Daerah ›› Mahasiswa Demo, Desak DPRD Panggil PT Multi Utama Konstruksi

Mahasiswa Demo, Desak DPRD Panggil PT Multi Utama Konstruksi


Ambon - Sekelompok mahasiswa yang ter­gabung dalam gerakan mahasiswa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Malteng Jumat (15/3), melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Maluku guna mendesak lembaga wakil rakyat itu memanggil PT.Multi Utama Konstruksi.

Aksi itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIT, dimana pendemo meminta DPRD Maluku melakukan pemang­gilan terhadap penang­gung­jawab PT Multi Utama Konstruksi selaku pemegang tender pembangunan ruas jalan lintas Pulau Seram.

Tuntutan pemanggilan penanggungjawab PT Multi Utama lantaran perusahaan itu  melakukan penggusuran rumah maupun tanaman milik warga guna perluasan pem­bangunan ruas jalan lintas Pulau Seram.

Dalam aksi itu, pendemo diterima Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias,  Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Maluku, Hamdani Laturua, dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Effendy Latuconsina.

Menurut pendemo Pe­merintah Provinsi  Maluku maupun Pemerintah Kabu­paten Maluku Tengah seakan lepas tangan dengan peng­gusuran yang merugikan masyarakat setempat.

“Penggusuran yang terjadi bukti kalau pemerintah tidak pro rakyat, hingga saat ini tidak ada sedikit pun campur tangan Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku, dalam menyelesaikan maupun mendengar keluhan dari masyarakat di Desa Gale-Gale,” ungkap Koordinator Lapangan Gerakan Ma­hasiswa Gale-Gale, Ibrahim Paini saat menyampaikan orasi di depan Kantor DPRD Maluku kawasan Karpan-Ambon.

Menurut Ibrahim, per­nyataan pejabat pembuat komitmen (PKK) Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Ambon, Denny Rumpuin, terkait tidak adanya ganti rugi dalam penggusuran tersebut sangatlah disayang­kan.

“Pernyataan tidak adanya ganti rugi yang disampaikan sangat disayangkan, ini bukti bahwa pemerintah menutup mata yang jelas-jelas meru­gikan masyarakat , apalagi yang terlihat ada rumah dan tanaman masyarakat yang menjadi korban,”pungkas Ibrahim.

Dikatakan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepen­tingan umum, pendemo me­minta DPRD Provinsi Maluku untuk segera memanggil BPJN dan PT. Multi Utama Konstruksi sebagai pihak ketiga, untuk dimintai pen­jelasan terkait dengan penggusuran tanpa ganti rugi tersebut.

Menjawab tuntutan pen­demo, Anos Yeremias, me­ngatakan pada 26 November 2018, sudah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan warga Desa Gale-Gale, kepolisian dan pihak-pihak yang mengerjakan proyek jalan lintas Pulau Seram.

Dalam pertemuan tersebut disepakati, akan ada ganti rugi terhadap tanaman dan rumah warga yang digusur. “Ada kesepakatan bersama sebelumnya antara perwakilan warga Gale-Gale bersama pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XVI/Ambon terkait dengan penggu­suran bahwa akan ada ganti rugi kepada masyarakat yang terkena penggusuran,”jelas Yeremias.

Dikatakannya, dalam item-item yang dikerjakan PT. Multi Utama Konstruksi tidak tertulis kesepakatan ganti rugi, namun DPRD tetap ber­pegang pada hasil pertemuan. Olehnya itu Anos berjanji DPRD akan menindaklanjuti dengan memanggil BPJN, PT Multi Utama Konstruksi, dan masyarakat Gale-Gale untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. (S-45)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon