Kasus Korupsi Proyek Genset Unpatti

Kasus Korupsi Proyek Genset Unpatti

Ambon - Direktur PT.Nindya Karya Cabang Makassar Ida Bagus Sufitriasa menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin (27/9), sebagai terdakwa dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur kampus Universitas Pattimura (Unpatti) Paket C untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Arthur Hangewa, didampingi hakim anggota Glenny de Fretes dan S.Simbolong. Terdakwa Ida Bagus Sufitriasa didampingi penasehat hukum (PH), Mursalim Rauf.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mathys Rahandra dan Leo Tuanakotta dalam dakwaannya menjelaskan, terdakwa dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada 15 Oktober 2005, panitia fisik Unpatti Ambon yang dibentuk oleh mantan PR II Ny Hawa Ambon selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menyatakan PT.Nindya Karya (Persero) Wilayah IV Makassar sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp. 7.806.913.164,- sesuai surat penetapan lelang Nomor 17/J13.LK/SPHE-F/05 tanggal 14 Nopember 2005.

Selanjutnya pada 29 Nopember 2005 dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian pemborongan (kontrak kerja) pembangunan infrastruktur kampus Unpatti Pakat C antara pihak pertama Unpatti diwakili Ny Hawa Ambon da pihak kedua Ida Bagus Sufitriasa selaku Kepala Wilayah IV PT.NIndya Karya (Persero) sesuai kontrak Nomor : 17 J13/SPP-F/05.

JPU menyebutkan, sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan infrastruktur kampus Unpatti Paket C yang tertera dalam surat perjanjian pemborongan terdiri dari general (pekerjaan umum) Rp. 205.404.000,- (pembuatan bedeng dan pembersihan), civil works (pekerjaan sipil) Rp. 112.408.600,- (perataan tanah dan galian), Architectural works (pekerjaan arsitek), Rp. 818.852.003, Structural Works Rp. 643.645.457,- (pembuatan pondasi) dan Electrical Works Rp. 5.316.883.726,- (pengadaan panel, transformer, generator set, cable dan accessories dan PLN Connection. Total keseluruhan biaya pada pekerjaan ini bernilai Rp 7.806.913.164.- Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur kampus Unpatti Paket C, untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal tanpa persetujuan pihak pertama secara resmi terdakwa telah melakukan sub kontrak pekerjaan listrik (Electric Works) dengan PT.Asia Sarana Teknik dengan Direkturnya Sony Parsono.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 001/SPB/NK-AST/Wil-IV/12-2005 tanggal 14 Desember 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.980.655.000 dan dilakukan addendum kontrak nomor : 002/SPB/NK-AST/WIL-IV/01-2006 tanggal 4 Januari 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.510.000.000.

Terdakwa menurut JPU sadar kalau perbuatan melakukan sub kontrak sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain apalagi hingga terjadinya permasalahan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh sub kontraktor, bertentangan dengan pasal 18 kontrak kerja antara pihak Unpatti dan PT.Nindya Karya (Persero) Wilayah IV Makassar.

Perbuatan terdakwa mengalihkan tanggung jawab pekerjaan listrik (electrical works) yang merupakan pekerjaan utama dengan mengsubkontrakan H. Aris Sony Parsono selaku Direktur PT Asia Sarana Teknik (DPO) yang bukan merupakan penyedia barang/jasa spesialis oleh karena kantor pusat PT.Asia Sarana Teknik tidak diketahui alamatnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 32 ayat (3), (4) dan (5) Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Disebutkan, Hawa Ambon mengetahui kontrak kerja antara pihak Unpatti dengan PT.Nindya Karya berakhir pada 30 April 2006, akan tetapi pada tanggal 12 Juni 2006, Hawa Ambon memerintahkan tim teknis Izaac Thenu ke Jakarta untuk melakukan pengetesan beban mesin generator set padahal pembayaran terhadap pekerjaan proyek telah direalisasikan 100 persen. Menurut JPU bertentangan dengan lampiran I Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Tidak hanya itu, Hawa Ambon setelah melakukan pembayaran pekerjaan 100 persen dan serah terima pekerjaan dengan PT.Nindya Karya kembali memerintahkan Izaac Thenu untuk berangkat ke Jakarta pada awal Juni 2006 dengan menggunakan biaya dari kontraktor guna melakukan pengetasan beban pada mesin genset.

Selanjutnya pada 12 Juni 2006 dilakukan inspection report (tes beban genset 3 unit yang dilakukan oleh Izaac Thenu (tim teknis) I G A Kertayoga (kepala Proyek PT Nindya Karya, Ir Nur Cahyo Winasis (Konsultan MK) dan Suryanto dari PT Central Power Indonesia bertempat di Kantor Central Power Indonesia Jakarta dengan hasil pengamatan, specification engine merk Mitsubishi type 6 D22T speed 1500 rpm.

Spesification Alternator Merk Marelli type M2B250MA4, speed 1500 rpm, capacity 120 KW, Volt 380 Volt, test procedure sesuai dengan ketentuan dan beban tes menggunakan kapasitor bank.

Terdakwa selaku penyedia barang dan jasa pada saat penyerahan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) belum melengkapi kekurangan dokumen akan tetapi pihak Unpatti tidak menyatakan keberatan saat dilakukan penyerahan barang/mesin generator set.

Selain itu, selaku pihak kedua, PT.Nindya Karya Wilayah VI Makassar yang diwakili terdakwa menyerahkan kepada pihak pertama yakni Unpatti yang diterima oleh Hawa Ambon selaku PPK, bahwa pekerjaan pembangunan infrastrukur paket C setelah berakhirnya masa pemeliharaan selama 90 hari sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) padahal terdakwa sesuai kenyataan tidak pernah melakukan penyerahan pekerjaan secara fisik dengan jangka waktu sembilan puluh hari kalender sehingga bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003.

JPU menyatakan, perbuatan terdakwa dan Hawa Ambon selaku PPK dan Izaac Thenu telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 4.055.775.726.

Perbuatan terdakwa menurut JPU, primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) jo UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair melangar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP.

Usai membacakan dakwaan, majelis hakim menunda sidang sampai Senin (11/10) mendatang dengan agenda langsung memeriksa saksi sebab terdakwa maupun PH-nya tidak mengajukan eksepsi. (S-32)



Berita Terkait


Ambon