Hukum ›› Jaksa Kembali Periksa Ketua Panitia Tender KPU Korupsi Dana Logistik Pilkada Kota

Jaksa Kembali Periksa Ketua Panitia Tender KPU

Ambon - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon kembali memeriksa Yus Lek­ransi, Ketua Panitia Tender di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, Rabu (14/3).

Informasi yang diterima Siwalima, Lekransi diperiksa jaksa Novi Temar terkait dugaan korupsi dana pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pil­kada) Kota Ambon periode 2011-2016.

Dalam pemeriksaan itu, Lekransi di­hujani puluhan pertanyaan menyang­kut dengan tugas dan tanggung jawab­nya selaku ketua panitia tender.

Lekransi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik, Jumat (17/2) lalu, bersama dengan Sekretaris Panitia Tender Roy Silahoy. Pemeriksaan ini untuk melengkapi bukti-bukti penyidikan, termasuk ke­pentingan penetapan tersangka.

Sebelumnya Kajari Ambon, R Zega kepada Siwalima di ruang kerjanya, Jumat (24/2), mengaku, penyidik belum menetapkan tersangka, na­mun calon tersangka sudah ada.

“Belum ada penetapan tersangka. Calon tersangka Iya sudah ada tinggal ditetapkan saja,” ujar Kajari.

Sebagaimana diketahui, kasus ini dilaporkan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai panitia, Decky Noija pada 23 Mei Tahun 2011.

Sesuai laporan itu Noija mengaku, selaku pejabat pengadaan barang dan jasa merangkap sebagai panitia peng­adaan barang dan jasa, dirinya tidak pernah mengetahui logistik Pemilu antara lain, stiker dan leaflet, formulir-formulir, bantal coblos, segel KPU, amplop besar, kartu pemilih, surat suara gembok yang nilai keselu­ru­hannya mencapai milyaran rupiah.

Dari seluruh pengadaan tersebut tidak dilakukan tender dan hanya dibuat formalitasnya saja, seperti kartu pemilih dengan dana Rp 1 milyar.

“Pada saat dilakukan rapat Pejabat Pembuat Komitmen, Evi Mayaut menyatakan kartu pemilih dinaikan harganya atas perintah Sekretaris KPU Kota Ambon, Danny Russel menjadi Rp 6.000 dari harga sebe­narnya Rp 5.000. Bayangkan saja dengan jumlah pemilih di Kota Ambon kurang lebih 200 ribu pemilih, maka keuntungan yang didapat su­dah sangat besar dan justru meng­aki­batkan negara dirugi­kan,” ungkapnya.

Selain itu, pengadaan surat suara yang sebelumnya harganya sekitar Rp 4.000 dinaikkan juga menjadi Rp 5.500. “Saya sudah mempertanyakan hal ini saat rapat tersebut, tetapi Sekre­taris KPU Kota Ambon, Danny Russel mengatakan tidak perlu tahu. Untuk itu saya minta Kejari meng­usut dan memeriksa semua yang terjadi di KPU Kota Ambon yang diduga telah melakukan korupsi,” ujarnya.

Selain itu, jelas Noija, tidak pernah dilakukan pengadaan gembok, kare­na masih ada sisa gembok yang digunakan saat Pemilu Presiden lalu namun dibuat seolah-olah dilakukan pengadaan baru.

Masih banyak juga kejahatan yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Ambon, Danny Russel, dianta­ra­nya biaya pengangkutan logistik dari gudang Lateri ke Sport Hall-Ka­rang Panjang, yang rasionalnya hanya Rp 200 ribu/trip, namun kemu­dian dinaikkan menjadi Rp 500 ribu/trip.

“Saat logistik pilkada didistri­busi­kan ke desa/kelurahan terjadi ‘mark up’ biaya pengangkutan dari yang semula Rp 500 ribu/trip menjadi Rp 1 juta/trip,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini  Sekretaris KPU Kota Ambon, Danny Russel; Pe­jabat Pembuat Komitmen (PPK), Sel­viana Mayaut dan Bendahara, Johana Huwae sementara menjalani persida­ngan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon sebagai terdakwa korupsi perjalanan dinas fiktif, yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 295.827.273,-.

Tindakan yang menyebabkan nega­ra dirugikan itu, di antaranya perjalanan dinas fiktif atas 19 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pengadaan pakaian dinas bagi pegawai KPU Kota Ambon tahun 2010, pengadaan pakaian Satpam KPU Kota Ambon tahun 2010 dan PPN yang harus disetor ke kas negara masing-masing sebesar Rp 613.000.-. (S-27)



Berita Terkait


Ambon