Daerah ›› Kadis ESDM Asbun, Tunjukan Kepanikan

Kadis ESDM Asbun, Tunjukan Kepanikan


Ambon - Reaksi berlebihan Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy terhadap kritikan berbagai kala­ngan, me­nyusul ter­bong­karnya kucuran dana PT Buana Pratama Sejah­tera (BPS)  milyaran rupiah ke reke­ning pribadinya ada­lah bentuk kepa­nikan. Ia asal bicara alias asal bu­nyi (as­bun) untuk menu­tupi ke­salahan yang di­buatnya.

Kadis ESDM harusnya siuman bahwa ia telah salah melangkah. Perjanjian kerjasama dengan PT BPS selaku pihak ketiga un­tuk penataan kawasan tam­bang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru harus di­ketahui oleh DPRD, apalagi ada dana hibah yang dikucurkan.

“Ada beberapa kejang­galan. Yang pertama seba­gai Komisi B saja kami tidak tahu bahwa ada kerjasama de­ngan pihak ketiga soal pem­ber­sihan Gunung Botak. Terakhir kali, yang kami tahu adalah ada tim ter­padu yang dibentuk oleh pemprov untuk penutu­pan. Namun untuk pengelolaan kami sama sekali tidak tahu,” kata anggota Komisi B DPRD Maluku, Samson Ata­pary kepada Siwalima, Jumat (15/1).

Menurutnya, jika ada pember­si­han Gunung Botak otomatis ada ang­garan APBD yang dikucurkan, karena ini mengenai pengelolaan aset daerah, dan harus melalui tender. 

DPRD harus dilibatkan dalam proses penentuan, karena nantinya yang melaksanakan fungsi pengawa­san adalah DPRD apalagi Komisi B adalah mitra kerja ESDM. Namun kenyataannya nama PT. PBS kemu­dian muncul sebagai perusahaan yang menangani pengelolaan sedi­men di Gunung Botak.

Politisi PDIP ini menegaskan, Kadis ESDM telah melakukan perbua­­tan melanggar hukum karena menerima kucuran dana hibah di rekeningnya. Padahal seharusnya, harus masuk ke dalam rekening daerah.

“Bagaimana mungkin pemprov dan ESDM bisa berani mengambil langkah persetujuan dengan pihak ketiga tanpa melibatkan DPRD. Sudah jelas-jelas ada aturan yang berlaku apalagi ini adalah aset dae­rah. Kerjasama baik secara perdata antara pemda dengan pihak mana­pun wajib diketahui DPRD agar dapat dijalankan fungsi pengawa­san,” jelas Atapary.

Atapary mempertanyakan, me­nga­pa Bapeldalda tidak menjadi koor­dinator pembersihan sedimen mer­kuri dan sianida di Gunung Bo­tak, justru yang terlibat Kadis ESDM.

“Pernyataan Kadis ESDM yang menyatakan hibah yang PT. BPS berikan adalah bantuan sukarela, itu tidak mungkin karena pasti ada moti­vasi bisnis di belakangnya apalagi ini adalah perushaan swasta. Bisa saja de­ngan dalih pembersihan mereka me­ngambil pasir-pasir yang mengan­dung emas. Ada konspirasi dibalik ini,” ujarnya.

Atapary menilai, pernyataan  Ka­dis ESDM bahwa dana Rp 3,2 milyar yang masuk ke rekeningnya untuk anggaran keamanan melecehakan pemprov. Bagaimana bisa seorang kadis yang adalah jajaran pimpinan di daerah bisa diperintahkan PT. BPS untuk mengurus keamanan. 

Kalau sebuah perusahaan yang sudah memenangi tender, kata Ata­pary, kadis hanya dalam posisi peng­awasan, tidak terlibat dalam pekerjaan di lapangan.  “Apa yang menjadi tindakan ibu Kadis ESDM ini sudah keterlaluan. Setelah masuk reses nanti kami akan minta pimpinan Komisi B menggelar rapat dan meminta beliau menjelas­kan secara resmi apa yang sebe­nar­nya terjadi, dari proses penanda­tanganan kerjasama, penentuan tender, pember­sihan sampai dengan penggunaan dana hibah ini,” tandas Atapary.

Ketua Fraksi Pembangunan Bang­sa, Habiba Pelu mendesak Komisi B segera memanggil Kadis ESDM untuk meminta penjelasan mengenai MoU dan dana hibah yang masuk ke rekeningnya.

