Daerah ›› Maatita: Pembahasan Ranperda KTR tak Berkembang

Maatita: Pembahasan Ranperda KTR tak Berkembang


Ambon - Pembahasan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon, sampai dengan saat ini tak berkembang, sebab tak miliki progres perkembangannya seperti apa.

Untuk itu, Ketua DPRD Kota Ambon James Maatita memerintahkan Muriany Dominggus selaku ketua pansus ranperda ini untuk secepatnya menyelesaikan pembahasannya.

“Saya minta kepada ketua pansus, agar segera selesaikan pembahasan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok dalam sidang ini,” desak Maatita kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (11/6).

Ditakutkan kata Maatita, jika tidak didesak ranperda ini tidak bakal ditetapkan di masa sidang II, sementara sudah masuk dalam prolegda 2019, sementara masa sidang ini akan berakhir pada awal bulan September mendatang.

Apalagi saat ini, pemkot telah mencanangkan program “Beta Seng Mau Rokok” dimana program ini harus bersinergi dengan ranperda tersebut. Untuk itu pansus harus percepat proses pembahasanya.

“Semua yang tergabung dalam pansus ranperda ini, harus tetap fokus selesaikan pembahasannya. Tanggungjawab DPRD harus tetap dijalankan, karena waktu tinggal sedikit, belum lagi nantinya ada tambahan usulan ranperda dari pemkot dan juga tambahan tiga ranperda inisiatif DPRD,” cetusnya.

Ditegaskan, ketua pansus harus segera agendakan pembahasan ranperda bersama dengan dinas terkait beserta tim asistensi, sehingga ranperda ini dapat ditetapkan di masa sidang II tahun ini.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Pansus Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Muriany Dominggus optimis ranperda usulan dari Dinas Kesehatan ini bakal ditetapkan menjadi perda di masa sidang II tahun ini.

“Kita tetap optimis tetapkan ranperda rokok di masa sidang ini,” janji Dominggus saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (22/5).

Ia mengaku, pansus tetap akan fokus untuk menyelesaikan ranperda rokok dimasa sidang II, setelah sebelumnya batal ditetapkan di masa sidang I karena belum selesai dilakukan pembahasan.

“Jadi kita akan lakukan sinkronisasi dengan pemerintah dan tim asistensi untuk pembobotan isi draf ranperda, setelah itu baru diagendakan untuk uji publik, dan ditetapkan menjadi perda disidang ini,” cetusnya.(S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon