Daerah ›› Gubernur: Nanti Dilihat Dasar Hukumnya Tanah OSM Diklaim TNI AD

Gubernur: Nanti Dilihat Dasar Hukumnya

Ambon - Gubernur Maluku, Karel Al­bert Ralahalu belum bisa mem­berikan sikap tegas apakah tanah di kawasan OSM, Kelu­rahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ada­lah merupakan aset peme­rintah daerah ataukah tidak.

Saat ini tanah tersebut di­klaim Kodam XVI/Pattimura sebagai milik TNI AD. Guber­nur mengaku, dulunya tanah OSM merupakan milik peme­rin­tah daerah, tetapi sudah diserahkan kepada pihak TNI. Namun gubernur kembali ragu-ragu. Ia kemudian mengatakan, pihaknya akan kembali melihat dasar hukumnya.

“Dulunya memang milik pemprov tetapi karena sudah diserahkan nanti akan lihat dasar hukumnya nanti,” kata gubernur saat dikonfirmasi Siwalima, di Gedung Islamic Center, Jumat (5/4).

Gubernur mengatakan, masalah tanah OSM akan dibicarakan lagi de­ngan Kodam XVI/Pattimura. “Masalah ini, sudah kita rapatkan dan akan dibicarakan dengan pihak Kodam XVI Pattimura,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada rencana eksekusi dari pihak TNI, hanya me­lakukan pendataan. “Bukan mau di­eksekusi, itu hanya untuk penda­taan bukan rencana eksekusi,” ungkapnya.

Harus Tunjukan Bukti

Kodam XVI/Pattimura diminta tak bersikap arogan. Jika tanah di ka­wasan OSM, diklaim sebagai milik, maka harus tunjukan bukti kepe­mili­kan. “Dengan adanya surat-surat ya­ng dibuktikan oleh masyarakat kepa­da kami maka kami tetap akan bersikap tegas untuk memperjuang­kan aspi­rasi mereka,” tegas Anggota Komisi A DPRD Maluku, Thobyhend Sa­hu­reka kepada Siwalima, Jumat (5/4).

Dikatakan, masyarakat OSM tidak boleh diperlakukan sewenang-we­nang karena kekuasaan. Karena itu, Komisi A telah mengusulkan kepada pimpinan dewan melalui Wakil Ketua DPRD Maluku, Mercy Barends untuk memanggil Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen Eko Wirat­miko dan Pemprov Maluku. “Dalam waktu dekat kita akan memanggil Pangdam untuk mela­kukan pertemuan dengan pemerin­tah daerah dan DPRD Maluku serta masyarakat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan mas­yarakat di OSM,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan warga OSM, Kamis (4/4) mendatangi DPRD Ma­luku  untuk meminta perlindungan atas rencana Kodam XVI/Pattimura meng­gusur warga di OSM. Mereka meng­klaim tanah di kawasan itu milik TNI AD. “Ini memang sangat menggun­cang ratusan warga karena pekan lalu delapan mobil truk yang meng­angkut anggota TNI-AD dari jajaran Kodam mendatangi lokasi OSM kemudian melakukan pengukuran lahan dan pendataan,” ungkap salah satu warga OSM, Stela Rea­waru kepada wartawan usai mela­kukan pertemuan dengan DPRD Maluku, Kamis (4/4).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Mercy Barends dan dihadiri sejumlah anggota dan pimpinan Komisi A. Reawaru mengatakan, rencana peng­gusuran tersebut sangat meng­ganggu warga OSM. Karena itu, mereka mendatangi DPRD Maluku untuk meminta perlindungan sekali­gus mendesak DPRD berkoordinasi dengan Gubernur Maluku dan Pang­dam XVI/Pattimura. “Persoalan seng­keta lahan antara Kodam XVI/Patti­mura dengan warga OSM ini sudah berlangsung sejak tahun 2002 sehi­ngga warga sudah tiga kali mendatangi Komisi A DPRD Maluku untuk ber­koordinasi,” ung­kap Reawaru.

