Kesra ›› Komisi B Siapkan Draft Perda Pengelolaan Potensi Perikanan

Komisi B Siapkan Draft Perda Pengelolaan Potensi Perikanan

Ambon - Komisi B DPRD Maluku telah menyikapkan drfat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Potensi Perikanan.

"Kita telah mempersiapkan draft Perda tentang Pengelolahan Potensi Perikanan yang menjadi hak inisiatif Komisi B untuk dijadikan sebagai perda," jelas Sekretaris Komisi B DPRD Maluku, La Ode Salimin kepada Siwalima di Baileo Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (8/9).

Dikatakan, DPRD mendukung rencana menjadikan Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional namun harsu disertai dengan penyiapan hal-hal yang bersifat teknis dan didukung oleh regulasi.

"Implementasi lumbung ikan nasional harus didukung regulasi kebijakan terkait dengan pengelolahan ikan tersebut," katanya.

Sementara itu, Gubernur Maluku KA Ralahalu mengaku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sementara menyiapkan regulasi-regulasi terkait upaya menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

"Pemprov sementara menyiapkannya karena Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad sudah mempersiapkan langkah-langkahnya. Nantinya langkah-langkah tersebut akan kita bahas bersama," ungkap Ralahalu kepada wartawan disela-sela perayaan Hari Anak Nasional (HAN) di Baileo Siwalima, Senin (9/8).

Ralahalu juga berharap adanya masukan dari berbagai pihak untuk mempersiapkan regulasi terkait implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Perikan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Dicky Sahetapy mengatakan status lumbung ikan nasional jika tidak ditata atau disikapi secara teknis maka tentunya lumbung tertsebut akan terkuras habis sementara masyarakat tidak sejahtera.

"Pemprov Maluku seharusnya melakukan upaya-upaya teknis. Regulasi hukum juga harus dipersiapkan dari saat ini dan yang terpenting rakyat jangan jadi penonton,' jelasnya.

Sahetapy menegaskan, implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional seharusnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Maluku.

"Saya contohkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru yang kaya akan potensi lautnya. Bahkan banyak perusahaan perikanan beroperasi disana, namun yang terjadi justru masyarakat disana tidak sejahtera. Hal itu tidak boleh terjadi saat implementasi Maluku sebagai lumbung ikan nasional," katanya.

Sahetapy juga mengharapkan adanya penelitian secara khusus terhadap potensi kelautan yang ada di Maluku.

"Sebelum keinginan Maluku sebagai lumbung ikan nasional diimplementasikan maka perlu dilakukan penelitian secara khusus karena data-data potensi sumberdaya yang selama ini digunakan hanya estimasi," ungkapnya. (S-34)



Berita Terkait


Ambon