Politik ›› KPU Maluku: Mayoritas Berkas Caleg PDIP tak Lengkap

KPU Maluku: Mayoritas Berkas Caleg PDIP tak Lengkap

Ambon - Berkas administrasi pencalonan 540 bakal calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Maluku belum lengkap. Ini diketahui dari hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Diantara ratusan berkas tersebut, ternyata didominasi caleg DPRD Ma­luku yang diusung PDIP.

“Dari 540 caleg DPRD Maluku ter­nyata sebagian besar berkas admini­strasi caleg yang diusung PDIP tidak lengkap,” ungkap Ketua Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) Maluku, Idrus Tatuhey kepada Siwalima di ruang kerjanya, Senin (13/5).

Dijelaskan, caleg PDIP yang ber­kasnya tidak lengkap tersebut ter­se­bar di daerah pemilih (dapil) Ma­luku-1 (Kota Ambon), dapil Malu­ku-2 (Kabupaten Buru dan Buru Selatan), dapil Maluku-3 (Kabu­paten Maluku Tengah), dapil Malu­ku-6  (Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Tenggara dan Kota Tual) dan dapil Maluku-7 (Kabupaten Maluku Tenggara Barat-Maluku Barat Daya).

Menurut Tatuhey, dari verifikasi yang dilakukan pihaknya, selain  caleg PDIP yang terbanyak tidak memenuhi persyaratan, ternyata masih ada juga caleg dari partai politik lainnya.

“Partai politik yang berkas admini­strasi calegnya tidak lengkap diantara­nya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Maluku, Selasa (7/5) telah mengembalikan 540 Daftar Calon Anggota Legislatif Sementara (DCS) DPRD Maluku yang sebe­lum­nya diajukan oleh 12 partai politik.

Anggota KPU Maluku, Musa Toe­kan kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (7/5) mengaku, ber­kas tersebut hanya diserahkan kepada perutusan dari parpol dan sesuai jadwal harus diperbaiki paling lambat pada tanggal 22 Mei.

“Sesuai dengan jadwal tanggal 7-9 Mei itu agenda penyampaian hasil verifikasi DCS kepada 12 parpol, dan tanggal 9-22 Mei itu perbaikan DCS. Selanjutnya tanggal 23-29 Mei dilakukan verifikasi tahap kedua,” ungkapnya.

Dari 540 DCS tersebut, kata Toekan, kekurangan yang belum dipenuhi diantaranya ijazah yang dilegalisir oleh pejabat berwewe­nang, soft file dari masing-masing caleg,surat keterangan sudah ter­dafar sebagai pemilih diPanitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU setempat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Anggota (KTA), pas foto ukuran 4x6, serta formulir  pencalonan.

“Untuk legalisir ijazah ternyata ada yang masukan hasil legalisir sejak lima tahun lalu, ada juga tiga tahun dan satu tahun. Ini tidak digunakan karena yang dibutuhkan adalah ijazah legalisir enam bulan terakhir. Bahkan ada caleg yang tidak ada formulir pencalonannya,” katanya.

Ia menjelaskan, 540 DCS tersebar pada tujuh daerah pemilihan (dapil) yaitu Dapil I (Kota Ambon) sembilan  kursi, Dapil II (Buru) lima kursi, Dapil III (Maluku Tengah) sepuluh kursi, Dapil IV (Seram Bagian Timur) tiga kursi, Dapil V (Seram Bagian Barat) lima kursi dan Dapil VI (Aru, Maluku Tenggara, Kota Tual) delapan kursi dan Dapil VII (Maluku Tenggara Barat-Maluku Barat Daya) lima kursi.

“540 DCS terdiri dari 368 caleg laki-laki dan 172 caleg perempuan dan untuk perempuan sudah mencukupi 30 persen,” jelasnya. (S-19)



Berita Terkait


Ambon