Lanjutnya, warga OSM sudah tiga berkoordinasi dengan Komisi A. Pihak Kodam XVI/Pattimura juga diundang untuk membicarakan persoalan ini sekaligus menunjukan bukti-bukti yang akurat kalau lahan di OSM itu memang milik Kodam XVI/Pattimura. Namun mereka tidak pernah meme­nuhi undangan tersebut.

Reawaru mengatakan, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga telah mengeluarkan surat yang mela­rang Kodam XVI/Pattimura melakukan kegiatan apapun di lokasi OSM, karena merupakan aset pemerintah daerah.

“Komisi A juga mengatakan bahwa tanah tersebut milik peme­rintah daerah sehingga Kodam XVI/Pattimura tidak boleh melakukan penggusuran,” tandasnya.

Luas lahan di OSM yang diseng­ke­takan mencapai 101.306 meter persegi dan terdapat lebih dari 400 rumah warga berdiri di atas lahan tersebut. “Warga yang sudah me­miliki ser­tifikat sekitar 100 lebih, se­dangkan 147 KK yang lainnya  masih me­ngurus serti­fikat, namun diperin­tahkan oleh Pang­dam XVI/Pattimura untuk menghen­tikan upaya mereka,” kata Reawaru.

Urungkan Niat

TNI AD diminta untuk meng­urung­kan niat untuk menggusur warga OSM. TNI AD tidak bisa mengklaim tanah OSM sebagai milik tanpa bukti akurat. Apalagi sudah ada penjelasan dari gubernur kalau tanah di kawasan tersebut meru­pakan aset daerah.

“Ini kan sudah ada larangan dari gu­bernur karena lokasi tersebut meru­pakan aset daerah, kenapa TNI AD tetap bersikap arogansi seperti itu, jangan karena kepentingan ins­titusi lalu masyarakat mau dikor­bankan,” tandas Wakil Ketua Badko HMI Ma­luku dan Maluku Utara, Mohammad Marasabessy, kepada Siwalima, di Ambon, Jumat (5/4).

Dirinya meminta pimpinan DPRD Maluku secepatnya menggundang Pangdam XVI/Pattimura untuk membi­carakan persoalan ini, karena ini me­rupakan persoalan yang sangat serius karena menyangkut kepentingan masyarakat. 

TNI AD Bantah

Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Infanteri Kus Hariyono menegaskan, pihak Ko­dam XVI/Pattimura tidak akan melakukan penggusuran lahan TNI di Asrama Militer (Asmil) TNI-AD yang terletak di kawasan OSM, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Namun demikian ia mengaku, kalau penertiban akan dilakukan bagi para purnabhakti TNI yang masih menetap atau tinggal di Asmil OSM. Menu­rutnya, pimpinan Ko­dam XVI/Pattimura saat ini semen­tara berupaya untuk memperbaiki sejumlah Asmil untuk dijadikan tempat tinggal prajurit TNI-AD yang masih aktif.

“Jadi isu katanya akan digusur itu tidak benar. Yang terjadi adalah pe­nertiban terhadap para purnabhakti yang masih saja tinggal di Asmil. Kita tetap akan tertibkan bila perlu yang masih bersikukuh menetap akan kita keluarkan dan rumahnya ditempati oleh prajurit aktif,” jelas­nya kepada Siwalima melalui tele­pon selulernya, Kamis (4/4) malam.

Menyangkut dengan perumahan warga yang juga diklaim lahan tersebut masih milik TNI-AD, Ka­pendam berpendapat, pihaknya akan berupaya melalui proses hu­kum untuk memperkuat kepemilikan lahan tersebut. “Memang dari informasi yang kami dapat ada sebagian rumah atau lahan yang oleh warga sudah diser­tifikat. Nah ini kan lahan milik TNI-AD kita tetap akan proses hukum untuk mendapat kembali hak TNI-AD,” tegasnya. (Mg-3/S-16)



Berita Terkait


Ambon