Mahasiswa Kecam Anggota DPRD Asal MBD Tak Perjuangkan Hak Atas Blok Masela

Mahasiswa Kecam Anggota DPRD Asal MBD

Ambon - Gerakan Mahasiswa (GEMA) asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengecam wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) MBD.

Mereka dikecam karena tidak memperjuangkan hak masyarakat MBD untuk mendapatkan Participation Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan Blok Masela.

Kecaman sekelompok mahasiswa ini disampaikan saat mereka me­nggelar demonstrasi di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (1/11).

Puluhan mahasiswa ini menda­tangi Gedung DPRD Maluku sekitar pukul 10.55 WIT, namun tak satu­pun anggota DPRD yang menemui mereka, mengingat mereka selu­ruhnya sedang berada di Jakarta.

Karena tidak satupun anggota DPRD yang menemui mereka, terutama yang berasal dari MBD, membuat mahasiswa marah dan beberapa mahasiswa menerobos masuk ke dalam Gedung DPRD dan memeriksa ruang-ruang rapat komisi guna memastikan apakah ada ang­gota DPRD yang saat itu ataukah tidak.

Karena tidak menemukan satupun anggota DPRD Maluku, mereka me­ng­ancam akan kembali mengarahkan massa yang lebih besar dan akan menduduki Gedung DPRD.

Koordinator Lapangan (Korlap) Demo, Corneles Tuamain dalam orasinya mengatakan, Pemprov dan DPRD Maluku telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat MBD, betapa tidak, blok gas abadi yang dikenal dengan Blok Masela masuk dalam wilayah Kabupaten MBD, namun Pemerintah MBD sama sekali tidak dilibatkan.

Mereka juga menyayangkan sikap anggota DPRD Maluku asal MBD yang terus berdiam diri tanpa memperjuangkan hak masyarakat MBD atas pengelolaan Blok Masela.

Tuamain juga mengatakan, kinerja anggota DPRD Maluku terutama asal MBD itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepan jangan lagi dipilih karena tidak berpihak kepada masyarakat MBD.

“Kedepan anggota DPRD Malu­ku yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat MBD akan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Buat apa kita pilih anggota DPRD yang nyatanya tidak memperjuang­kan hak masyarakat dan daerah,” tandasnya.

Mengingat tak satupun anggota DPRD yang menemui mereka, para pendemo membubarkan diri sambil mengancam akan kembali dalam waktu dekat dengan massa yang lebih besar.

Demo Pemprov

Aksi yang sama juga dilakukan GEMA di Kantor Gubernur. Pemprov dinilai diskriminasi terhadap kebe­radaan Blok Gas Abadi, Blok Masela yang menurut mereka masuk dalam wilayah Kabupaten MBD.

Pantauan Siwalima, aksi tersebut hanya dilakukan oleh lima orang pendemo dan berlangsung sekitar 20 menit.

Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi itu yakni Corneles Tua­main dalam orasinya mengatakan, Pemprov sangat diskriminasi ter­hadap masyarakat Kabupaten MBD.

Pasalnya, Blok Gas Abadi yang dikenal dengan Blok Masela telah masuk dalam wilayah Kabupaten MBD, namun Pemerintah MBD sama sekali tidak dilibatkan bahkan diabaikan oleh Pemprov Maluku.

“Selama ini, Pemerintah Kabu­paten MBD tak pernah dilibatkan padahal keberadaann Blok Masela itu berada di wilayah Kabupaten MBD,” teriaknya.

Tuamain juga mengancam akan mendatangkan massa dalam jumlah yang banyak jika tidak mendapatkan respons dari Pemprov, karena bagaimanapun juga Blok Masela itu merupakan hak masyarakat di Kabupaten MBD.

Menurut dia, hasil pengelolaan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Masela, yang berada di Kabu­paten MBD akan mampu menghi­dupi Maluku selama 50 tahun.

“Pengelolaan Blok Masela ini ditandatangani sejak tahun 1998  untuk jangka waktu 30 tahun. Pe­miliknya 100 persen adalah INPEX. Jangka waktu 30 tahun terdiri dari 10 tahun akan digunakan untuk ekplorasi dan 20 tahun untuk proses produksi dan jika masih ada lanjutan maka bisa diperpanjang lagi. Jadi Blok Masela ini bisa menghidupi kita sekitar 50 tahun, namun semua itu hanya akan dimanfaatkan oleh Peme­rintah Provinsi Maluku dengan mengabaikan masyarakat di Kabupaten MBD,” cetusnya.

Pendemo juga tidak diperkenan­kan untuk memasuki halaman kantor gubernur, karena dikawal Satpol PP dan aparat kepolisian, sehingga setelah melakukan aksi, pendemo langsung membubarkan diri karena tak satu pejabat Pemprov menemui mereka. (S-26/S-16)



Berita Terkait


Ambon