Hukum ›› Kapolres MTB Didesak Tetapkan Tersangka Korupsi Alkes

Kapolres MTB Didesak Tetapkan Tersangka Korupsi Alkes

Ambon - Penanganan kasus korupsi proyek Peralatan Kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sampai sekarang mengambang di meja Reskrim Polres MTB.

Pihak kepolisian setempat beralasan kasus tersebut masih proses penyelidikan. Menanggapi hal itu, Djidon Batmamolin sesepuh warga MTB kepada Siwalima di Ambon, Jumat (7/1), mendesak Kapolres MTB, AKBP Aris Budiarsa segera menaikkan status penyelidikan kasus itu ke penyidikan, karena proses pengusutan sudah berlangsung cukup lama.

Batmomolin yang juga praktisi hukum ini meminta kapolres untuk mengungkapkan kasus tersebut karena telah merugikan negara milyaran rupiah. Sebelumnya, perwira menengah dengan dua melati di pundaknya ini mengatakan, penyelidikan kasus tersebut terhalang audit BPKP.

"Kita mau tetapkan tersangka sementara hasil audit BPKP tentang kerugian negara saja belum kita kantongi," katanya kepada Siwalima via telepon seluler Sabtu (3/12) lalu.

Diungkapkan, Reskrim Polres MTB sambil menunggu hasil audit, pihaknya juga intens melakukan penyelidikan dan penyidikan ke beberapa Puskesmas yang ada di MTB.

"Penyelidikan kasus ini saja sulit. Anak buah saya mau mendapat bukti-bukti harus berhadapan dengan maut, yakni penyelidikan harus melalui jalur laut guna menggapai pulau-pulau tempat tersebarnya puskesmas-puskesmas," ujarnya.

Dikatakan, sampai sekarang pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. "Kasus Alkes masih lidik kami masih kasih kesempatan kepada penyidik untuk terus melakukan penyelidikan. Tidak ada yang kami tutupi dalam kasus ini. Kalau sudah ada titik terang akan kami umumkan siapa tersangka dalam kasus ini," tandasnya.

Untuk diketahui, proyek pengadaan Alkes MTB tahun 2006 senilai Rp. 3.192.000.000 itu, diduga ditangani PT. Makara Jaya Pratama, yang merupakan perusahaan milik Daniel Sohilait. Namun kemudian diberikan kepada kontraktor lain untuk mengerjakannya.

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek alkes penyidik Polres MTB telah pergi ke Makassar untuk melacak keberadaan barang-barang yang dibeli tersebut.

Temuan yang didapati penyidik ternyata mutunya jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Barang alkes tersebut merupakan barang buatan Pakistan yang kualitasnya jauh di bawah standar.

Diduga, pekerjaan proyek tersebut tidak melalui proses lelang sesuai Keppres 80 Tahun 2003 dan adanya dugaan mark up dalam proyek itu.

Alkes tersebut sebagian telah dibagikan ke puskesmas-puskesmas yang ada di MTB. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, peralatan tersebut tidak layak. Bahkan ada puskesmas yang tak diberikan alkes.

Diminta Tahan Melani Go Cs

Sikap Polda Maluku terkesan mengistimewakan para tersangka kasus korupsi pada proyek rehab kantor bupati lama menjadi kantor DPRD Kabupaten MTB tahun 2007. Kendati berkasnya sudah masuk tahap satu, namun para tersangka, yakni Melani Go Cs masih bebas berkeliaran.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) MTB Ambon, Jery Silety meminta Polda Maluku agar secepatnya menahan para tersangka.

"Timbul pertanyaan kenapa Polda hingga kini belum menahan mereka, apakah ada kesulitan yang dialami Polda dalam menangkap mereka, semestinya ketika Polda mengetahui mereka langsung saja ditahan kenapa dibiarkan bebas, " ujarnya.

Dikatakan, seharusnya Polda Maluku tak membiarkan para tersangka tersebut bebas menghirup udara segar.

Sebagai komponen pemuda MTB yang berada di Ambon, pihaknya tetap memberikan dukungan kepada Polda Maluku untuk menuntaskan kasus tersebut, maupun sejumlah kasus korupsi di daerah berjulukan Duan-Lolat tersebut.

Untuk diketahui, tersangka kasus korupsi dalam proyek rehab kantor bupati lama menjadi kantor sementara DPRD MTB tahun 2007 berjumlah empat orang.

Para tersangka itu adalah kontraktor Melani Go, mantan Ketua DPRD MTB, BS, mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) AU dan NK.

Proyek rehabilitasi kantor bupati lama menjadi kantor sementara DPRD MTB tahun 2007 dikerjakan dengan nilai anggaran Rp. 886.728.300. Dari hasil penyelidikan kepolisian dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi kantor bupati lama menjadi Kantor DPRD sementara, ditemukan banyak item pekerjaan melebihi volume pekerjaan.

Polres MTB sendiri telah kembali melakukan pengukuran terhadap volume pekerjaan tersebut dan ternyata banyak ditemukan adanya penambahan volume yang tidak perlu dan berimbas pada kemungkinan adanya dugaan mark up.

Proyek ini juga, dikerjakan tanpa melalui mekanisme lelang. Kerugian negara yang timbul dari kasus ini mencapai Rp. 179 juta lebih. (S-32/S-30)



Berita Terkait


Ambon