Pemerintahan ›› Gubernur Serahkan DPA APBD 2012 Rp 1, 4 Triliun ke SKPD

Gubernur Serahkan DPA APBD 2012 Rp 1, 4 Triliun ke SKPD

Ambon - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2012 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Pembiayaan pembangunan melalui APBD Provinsi Maluku tahun 2012 yang telah dijabarkan dalam DPA senilai Rp 1,4 triliun atau 45,15 persen itu, diserahkan Rabu (10/1) di Halaman Parkir Kantor Gubernur Maluku.

Belanja tidak langsung dalam APBD tahun ini mencapai Rp 783 milyar lebih atau 54,85 persen.

Gubernur menguraikan, untuk uru­san pendidikan terjadi peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 9,49 per­sen dari 15,35 persen di tahun 2011 dan kini menjadi 24,84 persen di tahun 2012.

Urusan kesehatan juga mengalami peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 0,41 persen dari 4,12 persen di tahun 2011 menjadi 4,53 persen di tahun 2012.

“Ini berarti pelayanan kesehatan di tahun 2012 kepada masyarakat harus semakin ditingkatkan, bagi terciptanya masyarakat Maluku yang sehat dan berkualitas,” jelas gubernur.

Peningkatan yang sama pula ter­jadi untuk penanggulangan kemis­ki­­nan dan penurunan angka kemis­ki­nan yang mana setiap tahun menjadi prioritas pembangunan Maluku.

Dukungan untuk penang­gula­ngan kemiskinan tahun 2012 akan dimanfaatkan untuk membiayai 75 program penanggulangan kemiski­nan yang dilaksanakan oleh 17 SKPD.

Gubernur mengatakan, upaya pemprov dan komponen masyarakat Maluku telah berhasil menurunkan angka kemiskinan 8,69 persen dari tahun 2007 sebesar 31,14 persen menjadi 22, 45 pada keadaan bulan September 2011.

Ia meminta seluruh SKPD untuk bekerja keras menurunkan angka kemiskinan sebesar 9,95 persen da­lam kurun waktu dua tahun terakhir menjadi 12,5 persen di tahun 2013 sesuai komitmen pemerintah yang telah dilegitimasi dalam RPJMD Maluku 2008-2013.

Sementara untuk urusan infra­struktur justru mengalami penuru­nan jumlah pembiayaan sebesar 4,13 dari 13,11 persen di tahun 2011 menjadi 8,98 persen di tahun 2012.

Gubernur mengungkapkan, penu­runan jumlah dukungan pembiayaan pada urusan infrastruktur ini dise­babkan adanya kenaikan jumlah pembangunan infrastruktur pada urusan pendidikan dan kesehatan, sehingga cenderung menyebabkan kebutuhan infrastruktur menjadi berkurang di tahun 2012.

“Saya ingin tegaskan semua pim­pinan SKPD yang akan melaksa­nakan DPA tahun 2012 berhati-hati, terus berupaya untuk mencegah terjadinya permasalahan dan tidak berimplikasi timbulnya persoalan hukum,” ujarnya mengingatkan.

Gubernur juga mengatakan, pelak­sanaan APBD tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena mulai pada tahun 2012 pelaksanaan APBD harus melalui proses penyerahan serta penanda­tanganan Pakta Integritas antara Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dengan pimpinan SKPD selaku pejabat pengguna anggaran atau barang.

“Saya ingin mengingatkan pim­pinan SKPD agar seluruh program dan kegiatan dalam DIPA tahun 2012, dapat segera dilaksanakan se­jak awal tahun anggaran sehingga dapat selesai secara menyeluruh, te­pat pada waktunya, dan harus dise­lesaikan pada tahun 2012,” tandas gubernur.

Gubernur mengatakan, DPA APBD tahun 2012 ini juga merupakan komitmen bersama antara pemda dengan DPRD sebagai representasi masyarakat Maluku, yang diarahkan untuk mendukung 11 prioritas pembangunan daerah Maluku tahun 2012.

Hal ini diharapkan dapat mendo­rong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemba­ngunan, dan pelayanan kepada mas­yarakat.

“Saya sangat mengharapkan se­mua pimpinan SKPD dapat melak­sanakan program kerja dan menge­lola anggaran tahun 2012 dengan lebih akuntabel, profesional, trans­paran, efektif dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai,” ungkap gubernur. (S-27)



Berita Terkait


Ambon