Daerah ›› Kota Ambon Jadi Percontohan 'Open Government'

Kota Ambon Jadi Percontohan 'Open Government'

Ambon - Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengungkapkan, Kota Ambon dijadikan sebagai salah satu kota percontohan open government melalui hasil survei integritas penyelenggara pemerintahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, survei ini membuktikan bahwa, Kota Ambon menempati ran­king ketujuh sebagai kota terbersih indikasi korupsi di Indonesia.

“Hasil survei yang menetapkan Kota Ambon sebagai kota percon­tohan open government adalah, hasil survei KPK terkait dengan survei integritas penyelenggara pemerintah. Survei itu membuktikan bahwa, Kota Ambon menempati ranking ketujuh, kota terbersih dari Indikasi korupsi di Indonesia,” jelas Walikota dalam sambutannya pada acara Pekan Pengisian dan Penyam­paian laporan harta kekayaan dan harta negara yang digelar oleh Inspektorat Pemerintah Kota Ambon, yang dipusatkan di Lantai II Balai Kota, Kamis (22/11).

Walikota meminta, kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkot Ambon mulai dari staf ahli, asisten, para pimpinan SKPD untuk mendukung kegiatan tersebut dengan mengisi laporan harta kekayaannya secara jujur.

“Kalau itu menjadi keputusan KPK terhadap survei integritas, tidak lain lagi tetapi kita harus mendukung itu lewat cara yang gentel. Saya sudah isi tujuh kali harta kekayaan saya sejak saya menjadi anggota DPRD dan sampai dengan terakhir menjadi Walikota.  Tetapi memang sejak DPRD sampai terakhir jadi walikota kita isi saja tidak pernah KPK turun periksa, kecuali dua ming­gu lalu, saya dan wakil dikonfirmasi untuk kembali mengisi harta kekayaan lagi. Akhirnya saya sadar juga ini tidak boleh main-main,” tandasnya.

Menurutnya, pengisian lembaran harta kekayaan bersama dengan nomor rekening maka suatu saat KPK akan melaksanakan pemerik­saan rekening bank.

“Apa yang saudara isi itu, juga dikoordinasi kemudian oleh KPK dan ini datanya saatnya nomor rekening kita juga diberikan dan kita akan diberikan kuasa oleh KPK untuk any time melaksanakan pemeriksaan terhadap rekening kita yang ada di bank,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga pertim­bangan penting mengapa sampai pejabat tidak mengisi laporan harta kekayaannya yaitu, karena masa bodoh dan tidak bertanggung jawab karena menganggap itu hanya for­malitas semata. Takut kalau KPK turun memeriksa dan selanjutnya jujur dalam mengisi lembaran tersebut. 

Untuk itu dirinya meminta seluruh pejabat dilingkup Pemkot untuk bisa menjadi contoh yang baik dari daerah lainnya dalam mengisi laporan harta kekayaannya.

Ditambahkan, pengisian laporan harta kekayaan maupun harta Negara merupakan bagian dari upaya pemerintah baik pada tingkat pusat sampai pada desa untuk menciptakan clean governmentatau pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Upaya-upaya kearah itu se­mentara digala­kan oleh pemerintah, ditingkat pusat sampai ke tingkat kelurahan dan desa, gerakan men­ciptakan clean government tidak semudah yang kita pikirkan,” cetusnya. (S-19)



Berita Terkait


Ambon