Kriminal ›› Jaksa Belum Temui Express Air, Pemeriksaan Terhambat Kasus SPPD Fiktif BPPHP Maluku-Malut

Jaksa Belum Temui Express Air, Pemeriksaan Terhambat


Ambon - Rencana pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon untuk menemui pimpinan Maskapai Penerbangan Express Air  di Jakarta untuk meminta data penumpang Maluku-Maluku Utara (Malut) dan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2011-2012 belum juga ditindaklanjuti.

Alhasil, pemeriksaan kasus perjalanan dinas fiktif  milyaran rupiah di Balai Pe­mantauan Pemanfa­atan Hutan Produksi (BPPHP) Wila­yah XVI Maluku- Malut menjadi terjambat.

“Belum ada jawaban dari Express Air. Kita masih menunggu hasilnya. Tetapi akan dijadwalkan untuk kembali ke Kantor Express Air kon­firmasi data tersebut,” kata Plh Ke­pala Kejaksaan Negeri Ambon, I Made Sudiatmika ketika dikonfir­masi, Siwalima di Kantor Kejati Maluku, Rabu (20/3).

Sudiatmika mengakui, pemerik­saan kasus Surat Perintah Perjala­nan Dinas Fiktif (SPPD) di BPPHP Wilayah Maluku-Malut sementara dipending sambil menunggu data penumpang dari Express Air. “Yang jelas agenda pemeriksaan untuk se­mentara dipending sambil menunggu hasil Express Air. Karena kasusnya masih penyelidikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kajari Ambon, R Zega kepada Siwalima,  di ruang kerjanya, Senin (18/2) lalu menjelas­kan, perjalanan dinas yang dilaku­kan pegawai dan pimpinan BPPHP Wilayah XVI Maluku-Malut umum­nya menggunakan penerbangan Express Air.

“Untuk sementara kita upayakan data penumpang dulu. Kita upaya­kan dapat manifest penerbangan dulu, karena itu sangat penting. Hanya saja karena Express Air ini di Jakarta sehingga kita menyurat, dan kini masih tunggu balasannya,” kata Kajari.

Penyidik Kejari Ambon telah me­ngantongi sejumlah calon tersangka dalam kasus ini. Karena itu, kasus dugaan korupsi milyaran rupiah itu, segera dinaikan ke tahap penyidi­kan.

“Ada calon tersangkanya. Lebih dari satu, kan banyak yang melaku­kan perjalanan dinas fiktif,” ujar sumber di Kejari Ambon, Kamis (21/2).

Sumber tersebut juga mengakui, sudah banyak bukti yang dikan­tongi penyidik. Namun masih perlu didalami lagi. “Masih diperdalam lagi, biar benar-benar matang,” kata dia.

Sebelumnya, dua bendahara BPPHP Wilayah XVI Maluku-Malut diperiksa penyidik Kejari Ambon.

Mereka yang diperiksa masing-masing Bendahara tahun 2011, Junaidy Marasabessy dan benda­hara tahun 2012, Ligya Pattipeilohy.

Selain kedua bendahara tersebut, penyidik juga telah memeriksa Daadrio Saitomu dan Rusli. Kedua­nya ini merupakan pegawai yang namanya turut ada sebagai pengikut dalam SPPD tersebut.

Jaksa mencium bau korupsi de­ngan modus SPPD fiktif tahun 2011-2012 yang mencapai milyaran rupiah.

Dalam DIPA setiap tahun pos untuk SPPD sangat tidak rasional, karena jumlahnya terlalu besar. Misalnya, tahun 2011 DIPA di BPPHP Wilayah XVI Maluku-Malut sebesar Rp 7 Milyar. Sekitar Rp 2 Milyar digunakan untuk gaji pegawai, sisanya Rp 5 milyar adalah biaya SPPD. “Ini yang diduga fiktif,” kata Kajari.

Kajari juga mengatakan, BPPH Wilayah XVI Maluku-Malut tidak mempunyai proyek, namun anehnya banyak perjalanan dinas yang dilakukan. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon