Politik ›› KPU Maluku Minta Perpanjangan Waktu Rekapitulasi Belum Selesai

KPU Maluku Minta Perpanjangan Waktu


Ambon - KPU Maluku telah diberikan batasan waktu rekapitulasi di tingkat pusat oleh KPU, pada tanggal 2 – 4 Mei. Namun rentang waktu tersebut akhirnya tak dapat dipenuhi.

Hingga saat ini, masih tersisa empat KPU kabupaten yang belum direkapitulasi. Keempat kabupaten tersebut yaitu  KPU MBD, SBB, SBT dan Malteng. Keempatnya bahkan masih berproses di masing-masing kabupaten.

Ketua KPU Maluku Musa Toekan menjelaskan pihaknya sudah meminta per­panjangan waktu dari KPU Pusat.

“Kita sudah mintakan perpanjangan batas waktu rekapitulasi di tingkat nasional dari KPU Pusat. Kita minta jadwal pleno rekapitulasi KPU Pusat untuk hasil pileg dari Provinsi Maluku dapat digelar Senin (5/5),” jelas Toekan kepada wartawan di kantornya, Jumat (2/5).

Walau begitu, Toekan juga masih ragu-ragu dengan waktu tersebut, sebab hingga saat ini KPU Maluku juga masih menunggu hasil rekapitulasi dari empat KPU Kabupaten.

“Kita memang sudah perpanjangan waktu dari KPU Pusat namun dengan kondisi di empat kabupaten tersebut maka kemungkin bisa melebihi waktu yang kita minta,” ungkapnya.

Dikatakan, KPU MBD sudah melaporkan rapat pleno di tingkat kabupaten baru dapat selesai sekitar MInggu (4/5), namun sete­-lah itu terkendala transpor­tasi ke Ambon. “KPU MBD minta untuk menyewa kapal laut tapi biayanya sekitar Rp 400 juta sementara sewa  pesawat minimal Rp 200 juta. Anggaran mau dapat dari mana. Sedangkan, untuk KPU Malteng dan KPU SBB diperkirakan akan tiba di Ambon, Sabtu (3/5),” katanya.

Toekan menjelaskan, keter­lambatan penyelesaian reka­pitulasi penghitungan suara bukan saja dialami KPU Maluku namun sebagian besar KPU provinsi lainnya juga bernasib sama.

“Faktanya sejak KPU Pusat menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara sejak 26 April hingga saat ini ternyata baru 9 provinsi yang disahkan. Ada provinsi lainnya yang sudah sampai di KPU Pusat namun diputuskan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Fenomenanya sama dengan dkasus Maluku. Keterlambatan ini dikarenakan formulir DA1-KWK.KPU yang dimiliki saksi, KPU maupun Panwaslu berbeda, sehingga dengan demikian dibedah lagi atau dilakukan pencocokan data. Jika apabila terjadi perbedaan data di tingkat kabupaten maka bisa dibuka sampai di tingkat PPS dengan membuka formulir C1-KWK.KPU untuk mencari kebenaran,” jelasnya. (S-37)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon