Daerah ›› Lantamal IX Gelar Sosialisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

Lantamal IX Gelar Sosialisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut

Ambon - Dalam rangka menindak lanjuti hasil sosialisasi Kadispotmar terkait dengan hasil Rakor Dawilhanla (Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut) yang telah dilaksanakan pada 9 Mei kemarin di Auditorium Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, maka Lantamal IX Ambon, menggelar sosialisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut bagi personil TNI AL Lantamal IX Ambon.

"Kegiatan sosialisasi tersebut dipusatkan pada gedung Manggalaloka Lantamal IX, Kamis (26/5). Sosialisasi ini dibawakan oleh Kadispotmar Lantamal IX, Letkol Laut (KH) Darmawi H," jelas Pgs Kadispen Lantamal IX Ambon, Letda Laut (KH) Ivan Noviyanto, dalam realese-nya yang diterima redaksi Siwalima, Kamis (26/5).

Dikatakan, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatan peran pembinaan potensi Maritim melalui pemberdayaan wilayah pertahanan laut guna memperkuat pertahanan negara. Sesuai dengan tugas pokok Dispotmar, yaitu menyelenggarakan pembinaan, fungsi dan melaksanakan kegiatan Bionpotnas bidang maritim yang meliputi pembinaan SDM, SDA, SDB, sarana prasarana nasional bidang maritim serta ikut mendinamisasikan pembangunan kelautan.

Dijelaskan, dalam arahan Kasal Laksamana TNI Soeparno, dikatakan pentingnya Dawilhanla agar dioptimalkan program pemberdayaan wilayah pertahanan untuk mendukung penguatan tugas TNI dan ini dapat dilihat pada UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 8 menyatakan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Tugas TNI dalam PWP (Pemberdayaan Wilayah Pertahanan) Peraturan-peraturan, Buku Petunjuk (Bujuk) dan Kebijakan, yakni Surat Keputusan Kasum TNI No. Skep/359/IX/2006 Tanggal 26 September 2006 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Staf Teritorial TNI (Prosmek Ster TNI), Peraturan Panglima TNI No Perpang/80/XII/2008 Tanggal 28 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Induk (Bujukin) tentang PWP, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 Tanggal 28 Januari Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, Peraturan Panglima TNI No. Perpang/27/ IV/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Gelar Balahanwil sabagai Komando Kewilayahan (Kowil).

"Kemudian Dari lima pokok kebijakan Panglima TNI di bidang Binpuan yang ke-4 adalah Binpuan PWP, Kebijakan Panglima TNI tentang Optimalisasi Peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Menurutnya, pada misi pembangunan nasional di bidang pertahanan, yaitu terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri ditandai oleh hal-hal seperti terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara dan keutuhan wilayah NKRI. (S-21)



Berita Terkait


Ambon