Hukum ›› Jaksa Agendakan Panggil Pejabat Satpol PP

Jaksa Agendakan Panggil Pejabat Satpol PP


Ambon - Penanganan kasus dugaan korupsi pem­bayaran gaji 48 ang­gota Satpol PP Pem­prov Maluku yang didu­ga ilegal terus bergulir. Tim penyidik Kejati Maluku telah meng­agendakan pemanggilan sejumlah pejabat Satpol PP. 

Para pejabat yang dipanggil dianta­ranya, Plt Kepala Kantor Satpol PP, Titus Renwarin, sekretaris Etha Una­wekla dan bendahara Kantor Satpol PP Maluku, Ny. Kasman.

“Ada beberapa pihak dari internal Kantor Satpol PP yang dipanggil lagi untuk dimintakan keterangannya,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Selasa (11/6).

Lanjut sumber itu, mereka yang dipanggil memiliki peran penting terkait kasus yang sementara diusut. “Keterangan dibutuhkan dari mereka yang memiliki peran penting, siapa mereka nanti ikuti saja ya,” ujarnya.

Kepastian pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP juga dibenarkan oleh Kepala Kejati Maluku Triyono Haryanto.

“Ya tetap ini jalan. Masih dita­ngani. Masih jalan. Dicek saja ke kasi penkum,” kata Triyono saat dikon­fir­masi wartawan, di Kantor Guber­nur Maluku, Selasa (11/6).

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan pekan depan. Namun ia enggan menyebutkan siapa saja akan diperiksa. “Pekan depan ya,” ujarnya singkat.

Pasti Diperiksa

Seperti diberitakan, Kejati Maluku memastikan memeriksa Plt Kepala Kantor Satpol PP Pemprov Maluku, Titus Renwarin dan sekretaris Etha Unawekla dalam kasus dugaan korupsi pembayaran gaji anggota Satpol PP ilegal.

Titus dan Etha sudah masuk dalam agenda pemeriksaan tim jaksa. Sebab, keduanya punya peran penting dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp 500 juta itu.

“Pastilah akan diagendakan per­mintaan keterangan terhadap Plt Kepala dan Sekretaris Kantor Satpol PP,” kata Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muhammad Iwa Pribawa kepada Siwalima, Senin (27/5).

Tak hanya Titus dan Etha, kata Pribawa, sejumlah pihak terkait juga akan dipanggil terkait rekrutmen dan pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP tahun 2018, yang diduga ilegal.

“Intinya semua pihak yang diduga memiliki peran di kasus dugaan pem­bayaran gaji 48 anggota Pol PP ta­hun 2018 akan dimintai keterangan. Tetapi permintaan keterangan, baru bisa dilakukan usai cuti lebaran,” ujarnya.

Pribawa merespons positif per­nyataan Etha yang akan buka-bu­kaan kepada jaksa. Hal itu lebih ba­gus sehingga proses penyelidikan berjalan lancar.

“Kami hargai itu, kalau memang yang bersangkutan beritikad mem­bantu silakan saja,” tandasnya.

Enggan Komentar

Sekretaris Kantor Satpol PP Pem­prov Maluku, Etha Unawekla enggan berkomentar terkait dirinya akan diperiksa oleh Kejati Maluku dalam kasus dugaan korupsi pembayaran gaji anggota Pol PP ilegal tahun 2018.

Sementara Plt Kasatpol, Titus Renwarin siap memberikan ketera­ngan ke jaksa untuk membongkar skandal yang diduga merugikan negara Rp 500 juta itu.

“Saya no comment soal itu,” tandas Etha dengan suara tinggi, saat ditemui Siwalima, di kantor gubernur, Selasa (28/5) sore.

Etha yang saat itu mengenakan pakaian dinas Satpol PP terlihat sedikit emosi. Namun ia enggan ber­komentar soal penegasan Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muhammad Iwa Pribawa, bahwa dirinya masuk dalam agenda pemeriksaan.

“Saya tidak ingin berkomentar, nanti dengan pimpinan saja,” tan­dasnya lagi.

Berbeda dengan Etha, Plt Kasat­pol PP Titus Renwarin mengaku, siap diperiksa oleh jaksa.

“Saya pada prinsipnya siap untuk dipanggil, namun saat ini sedang berada di luar daerah,” ujarnya singkat.

Amankan Dokumen

Tim jaksa Kejati Maluku telah mengamankan sejumlah dokumen dari ruang bendahara Kantor SatpolPP Maluku, Ny. Kasman dan Kasu­bag Kepegawaian, Pola Sinanu, sa­at penggeledahan pada Jumat (24/5).

Dokumen yang diamankan dian­taranya pembayaran gaji dan proses rekrutmen anggota Satpol PP.

Saat pemeriksaan ditemukan, ada kejanggalan antara dokumen pem­bayaran gaji  dan rekrutmen anggota Satpol PP di Kantor Satpol PP, de­ngan dokumen yang sudah dikan­tongi jaksa.

“Saat dicocokan dokumen, kok tidak  sama dokumen yang dikan­tongi jaksa dengan yang ada di ruang bendahara,” kata sumber di Kejati Maluku.

Akui Didatangi Jaksa

Plt Kepala Satpol PP Maluku, Titus Renwarin mengakui, tim jaksa dari Kejati Maluku melakukan pe­meriksaan di kantor yang dipim­pinnya.

“Kedatangan tim jaksa terkait dengan rekrutmen 48 anggota Satpol PP dan waktu itu saya tidak berada di tempat hanya dilaporkan oleh staf,” kata Renwarin saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Jumat (24/5)

Renwarin mengaku, mendukung Kejati Maluku mengusut dugaan korupsi pembayaran gaji 48 anggota Satpol PP ilegal.

Dugaan korupsi tersebut dilapor­kan ke Kejati Maluku pada 28 De­sember 2018 oleh Stella Rewaru saat menjabat Kasubdit dan Penindakan Sapol PP Maluku.

“Saya mendukung proses itu, saya juga minta jaksa untuk me­nyelesaikan kasus ini,” ujar Ren­warin.

Soal rekrutmen anggota Satpol tahun 2018, kata Renwarin, yang lebih tahu adalah Sekretaris Satpol PP, Etha Unawekla.

“Soal perekrutan itu ibu sekretaris yang lebih tahu dan saya belum menjabat. Jadi saya mendukung pihak kejaksaan menyelesaikan kasus ini,” tandasnya.

Renwarin menyatakan siap mem­berikan keterangan jika dipanggil oleh jaksa. “Saya siap apabila nan­tinya dipanggil,” tandasnya lagi. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon