Visi ›› Gunung Botak Kembali Bergolak

Gunung Botak Kembali Bergolak

Aktivitaspenambangan emas di Desa Wamsalit, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru ternyata belum sepenuhnya ditutup. Setelah muncul pada bulan Januari 2011 lalu, aktivitas penambangan tersebut menjadi anugerah bagi masyarakat setempat.

Awalnya, keberadaan masyarakat di kawasan pegunungan tersebut tidak pernah mendapat perhatian lebih dari orang luar, namun seiring dengan perkembangan waktu dan kabar potensi emas yang ada di kawasan tersebut tersiar di berbagai wilayah di Indonesia.

Masyarakat yang dulunya terisolasi dari perhatian pemerintah, justru kini menjadi sorotan tajam semua pandangan masyarakat Indonesia, karena kandung emas yang dimiliki sangat tinggi dan sangat menjanjikan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Anugerah tersebut ternyata kemudian berubah menjadi “kutukan” karena pengelolaan tambang tersebut tidak dikelola secara baik. Dampak eksplotasi yang membabi buta dan dilakukan secara besar-besaran itu  justru sangat besar bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial dan juga keamanan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru bersama jajaran TNI/Polri di daerah ini memang sudah menutup lokasi penambangan tersebut, namun ternyata masih ada penambang-penambang dari luar Kabupaten Buru yang berupaya menjarah kandungan emas.

Sejak awal, penambangan emas di Gunung Botak juga melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, karena jumlah penambang pendatang lebih besar dibandingkan penambang dari masyarakat adat setempat.

Yang anehnya, disaat lokasi penambangan tersbeut sudah ditutup dan bahkan dijaga personil TNI, justru penambang-penambang dari luar daerah masih diperbolehkan masuk beraktivitas. Kasus tewasnya 10 penambang asal Kolaka-Sulawesi Tenggara yang terjadi pekan lalu, merupakan bukti nyata. Para penambang tersebut ternyata masuk ke lokasi melewati pos aparat keamanan khususnya Yonif 733/Raider. Personil TNI yang ditempatkan menjaga kawasan tersebut tidak dimasuki para penambang justru mengizinkan para penambang luar daerah masuk beraktivitas, sementara warga adat yang memiliki hak ulayat di kawasan penambangan dimaksud justru tidak diperbolehkan beraktivitas.

Sebenarnya, kehadiran tambang emas Kabupaten Buru merupakan lahan bagi pemkab Buru, utuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan bahkan mungkin menghidupkan masyarakat Maluku. Namun hal itu belum bisa terwujud karena pemerintah baik provinsi maupun kabupaten setempat terkesan membiarkan, karena sudah sampai satu tahun lebih penambangan emas dilokasi Desa Wamsalit tersebut belum dapat tertangani secara baik.

Kita berharap, pemerintah harus membuat sebuah perencanaan yang matang dalam menanggani permasalahan di Gunung Botak, bila perlu menciptakan usaha pertambangan rakyat menjadi ramah lingkungan, ramah sosial dan ramah ekonomi. 

Pimpinan TNI/Polri di daerah ini juga harus bertindak tegas terhadap ulah personilnya dilapangan yang membiarkan para penambang tetap beraktivitas, padahal sejak awal Desember 2012 lalu, Pangdam XVI/Pattimura maupun Kapolda Maluku telah menegaskan tidak ada lagi aktivitas penambangan menyusul kejadian bentroka yang menimbulkan korban jiwa. Personil TNI/Polri yang ditempatkan di kawasan tersebut juga ditugaskan untuk menjaga jangan sampai penambang kembali beraktivitas. Namun yang terjadi justru berbeda.

Olehnya itu, kebijakan yang tepat dari semua elemen terkait diperlukan untuk menangani masalah Gunung Botak ini. Jika tidak maka penambang luar daerah Maluku akan tetap menjarah kandungan potensi emas di Gunung Botak, semen­tara warga adat setempat justru dilarang oleh aparat keama­nan, padahal merekalah yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut. Selain itu, korban jiwa akan terus berjatuhan (*)



Berita Terkait


Ambon