Daerah ›› Mahasiswa Demo Protes Proyek MTQ

Mahasiswa Demo Protes Proyek MTQ


Namlea - Tiga hari menjelang pem­bukaan MTQ Provinsi Ma­luku XXVIII di Namlea, Ka­bu­paten Buru, mahasiswa turun ke jalan memprotes proyek MTQ senilai Rp. 19 milyar lebih.

Mereka menuding ada aroma KNN antara Pemkab Buru deng­an Arnis Kapitas alias Hai, bos Group PT Pemalut Utama.

Sejumlah mahasiswa yang ter­gabung dalam organisasi Cipayung, PMII,HMI,GMNI turun ke jalan pada Selasa (11/6). Mereka bersuara keras membongkar dugaan KKN di mega proyek MTQ yang dibangun meng­gunakan dana APBD II Tahun 2018 dan Tahun 2019 tersebut.

Sahril Lesnussa, Ketua Cabang PMII Kabupaten Buru dalam ora­sinya menyebutkan, kalau  proyek MTQ yang terjadi saat ini terdapat dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menyebutkan, nilai anggaran pekerjaan yang ada tidak terukur dengan hasil riil yang terlihat secara nyata di lapangan. Hanya meng­hitung hari, fisik lapangan masih juga belum tuntas.

Lesnussa lalu menyebut, satu item pekerjaan rumput lapangan seluas 1,2 ha yang menggunakan rumput lokal sampai menghabiskan dana Rp 512 juta untuk pengadaan rumput dan biaya angkutan.

Kelompok Cipayung menilai, harga rumput lokal dari Waeapo ini sangat mahal dan kontraktor meng­ambil untung besar. Padahal ia hanya membeli dari pengumpul hanya sepuluh ribu per meter bujur­sangkar.

Berorasi di Simpang 5 dan ber­lanjut di Kantor Dinas PUPR Buru, mereka mendesak polisi dan kejak­saan mengusut tuntas proyek ber­bau KKN ini.

Sementara itu, Bos Group PT Pemalut Utama, Arnis Kapitan alias Hai, kepada wartawan berkilah su­dah bekerja sesuai prosedur. “Kami sudah bekerja sesuai presedur dan proyek MTQ sudah selesai kok. Sedang yang berjalan sekarang adalah tambahan  kerjaan buat taman alun alun kota,” kata Hai.

Dugaan KKN di proyek MTQ itu sudah tercium sejak tahun anggaran 2018 lalu, saat Pokja Unit Pelelangan Proyek tetap memaksakan meme­nang­kan PT Cipta Inti Persada. perusahan milik bos Toko Liang. Padahal saat mengukuti proses tender, sertifikat badan usaha (SBU) dari perusahan itu sudah kadaluwarsa. Izin SBU baru terbit usai lelang. Masalah ini sempat dilaporkan oleh Daud Sangadji di Polda Maluku.

Ternyata, dikemudian hari ter­ungkap kalau ada kongkalikong antara pihak Dinas PUPR dengan Hai, karena proyek itu bukan dikerja­kan oleh bos Toko Liang melainkan oleh Hai.

Pada tahun 2019 perusahaan milik bos Toko Liang, PT Cipta Inti Persa­da kembali ditunjuk sebagai peme­nang tender. Namun ternyata, lagi-lagi Hai yang mengerjakan proyek tersebut. (S-31)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon