Pemerintahan ›› Ijin APMS Rasyid Jadi SPBU Belum Dikeluarkan

Ijin APMS Rasyid Jadi SPBU Belum Dikeluarkan

Dobo - Ijin Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Hi Razyid untuk menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hingga kini belum dikeluarkan oleh pihak pertamina akibat masalah sengekat lahan.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kepulauan Aru, Rudy Siwabessy kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/5), mengatakan, dampak dari belum dikeluarkannya ijin tersebut, maka ditakutkan usai pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIV Provinsi Maluku di Kota Dobo, Sabtu(28/5), maka status APMS Razyid akan dikembalikan seperti semula.

Hal ini karena, mulai awal bulan Mei 2011 lalu, telah dilakukan penambahan stock minyak premium dari 243 kilo liter menjadi 303 kilo liter.

Menurutnya, penambahan stok minyak premium pada awal bulan Mei 2011 lalu dilakukan, untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang kenderaan ketika proses berlangsungnya MTQ di Kota Dobo.'

Dikatakan, pihak APMS tidak mampu memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan oleh pertamina, yakni surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjelaskan soal kepemilikan tanah yang dimilikinya dan tidak terdapat sengketa.

"Kondisi ini sekaligus menjelaskan kepada masyarakat, dengan opini yang selama ini di bangun pihak APMS bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang menghambat proses perijinan untuk dikeluarkannya ijin SPBU oleh Pertamina," Katanya.

Dijelaskan, APMS Razyid baru mengajukan permohonan rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sekitar bulan Februari 2011 lalu, dan atas dasar surat tersebut pihak pertamina menanggapi surat tersebut tertanggal 17 Februari 2011 yang di tanda tangani Manajer Ariep Prianto.

"APMS mengajukan permohonan perubahan ke Pemkab Aru tentang ijin prinsip dari APMS menjadi SPBU tanggal 17 Maret 2011 dan atas dasar surat tersebut, tanggal 30 Maret 2011, Disperindagkop Aru membuat telaah atas surat tersebut dan kemudian diajukan ke Bupati Aru Cq. Sekretaris Daerah (Sekda) dan dari dasar surat tersebut dikeluarkannya tekomendasi dari bupati Nomor 541/59 tanggal 13 April 2011 yang di tanda tangani Pejabat Bupati Umar Djabumona," urainya.

Isi dari surat tersebut, tambah Siwabessy, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tidak keberatan untuk APMS ditingkatkan menjadi SPBU, di mana APMS Rasyid berkewajiban untuk melengkapi semua perijinan/persyaratan SPBU sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkan kegiatan secara rutin perbulan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Disperindagkop. (S-25)



Berita Terkait


Ambon