“Di badan anggaran pun kami tidak tahu ada penandatangan kerjasama ini. Padahal sesuai aturan kan harus diketahui oleh DPRD sebab fungsi pengawasan harus dijalankan. Kalau beliau bilang tidak harus diketahui kami, kalau terjadi apa-apa kedepan­nya siapa yang mau tanggung jawab? DPRD ini juga merupakan unsur pemerintah daerah,” tegas Pelu.

Dikatakan, DPRD wajib menge­tahui apa yang diputuskan peme­rintah dengan pihak ketiga karena ini menyangkut pengelolaan aset daerah.

Ketua Fraksi Gerindra, Melkianus Sairdekut juga meminta Komisi B secepatnya memanggil Kadis ESDM. “Saya kira alangkah baiknya Komisi B memanggil Kadis ESDM, sehingga bisa diambil kesimpulan apa tindakan yang semestinya dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya para senator asal Ma­luku, sejumlah anggota DPRD, akade­misi dan praktisi hukum mengkritik tajam Kadis ESDM, lantaran menabrak aturan dalam pengelolaan dana hibah dari  PT BPS. Tetapi, tak membuat nyali Kadis ESDM kendor. Ia justru balik menantang.

Nanlohy mengklaim, apa yang ia lakukan tidak ada yang salah. Karena itu, tak ada urusan dengan DPRD. Ia bahkan menuding  DPRD yang tak paham mekanisme penge­lolaan dana hibah. 

“Tabrak aturan bagaimana, kita tidak tabrak aturan, hibah yang masuk ke rekening itu juga diketahui tim terpadu. Kita bekerja punya tim, tak seperti yang dikatakan Pak Sam­pono,” tandas Nanlohy, kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Rabu (13/1).

Nanlohy menjelaskan, penataan kawasan tambang emas Gunung Botak melibatkan tim terpadu. Tim tersebut diketuai Kapolda Maluku, dengan sekretarisnya Asisten III Sekda Maluku, Zedek Sangadji. Dinas ESDM hanya sebagai koor­dinator lapangan atau penanggung jawab di lapangan.  Tim terpadu ter­sebut juga melibatkan Bapedalda, TNI/Polri, Satpol PP,  peneliti Un­patti, Pemkab Buru. 

DPRD tak dilibatkan dalam tim ini, sehingga menurut Nanlohy, tidak ada yang perlu dibahas dengan DPRD. Ia juga mengatakan, peneri­maan dana hibah dari PT BPS selaku pihak ketiga tidak perlu dibahas dengan DPRD, karena  itu bukan kewena­ngan DPRD.

“Kita mau bahas apa dengan DPRD, ini bukan dana hibah dari APBD, ini dana hibah dari pihak ketiga. Kita saja baru MoU bulan September, terkendala Pesparawi kita kerja terlambat, kalau tidak kita sudah harus kerja dari oktober,” jelasnya.

Menurutnya, jika harus me­nu­nggu dana hibah dimasukan ke APBD maka pembongkaran dan pembersihan  tambang Gunung Botak  tidak akan jalan. DPRD dinilai salah presepsi dan tak mengerti mekanisme yang ada dalam tim terpadu.

“Mengerti tidak ini dana hibah, bukan dari APBD, kita dikejar deadline, kita juga perhitungan, kita tidak bisa mulai pembersihan di bulan ini atau bulan depan, kita memburu waktu hujan, karena yang diharap­kan sebelum hujan pembersihan tersebut sudah harus hampir selesai agar sedimen yang mengandung merkuri dan sianida tak menyebar. Kalau kita masukan hibah tersebut ke APBD maka kita harus menunggu hingga DPA baru kita kerja. Kalian tidak paham mekanismenya, hanya dengar uang berbunyi milyaran, lalu mencari kesalahan orang lain,” tandas Nanlohy.

Nanlohy bahkan tak takut untuk dilaporkan ke polisi, karena ia menganggap tidak pernah tabrak aturan dan tidak melakukan korupsi.

Nanlohy mengatakan, semua pengelolaan dana transparan, tidak ada yang ditutupi. Kwitansi pemba­yaran bagi pihak keamanan di lapa­ngan juga lengkap. Bahkan ia se­sumbar kalau laporan keuangannya juga diketahui oleh KPK.

“Saya rasa UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 295 itu sudah jelas, dan semua yang saya kerjakan tidak sendiri namun bersama semua pihak terkait, kita jelas punya tim terpadu yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Kita hanya ingin agar secepatnya pembersihan di Gunung Botak dila­kukan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kalau saya korupsi dana hibah tersebut, maka tidak mungkin saya akan beritahu­kan ke media massa kalau saya dapat dana sekian. Tetapi saya trans­paran agar semua pihak mengeta­huinya,” ujar Nanlohy.

