Hukum ›› Kejati Harus Usut Secara Transparan KKN di Proyek Kapal Ikan DKP Malteng

Kejati Harus Usut Secara Transparan

Ambon - Anggota DPRD Maluku Efendi Latuconsina mengingatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku transparan mengusut dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proyek  pembelian kapal penangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng.

Siapapun yang terindikasi terlibat, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kejaksaan harus transparan dalam mengusut kasus ini, siapapun yang bersalah tentunya harus diproses hukum, biar jelas semuanya,” tandas Latuconsina kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (14/10).

Selaku anggota DPRD Maluku, Latuconsina mendukung langkah  hukum Kejati Maluku, sehingga  kasus ini jelas secara hukum, dan masyarakat  juga bisa mengetahuinya. “Silahkan saja diproses hukum, dan kita tetap mendukung. Harapan kita jangan ada

tebang pilih. Siapa yang berasalah ya harus diproses hukum,” jelasnya

Aparat kejaksaan terus membongkar dugaan KKN dalam proyek  pembelian kapal penangkap ikan di DKP Kabupaten Malteng.  

Direktur PT Damis Mainsyo Sehguru Tuankotta, Kamis (13/10), diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Tuankotta diperiksa, lantaran ada dugaan namanya hanya dicatut sebagai Direktur PT Damis Mainsyo, yang memenangkan tender proyek ini. Padahal pemilik perusahaan ini sebenarnya adalah Abua Tuasikal.

Kapal yang dibeli oleh DKP Tahun 2010 senilai Rp. 1.315.882.000 itu, adalah milik Bupati Malteng, Abdullah Tuasikal, adik kandung Abua Tuasikal.

Informasi yang diperoleh, Tuanakotta diperiksa oleh penyidik Lucky Kubela dari pagi hingga malam hari.

Saat diperiksa, ternyata Tuankotta tetap ngotot, kalau perusahaan yang dipimpinnya itu bukan milik Abua Tuasikal, melainkan perusahaan miliknya.

Bahkan Tuankotta mengakui, kalau kapal yang dibelinya itu dari dua orang di luar DKP Malteng. Kedua orang itulah yang menandatangani berita acara sebagai penjual kapal.

Untuk menelusuri keterangan Tuankotta, kedua orang yang disebut sebagai pemilik kapal tersebut akan segera diperiksa. Keberadaan PT Damis Mainsyo yang diduga milik Abua Tuasikal juga akan diselidiki.

Sejumlah perusahaan ikut dalam tender proyek ini, diantaranya PT Damis Mainsyo dengan direkturnya Sehguru Tuankotta, CV. Flamboyan, PT. Aneka Karya Mandiri milik Tommy Latuimahina, dan PT. Putera Sejati milik Hau.

PT Damis Mainsyo yang memenangkan tender proyek ini, sebenarnya adalah milik Abua Tuasikal. Namun dicantumkan nama  Sehguru Tuankotta sebagai direktur untuk kamuflase saja, agar tidak tercium bau KKN dalam proses tender.

Kemudian Tommy Latuimahina sebagai pemilik PT. Aneka Karya Mandiri dan Hau sebagai pemilik  PT. Putera Sejati selama ini juga dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Bupati Tuasikal.

Pembelian kapal penangkap ikan oleh DKP Kabupaten Malteng ini, ternyata juga tidak melalui proses tender. CV. Flamboyan, PT. Aneka Karya dan PT. Putera Sejati hanya dicantumkan saja untuk memenuhi administrasi.

Selain itu, dalam proses pembelian kapal ini harus juga melibatkan laboratorium tertentu dan lembaga penelitian dari salah satu perguruan tinggi untuk menilai kelayakan kapal penangkap ikan yang dibeli tersebut. Namun ternyata, semua tahapan itu tidak dilalui. “Bagaimana mau dibilang melalui spek, kalau semua proses tidak dilakukan. Yang dibeli saja kapal bekas, bukan pengadaan baru. Ini sudah melanggar prinsip pengelolaan barang dan jasa pemerintah,” tandas sumber itu. (S-30)



Berita Terkait


Ambon