan, gubernur pasti diperhadapkan juga pada kepentingan politik dan kondisi ini belum terlepas pisahkan dalam lobi-lobi politik untuk ba­gaimana mengamankan kepentingan politik partai pengusung yang ten­tunya juga berlaku situasi mutualis­me, atau saling menguntungkan.  “Ada saling memberi dan menerima dan melemahkan apa yang diharap­kan oleh masyarakat Maluku atas proses mutasi yang dilakukan ter­sebut dan ini sangat disayangkan,” tuturnya.

Baperjakat tak Berfungsi

Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI Kota Ambon, Nahwan Mat­doan menandaskan, mutasi pejabat di lingkup Pemprov Maluku yang dilakukan oleh gubernur, yang banyak disusupi kepentingan ke­lompok, menandakan Badan Ke­pang­katan dan Jabatan (Baperjakat) tidak berfungsi. “Banyak bisikan serta ada kepentingan lain dibalik semua ini, apa yang terjadi dalam mutasi pejabat ini juga akibat dari tidak berfungsinya Baperjakat,” tandasnya.

Matdoan mengakui, gubernur mempunyai hak prerogatif untuk menyusun ‘kabinetnya’. Namun proses rekrutmen pejabat mestinya mendengarkan pertimbangan dari Baperjakat, yang menilai layak tidak seorang pejabat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan penting di birokrasi.

Banyak Kepentingan

Ketua Komisi D DPRD Maluku, M Suhfi Majid menilai, terlalu ba­nyak kepentingan dalam mutasi dan penempatan pejabat di Pemprov Maluku.

“Terlalu banyak kepetingan dan pertimbangan. Tetapi dalam kaca­mata politik kita melihat dalam kerangka kepentingan reshuffle itu dapat menjawab kebutuhan peme­rintah,” ujar Majid kepada Siwa­lima di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (10/10).

Majid melihat ada dua hal penting dalam mutasi pejabat yang dilaku­kan oleh gubernur.”Komposisi ini menarik untuk kita perhatikan. Saya melihat ada dua kebijkan, yakni tenaga yang sudah tidak produktif lagi diganti dengan yang baru, kemudian ada upaya peningkatan dan penguatan pada dinas-dinas yang agar ada keseimbangan terha­dap peningkatan kinerja pemerin­tah,” ungkap  Majid.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wila­yah (DPW) Partai Keadilan Sejah­tera (PKS) ini mengaku, pihaknya akan memberikan kesempatan kepada pimpinan SKPD yang baru ditempatkan tersebut untuk mem­perlihatkan kinerjanya kepada masyarakat. “Kan ada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan komisi terhadap kinerja dimaksud, tetapi kita berharap ada kemajuan dalam upaya peningkatan PAD, dan fokus mudah-mudahan lebih terarah dibawah komando gubernur, se­hingga harapan  yang disampai­kan dapat terwujud,” ujar Majid.

Harap Membawa Perubahan

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Maluku Taher Hanubun mengharapkan mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubernur dapat mem­bawa perubahan bagi pening­katan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini belum maksimal. “Selaku anggota DPRD Maluku kita mengharapkan dengan adanya mu­tasi ini dapat membawa perubahan dalam memberikan pelayanan kepa­da masyarakat, dan kinerja aparat pemerintahan juga dapat mengalami peningkatan,” ujar Hanubun.

Selaku anggota DPRD Maluku, dirinya memberikan dukungan positif  terhadap  langkah yang dilakukan oleh gubernur dalam rangka memberikan pencerahan di jajaran birokrasi Pemprov Maluku. “Yang terpenting pejabat yang ditempatkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan,” tandasnya. (S-35/S-26/S-30)



Berita Terkait


Ambon