Nanlohy kembali menegaskan, tidak ada yang salah dengan pe­ngelolaan dana hibah PT BPS. Me­nu­rutnya, DPRD asal bicara karena tak paham mekanisme.

“Didalam tim terpadu yang di­bentuk tak ada bendahara, saya sela­ku penanggung jawab di lapangan saya yang bertanggung jawab untuk keamanan di lapangan dan pekerjaan di lapangan. Kita semua satu tim. Mengapa tanyakan saya ini sapa, saya ada dalam tim, dan DPRD yang tidak ada dalam tim, yang tidak mengerti mekanismenya, kalau DPRD temui hal tersebut ditanyakan baik-baik jangan asal bicara,” tandasnya.

Kadis ESDM Maluku, Martha Nanlohy sebelumnya mengaku, tiap bulan ia menerima setoran dana Rp 2,3 milyaran dari PT BPS.  Nanlohy sudah menerima dua kali setoran. Pertama pada bulan No­vem­ber, dan berikutnya bulan De­sember  2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 milyar.  

PT BPS akan menyetor tiap bulan­nya ke rekening Nanlohy Rp 2,3 milyar hingga bulan April 2016. Sehingga to­tal uang masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 milyar. Nanlohy mengaku, kalau uang setiap bulan Rp 2,3 milyar yang dite­rimanya untuk biaya pengamanan. Belum termasuk biaya operasional lainnya.

“Selama enam bulan sejak Bulan November hingga Bulan April PT BPS memberikan uang Rp. 2,3 milyar per bulan hanya untuk biaya penga­manan saja,” ujarnya, kepada warta­wan, usai rapat  tertutup dengan Pem­kab Buru, dan masyarakat adat Buru, di Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/1).

Menurut Akademisi Fakultas Hu­kum Unpatti, Jemmy Pieterz, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah daerah.

Pasal 4  ayat (1) peraturan ini ber­bunyi, hibah kepada Pemerintah Dae­rah dapat berasal dari a). pemerintah; b).badan, lembaga, atau organisasi da­lam negeri; dan/atau c). kelompok masyarakat atau per­orangan dalam negeri. 

Selanjutnya pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekening Kadis ESDM. “Dengan aturan ini maka jelas dana hibah itu harus tercatat dalam pos pendapatan lain-lain atau yang disebut dengan pendapatan daerah bukan masuk ke rekening pribadi milik Kadis ESDM,” ujar Pieterz, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (13/1).

Pieterz mengatakan, jika benar pengakuan Kadis ESDM bahwa ia menerima kucuran dana setiap bulan Rp2,3 milyar dari PT BPS maka  menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum mengusutnya. “Aparat pene­gak hukum bisa mengusutnya, ka­rena secara terang-terangan kadis mengakui telah menerima kucuran dana dari  PT BPS,” tandasnya.

Minta Gubernur Copot

Anggota DPRD Maluku, Dapil  Buru-Bursel, Ikram Umasugi me­minta gubernur mencopot Kadis ESDM atas sepak terjangnya yang melangkahi aturan. “Gubernur harus turun tangan dan memberi teguran keras, bila perlu copot Kadis ESDM,” tegas Umasugi.

Wakil Ketua Komisi B ini menga­takan, segala bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik swasta maupun dari kalangan pemerintah, wajib diketa­hui DPRD, apalagi ini menyangkut aset daerah.

“Jangankan DPRD secara keselu­ruhan, Kami komisi B yang bermitra dengan ESDM saja tidak tahu menahu soal kerjasama ini,” ungkap Umasugi.

Umasugi juga berang dengan tudi­ngan Kadis ESDM yang menya­takan DPRD sama sekali tidak memahami aturan.

“Ibu kadis ini yang tidak pa­ham atu­ran, bagaimana mungkin kita sebagai DPRD tidak mengetahui pe­nan­da­tangan kerjasama ini, padahal yang dikelola adalah aset daerah bukan aset pribadi,” ujar Umasugi.

DPRD Adili PT BPS

Sesuai rencana hari ini, Sabtu (16/1) DPRD Kabupaten Buru mengadili PT BPS terkait akivitas ilegal yang dilakukan di Gunung Botak.

Kepastian ini disampaikan Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy kepada, Siwalima, Jumat 15/1).

