Hukum ›› Jaksa Periksa Dua Petinggi Unpatti Terungkap Laporan Pertanggungjawaban Fiktif

Jaksa Periksa Dua Petinggi Unpatti


Ambon - Dua petinggi Unpatti, Selasa (10/6) diperiksa penyidik Kejari Ambon terkait kasus dugaan korupsi dana Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN) Tahun Ajaran 2013/2014 senilai Rp 1,2 milyar.

Dua petinggi universitas ternama yang diperiksa itu adalah Pembantu Rektor (PR) III, Adriani Bandjar dan PR IV, Jacobus Mosse.

Bandjar diperiksa dari pukul 10.00 hingga pukul 13.00 Wit. Sementara Mosse diperiksa dari pukul 14.00 hingga 17.00 Wit oleh jaksa Berthy Tanate, di ruang kerjanya.

“Kita memeriksa PR III dan PR IV terkait dengan dana yang diterima oleh keduanya saat melaksanakan pemantauan kegiatan SBM­PTN,” ungkap Plh Kajari Ambon, Marvi de Queljoe, kepada Siwalima, di Kantor Kejari Ambon, Selasa (10/6).

Saat diperiksa, kata dia, Bandjar dan Mosse mengakui menerima uang masing-masing Rp 7.500.000 sebagai biaya insentif untuk peman­tauan SBMPTN.

“Jadi mereka me­ngakui bahwa mereka masing-masing telah mendapatkan dana sebesar tujuh juta lima ratus yang diserahkan oleh Bendahara Pem­bantu Panitia Seleksi Daerah SNMPTN-SBMPTN, Fery Sikteubun,” jelas de Queljoe.

Kendati demikian, de Queljoe enggan mem­be­berkan secara mendetail materi pemeriksaan Bandjar dan Mosse.

Saat tim penyidik memeriksa Bendahara Pembantu Panitia Seleksi Daerah SNMPTN-SBMPTN, Fery Sikteubun, Senin (2/12) tahun lalu, ia membeberkan semua peren­canaan hingga pencairan dana yang menggunakan kwitansi palsu.

“Kita periksa Ferry dan ternyata pengakuan­nya jika seluruh peren­canaan dan pencairan anggaran ter­masuk pengisian kwitansi berda­sarkan perintah atasan,” jelas Kasi Intel, Fauzan Danish, di Kantor Kejari Ambon, Senin (2/12).

Kendati demikian, Fauzan enggan membeberkan nama atasan yang disebutkan Sikteubun.

Pengakuan Sikteubun juga diper­kuat dengan keterangan pemilik Rumah Makan Putri,  Yenny yang juga diperiksa penyidik saat itu.

Rumah Makan Putri adalah salah satu dari puluhan rekanan yang dipakai panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti seperti yang ter­tulis dalam laporan pertanggungja­waban.

Namun saat pemeriksaan Yenny me­ngaku, dirinya tidak pernah ber­hu­bu­ngan dan bekerjasama dengan panitia daerah SNMPTN-SBMPTN Unpatti. Ia juga membantah mene­rima uang Rp 11 juta.

“Dari laporan pertanggungjawa­ban panitia seleksi daerah bahwa dua tahap proses pembayaran uang makan ke Rumah Makan Putri dimana tahap pertama sebesar Rp 5 juta lebih dan tahap kedua Rp 6 juta lebih atau totalnya Rp 11 juta lebih, padahal tidak pernah dibayarkan atau fiktif,” ungkap Fauzan.

Selain itu, saat pemeriksaan tim penyidik juga menemukan nama Hotel Manise ternyata dicatut untuk membuat laporan fiktif pengelolaan dana operasional SNMPTN dan SBMPTN.

Dalam laporan pertanggungjawa­ban Panitia SNMPTN dan SBMPTN Daerah disebutkan adanya pemba­yaran ke Hotel Manise senilai Rp 45.600.000,-. Namun ternyata fiktif.

Hal ini terungkap saat Manager Hotel Manise, Theny Borolla dipe­riksa Tim Penyidik Kejari Ambon, Selasa (3/12).

“Saat diperiksa Manager Hotel Manise itu mengaku jika kwitansi atau bill tidak dikeluarkan oleh Hotel Manise. Selama tahun 2013 ini tidak ada order kerja sama dengan panitia SNMPTN-SBMPTN,” ungkap Fauzan.

Karena itu, pembayaran panitia kepada Hotel Manise senilai Rp 45.600.000 yang tertera dalam la­poran pertanggungjawaban panitia adalah fiktif. “Jadi itu fiktif, karena pihak Hotel Manise tidak menda­patkan pembayaran namun dibuat­lah laporan seolah-olah dibayar­kan,” ujar Fauzan.  

Mantan Kasi III Kejati Jambi juga mengungkapkan, anggaran yang dialokasikan dari panitia seleksi pusat kepada panitia seleksi daerah Unpatti sebesar Rp 1,2 milyar. Angga­ran Rp 900 juta dipergunakan untuk kegiatan pokok SNMPTN dan SBMPTN, dan sisa anggaran Rp 300 juta tak jelas peruntukannya.

Kasus SNMPTN-SNBMPTN dinai­kan ke tahap penyidikan bersama kasus dugaan korupsi dana Pene­rimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Fakultas Ekonomi senilai Rp 3 milyar pada 15 November 2013 lalu. Dalam kasus PNBP jaksa menjerat Dekan Fakultas Ekonomi, Latif Kharie dan bendahara Carolina Hahury. Ironis­nya, kasus SNMPTN-SBMPTN berja­lan di tempat, padahal tim penyidik sudah mengantongi bukti laporan pertanggung­jawaban fiktif. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon