Daerah ›› Kompensasi Lahan TNS Dimasukkan dalam APBD 2012

Kompensasi Lahan TNS Dimasukkan dalam APBD 2012

Ambon - Kompensasi lahan yang dibebaskan Pemerintah Negeri Makariki kepada masyarakat Kecamatan Teon Nila Sarua (TNS), Kabupaten Maluku Tengah, akan diagendakan oleh DPRD Maluku untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2012.

“Perjuangan memberikan kompensasi berupa pembangunan sejumlah infrastruktur dasar kepada masyarakat Makariki sudah kita lakukan sejak tahun anggaran 2009- 2010, dan ada salah satu dari beberapa program yang memang sudah direalisasikan,” jelas Ketua komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (1/12).

Kendati demikian, Rahakbauw mengakui, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah seluruh program yang dijanjikan oleh pemerintah  berupa pembangunan sarana air bersih, pembuatan pagar negeri dan rehab rumah ibadah sudah dilaksanakan atau belum.

Padahal Komisi A DPRD Maluku saat membahas persoalan pembebasan lahan TNS dan penerbitan sertifikat dengan Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Maluku juga dilibatkan, terkait kesepakatan pemprov yang telah dibuat dengan beberapa negeri tetangga yang punya petuanan di lokasi pembebasan lahan untuk warga TNS.

Dikatakan, hasil-hasil pertemuan tersebut telah disampaikan kepada pemda baik secara institusi DPRD maupun lewat fraksi Golkar, namun belakangan ada permintaan Raja Negeri Makariki untuk melakukan audience dengan komisi, terkait janji kompensasi yang belum direalisasikan.

Untuk diketahui, Pemerintah Negeri Makariki dan Sepa, Kabupaten Malteng membebaskan lahan sekitar 1.000 hektar lebih kepada masyarakat Kecamatan TNS yang direlokasi dari daerah mereka di gugusan kepulauan Banda ke Pulau Seram, sejak tahun 1980-an, karena kawasan itu merupakan jalur vulkanik yang memiliki banyak belerang dan sumber airnya berkapur hingga tak layak dikonsumsi

Lahan tersebut dibebaskan dengan catatan akan mendapatkan kompensasi dari Pemprov berupa pembangunan sarana air bersih, pembangunan rumah ibadah, pembuatan pagar negeri dan sejumlah sarana infrastruktur lainnya. (S-30)



Berita Terkait


Ambon