Dalam tinjauan pekan lalu ke Anahoni dan Wasboli. Tinggapy dan anggota DPRD Buru meminta PT BPS menyerahkan bukti doku­men yang sah, sehingga mereka diizinkan masuk ke tambang Gunung Botak.

Menurut Tinggapy, dalam dengar pendapat nanti, DPRD akan banyak bertanya soal kehadiran PT BPS ke Gunung Botak dan berapa lama perusahaan ini akan bercokol.

PT BPS juga akan diminta mem­perlihatkan keabsahan dokumen, termasuk MoU dengan Kadis ESDM.

Para wakil rakyat ini juga akan menggali tuntas soal izin pengang­kutan material emas yang katanya mengandung limbah serta izin pe­mindahan limbahnya dari Kemen­terian Lingkungan Hidup (KLH). Karena itu, DPRD juga memanggil Kepala Kantor KLH Buru, Kadis Pertambangan Buru, raja dan pe­rangkat adat petuanan Kayeli, serta pihak-pihak yang bersinggungan.

“Kalau nanti terbukti perusahaan ini masuk dengan menabrak aturan, maka kita akan merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penindakan secara hu­kum. Apalagi sudah bukan rahasia lagi ada transaksi milyaran rupiah ke rekening ibu Kadis ESDM Maluku yang sudah diakuinya,” kata Tinggapy.

Sementara itu, anggota DPRD Buru dari Partai Demokrat, Jafar Nurlatu meminta polisi tegas meng­usut skandal transfer dana Rp.4,6 milyar ke rekening Kadis ESDM Maluku, oleh PT BPS.

Mengutip temuan DPRD saat mendatangi Anahoni dan Wasboli di Gunung Botak, pekan lalu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Wae­apo – Batabual ini meminta pemprov dan PT BPS agar bisa memperjelas legalitas perusahaan milik kelompok Edy Winata ini berada di sana.

Bukti di lapangan, ada perusahaan yang memenangkan tender norma­lisasi sungai, PT Citra Cipta Prima (CCP) justru tidak bisa bekerja dan di­halangi oleh pihak Dinas ESDM Malu­ku. Sebaliknya PT BPS yang hanya bermodal MoU sepihak de­ngan Dinas ESDM tanpa restu DPRD Maluku justru leluasa beroperasi di Anahoni.

Menurutnya, kalau memang mau menata dan mengangkut sedimen di Anahoni, maka harus dikonsen­trasikan terlebih dahulu di kawasan itu, sehingga bila datang musim penghujan sisa limbah tidak sampai masuk ke Teluk Kayeli.

Dikatakan, kalau memang dampak pencemarannya sudah sangat kronis seperti isu yang beredar di masyarakat dan kini sudah menjadi momok, maka ESDM Maluku se­bagai penanggung­jawab fokus ke lokasi yang tercemar. Bukan sebalik­nya mencegat PT CCP yang mau melakukan normalisasi sungai dan membiarkan PT BPS ambil material emas di hulu sungai.

Masih kata Nurlatu, kalau me­ngejar waktu musim penghujan besar, mestinya untuk mengangkut sedimen jangan hanya monopoli PT BPS. Ia yakin perusahaan ini tidak becus menyelesaikan pengangkutan sedimen dalam tempo 6 bulan.

Ia menyarankan bupati sebaiknya memakai lembaga kredibel yang tidak membawa kepentingan peru­sahaan tertentu guna meneliti ulang dampak pencemaran di Gunung Botak. Kemudian lembaga ini yang terjuan langsung memberikan sosialisasi ke masyarakat.

Soal dana PT BPS Rp4,6 milyar yang masuk ke rekening Kadis ESDM, Nurlatu mengatakan, harus segera dileselaikan lewat ranah hukum.

“Bukan mau menuduh, tapi sudah diakui ada uang dalam jumlah besar yang diterima olehnya, sehingga ini hanya dapat disele­saikan ke ranah hukum. Ini tidak bisa dianggap main-main,sehingga kepercayaan masya­rakat kepada pemerintah bisa terjaga,” kata Nurlatu.

Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Buru turut mendesak kepolisian untuk tidak berlama-lama memproses hukum Kadis ESDM dalam skandal rekening Rp.4,6 milyar.

“Harus ada langkah hukum yang tegas, polisi jangan tidur. Tangkap Kadis ESDM dan oknum di PT BPS,” tandas Ketua LP-KPK Buru, Akas Makasar. (S-42/S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon